Jubir: Prabowo Ingin Ekonomi Indonesia Berkiblat pada Pasal 33 UUD

Kompas.com - 12/10/2018, 12:37 WIB
Calon presiden Prabowo Subianto saat menggelar konferensi pers terkait kebohongan Ratna Sarumpaet, di kediaman pribadinya, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Rabu (3/10/2018) malam.KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTO Calon presiden Prabowo Subianto saat menggelar konferensi pers terkait kebohongan Ratna Sarumpaet, di kediaman pribadinya, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Rabu (3/10/2018) malam.

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto kerap mengkritik sistem ekonomi Indonesia yang tak lagi berpijak pada Pasal 33 UUD 1945.

Koordinator juru bicara pasangan Prabowo-Sandiaga, Dahnil Anzar Simanjuntak menuturkan bahwa Prabowo memiliki perhatian terhadap ekonomi Indonesia, khususnya kesejahteraan masyarakat.

Tak heran jika Prabowo sering mengangkat isu masyarakat yang kekurangan gizi dan mengaitkannya dengan implementasi Pasal 33 UUD 1945.

"Pak Prabowo sejak 10 tahun lalu memberikan kepedulian terhadap masalah stunting growth, pertumbuhan anak yang melambat dan kerdil, karena kekurangan protein dan gizi lainnya," ujar Dahnil kepada Kompas.com, Jumat (12/10/2018). 

Baca juga: Alasan Tim Prabowo-Sandiaga Gunakan Kata Menyelamatkan Indonesia di Visi Misi

Dahnil mengatakan, lebih kurang dari 35 persen anak Indonesia dihadapkan dengan masalah pertumbuhan yang bermasalah karena kekurangan gizi tersebut.

Hal itu disebabkan karena tingkat kemiskinan masyarakat yang cukup tinggi.

Jika hal itu terus terjadi dan tidak diantisipasi, kata Dahnil, Indonesia akan kehilangan keuntungan dari bonus demografi.

"Itulah mengapa Pak Prabowo selalu memberikan perhatian bagaimana ekonomi kita bisa kembali kepada kiblat ekonomi konstitusional indonesia yakni berkiblat pada Pasal 33 UU 1945," kata Dahnil.

Menurut Dahnil, Pasal 33 UUD 1945 menjadi ideologi yang penting bagi Prabowo.

Salah satu buktinya, lanjut dia, tercantum dalam visi misi pasangan Prabowo-Sandiaga dengan menghadirkan kebijakan protein cukup bagi anak-anak.

"Bahkan beliau sudah jalankan melalui program kepartaian beliau yakni melalui 'Revolusi Putih' yakni program menyalurkan dan memfasilitasi anak keluarga miskin minum susu dan asupan protein yang lain," ujar Dahnil.

Sebelumnya, Prabowo Subianto menilai bahwa kalangan para elite atau pemimpin bangsa telah gagal dalam mengelola ekonomi Indonesia.

Akibatnya, muncul fenomena kesenjangan sosial di tengah masyarakat.

"Elite kita menurut saya harus kita koreksi. Elit Indonesia telah gagal mengelola ekonomi Indonesia. Harus, menurut saya, ada keberanian untuk kita mengoreksi diri kita," ujar Prabowopada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) di Pondok Pesantren Minhajurrosyidin, Pondok Gede, Jakarta Timur, Kamis (11/10/2018).

"Kita harus berani untuk mengoreksi sistem yang salah kembali ke jalan yang Benar," tuturnya.

Baca juga: Prabowo Kritik Elite yang Enggan Bahas Implementasi Pasal 33 UUD 1945

Prabowo pun mengkritik para elite yang enggan untuk membicarakan ekonomi terkait implementasi Pasal 33 UUD 1945.

Pasal tersebut menyatakan, perekonomian Indonesia disusun berdasarkan asas kekeluargaan. Kemudian pasal 33 ayat (2) menyatakan cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.

 



Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Terkini Lainnya

Polri Tegaskan Penangkapan 2 Ketua Ormas di Cirebon Tak Terkait Terorisme

Polri Tegaskan Penangkapan 2 Ketua Ormas di Cirebon Tak Terkait Terorisme

Nasional
Romy Mengaku Ditanya Khofifah dan Asep Saifuddin soal Perkembangan Nominasi Haris Hasanuddin

Romy Mengaku Ditanya Khofifah dan Asep Saifuddin soal Perkembangan Nominasi Haris Hasanuddin

Nasional
Tim Hukum 01 Temui Ma'ruf Amin Sampaikan Perkembangan Persidangan

Tim Hukum 01 Temui Ma'ruf Amin Sampaikan Perkembangan Persidangan

Nasional
Penangkapan 2 Orang Di Cirebon Diduga terkait Kepemilikan Senjata Tajam dan Pelanggaran ITE

Penangkapan 2 Orang Di Cirebon Diduga terkait Kepemilikan Senjata Tajam dan Pelanggaran ITE

Nasional
Kontras Pertanyakan Penangguhan Penahanan Eggi Sudjana dan Soenarko

Kontras Pertanyakan Penangguhan Penahanan Eggi Sudjana dan Soenarko

Nasional
Kontras Minta Polisi Gunakan Cara Persuasif Menangani Aksi Massa di MK

Kontras Minta Polisi Gunakan Cara Persuasif Menangani Aksi Massa di MK

Nasional
Kumpul Jelang Putusan MK, Relawan Jokowi Janji Wujudkan Suasana Kondusif

Kumpul Jelang Putusan MK, Relawan Jokowi Janji Wujudkan Suasana Kondusif

Nasional
Romahurmuziy Sempat Terima Tas Hitam Berisi Rp 250 Juta dari Haris Hasanuddin

Romahurmuziy Sempat Terima Tas Hitam Berisi Rp 250 Juta dari Haris Hasanuddin

Nasional
Ada Tugas Negara Sangat Penting, Jokowi Batal Hadiri Silaturahmi Relawan

Ada Tugas Negara Sangat Penting, Jokowi Batal Hadiri Silaturahmi Relawan

Nasional
ICJR Usul Pemerintah Tambah Opsi Terkait Bentuk Pemulihan Hak Korban Penyiksaan

ICJR Usul Pemerintah Tambah Opsi Terkait Bentuk Pemulihan Hak Korban Penyiksaan

Nasional
ICJR Desak Pemerintah Kaji Fenomena Tingginya Daftar Tunggu Eksekusi Mati

ICJR Desak Pemerintah Kaji Fenomena Tingginya Daftar Tunggu Eksekusi Mati

Nasional
Jelang Putusan MK, Tim Hukum 02 Singgung Lagi Jabatan Ma'ruf Amin di 2 Bank

Jelang Putusan MK, Tim Hukum 02 Singgung Lagi Jabatan Ma'ruf Amin di 2 Bank

Nasional
Argentina Dorong Kerjasama Perdagangan Bebas Indonesia-Mercosur

Argentina Dorong Kerjasama Perdagangan Bebas Indonesia-Mercosur

Nasional
Perludem: KPU Tak Sedang Membela Paslon 01, melainkan Mempertahankan Hasil Kerja

Perludem: KPU Tak Sedang Membela Paslon 01, melainkan Mempertahankan Hasil Kerja

Nasional
Perludem: Kita Tak Perlu Bangga Menyelenggarakan Pemilu Paling Rumit di Dunia

Perludem: Kita Tak Perlu Bangga Menyelenggarakan Pemilu Paling Rumit di Dunia

Nasional

Close Ads X