Argumentasi Tim Prabowo soal Indonesia Jalankan "Ekonomi Kebodohan"

JAKARTA, KOMPAS.com - Saat berpidato di Rakernas Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) Kamis (11/10/2018), calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto menyebut bahwa Indonesia tengah menjalankan ekonomi kebodohan.

Ketua Umum Partai Gerindra itu juga mengatakan, telah terjadi upaya pengkhianatan yang dilakukan oleh kalangan elite terhadap masyarakatnya sendiri.

Menurut Prabowo, kalangan elite saat ini tidak lagi berpikir tentang kepentingan masyarakat melainkan kepentingan kelompoknya sendiri. Akibatnya, terjadi kesenjangan sosial antara masyarakat dan kalangan elite.

Baca juga: Kritik Prabowo, dari Pengkhinatan Elite hingga Ekonomi Kebodohan

Koordinator juru bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) pasangan Prabowo-Sandiaga, Dahnil Anzar Simanjuntak, menjelaskan lebih lanjut terkait pernyataan Prabowo tersebut. Menurut Dahnil, Pasal 33 UUD 1945 tidak lagi menjadi inti dari sistem ekonomi Indonesia.

Sebab, banyak sumber saya ekonomi strategis yang dikuasi oleh asing.

"Pasal 33 UUD 1945 sudah tidak lagi menjadi 'ruh ekonomi' Indonesia. Penguasaan sumber-sumber ekonomi strategis oleh asing menyebabkan kita tidak berdaulat sebagai bangsa," ujar Dahnil kepada Kompas.com, Jumat (12/10/2018).

Dahnil memaparkan beberapa indikator yang menunjukkan Indonesia tak lagi berdaulat dalam bidang ekonomi.

Kepemilikan asing yang berlebihan terhadap pengelolaan sumber daya alam kita.

Kemudian, sektor keuangan atau perbankan juga dikuasai oleh perusahaan asing.

Selain itu, telekomunikasi dan ekonomi digital pun mulai dikuasai perusahaan swasta luar negeri.

Baca juga: Prabowo Sebut Indonesia Menjalankan Ekonomi Kebodohan

"Kita kehilangan kedaulatan ekonomi karena cabang-cabang ekonomi yang penting bagi negara tidak kita kuasai," kata Dahnil.

"Kepemimpinan kita saat ini pelit bicara keadulatan ekonomi, apalagi mengimplementasikannya," ucapnya.

Selain itu, Dahnil juga mengkritik peran BUMN yang dinilai belum mampu mendorong pembangunan.

"Sayangnya BUMN selama ini menjadi 'sapi perahan' kepentingan kelompok politik tertentu, sehingga tidak maksimal menjadi pertahanan ekonomi domestik kita," ujar Dahnil.