Jaksa Agung Tegaskan Tak Ada Moratorium Hukuman Mati

Kompas.com - 12/10/2018, 19:20 WIB
Jaksa Agung Muhammad Prasetyo Saat ditemui di Kantor Kejagung RI, Jakarta, Jumat (21/9/2018).Reza Jurnaliston Jaksa Agung Muhammad Prasetyo Saat ditemui di Kantor Kejagung RI, Jakarta, Jumat (21/9/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com- Jaksa Agung Muhammad Prasetyo menegaskan, hukum di Indonesia masih menerapkan hukuman mati terhadap pelaku kejahatan yang memang layak untuk diberikan.

Hal itu dikatakan Prasetyo menjawab pertanyaan apakah akan meniru dan mengikuti langkah Malaysia yang berencana menghapus hukuman mati.

“Kita belum ada istilah moratorium (penghentian hukuman mati). Waktu kami ketemu Jaksa Agung Rusia mereka sempat menanyakan masalah itu, saya bilang kita masih menerapkan hukuman mati,” ujar Prasetyo di Kantor Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Jumat (12/10/2018).

Sebagai informasi, negara Indonesia saat ini menjadi satu dari sedikit negara yang masih menerapkan hukuman mati. Lebih dari 120 negara di dunia sudah menghapuskan hukuman mati dari sistem hukum mereka

Baca juga: Mitos Efek Jera Hukuman Mati

Prasetyo menuturkan, hukuman mati masih berlaku untuk beberapa kejahatan khusus atau lex specialis, seperti narkoba, pembunuhan berencana, dan terorisme.

“Bagaimana adikmu terlibat korban jaringan narkoba, kalau saudara kita atau orang yang dekat di hati kita dan sekarang korbannya banyak itu yang menjadi concern,” tutur Prasetyo.

Kejagung, lanjut Prasetyo, juga berencana melakukan penuntutan pidana hukaman mati untuk beberapa terdakwa jaringan kasus narkotika.

"Hari ini ada 7 didakwa perkara narkoba dan kita nilai sebagai jaringan aliran narkoba dan kita tuntut pidana mati," sebut Prasetyo.

Baca juga: RI Diminta Tiru Malaysia, Hapus Hukuman Mati

Diketahui, Pemerintah Malaysia menyatakan tengah mengkaji penghapusan hukuman mati, dan moratorium bagi para terpidana.

Pernyataan tersebut disampaikan menteri bagian hukum di Departemen Perdana Menteri Datuk Liew Vui Keong, sebagaimana diwartakan The Star Rabu (10/10/2018).

"Nantinya, hukuman mati bakal dihapus. Karena itu segala eksekusi hendaknya jangan dilaksanakan," terang Liew saat hadir di Fakultas Hukum Universitas Malaya.



Terkini Lainnya

KPAI: Iklan Rokok di Internet Lebih Parah Dibanding di Televisi

KPAI: Iklan Rokok di Internet Lebih Parah Dibanding di Televisi

Nasional
TKN Sebut Permintaan Perlindungan Saksi Tim Hukum 02 Dramatisasi Belaka

TKN Sebut Permintaan Perlindungan Saksi Tim Hukum 02 Dramatisasi Belaka

Nasional
Sudah 800 Hari, Tak Ada Kemajuan dalam Kasus Novel Baswedan

Sudah 800 Hari, Tak Ada Kemajuan dalam Kasus Novel Baswedan

Nasional
Minta Sidang Ditunda karena Lelah, Kuasa Hukum 02 Singgung Kematian Petugas KPPS

Minta Sidang Ditunda karena Lelah, Kuasa Hukum 02 Singgung Kematian Petugas KPPS

Nasional
Ahli 02: Situng Harusnya Terstandarisasi, Apalagi Skala Nasional

Ahli 02: Situng Harusnya Terstandarisasi, Apalagi Skala Nasional

Nasional
Di Sidang MK, Saksi Ungkap TKN Ajarkan Kecurangan dalam Pelatihan Saksi

Di Sidang MK, Saksi Ungkap TKN Ajarkan Kecurangan dalam Pelatihan Saksi

Nasional
Dengar Kesaksian Para Saksi, TKN Nilai Gugatan 02 Sulit Dikabulkan MK

Dengar Kesaksian Para Saksi, TKN Nilai Gugatan 02 Sulit Dikabulkan MK

Nasional
Otto dan Maqdir Bukan Kuasa Hukum Sjamsul Nursalim Terkait Kasus Pidana BLBI

Otto dan Maqdir Bukan Kuasa Hukum Sjamsul Nursalim Terkait Kasus Pidana BLBI

Nasional
Jokowi Bertolak ke Surabaya, Kondangan hingga Bagikan Sertifikat

Jokowi Bertolak ke Surabaya, Kondangan hingga Bagikan Sertifikat

Nasional
Sidang MK Hari Ini, KPU Akan Hadirkan 15 Saksi dan 2 Ahli

Sidang MK Hari Ini, KPU Akan Hadirkan 15 Saksi dan 2 Ahli

Nasional
Ahli Prabowo-Sandi Sebut Ada 27 Juta 'Ghost Voters' Dalam Pemilu 2019

Ahli Prabowo-Sandi Sebut Ada 27 Juta 'Ghost Voters' Dalam Pemilu 2019

Nasional
Ahli 02: Di Situng, Suara Prabowo-Sandi Turun, Jokowi-Ma'ruf Selalu Naik

Ahli 02: Di Situng, Suara Prabowo-Sandi Turun, Jokowi-Ma'ruf Selalu Naik

Nasional
Berbekal Dokumen RDP DPR, Pihak Sjamsul Nursalim Sebut Kasus BLBI Tak Bisa Diselidiki

Berbekal Dokumen RDP DPR, Pihak Sjamsul Nursalim Sebut Kasus BLBI Tak Bisa Diselidiki

Nasional
Percepat Kongres, PDI-P Ingin Sinkronkan Agenda Nasional dan Partai

Percepat Kongres, PDI-P Ingin Sinkronkan Agenda Nasional dan Partai

Nasional
'Patroli' WhatsApp Baru Dilakukan Polisi setelah Ada Tersangka

"Patroli" WhatsApp Baru Dilakukan Polisi setelah Ada Tersangka

Nasional

Close Ads X