Jubir: Prabowo Ingin Ekonomi Indonesia Berkiblat pada Pasal 33 UUD

Koordinator juru bicara pasangan Prabowo-Sandiaga, Dahnil Anzar Simanjuntak menuturkan bahwa Prabowo memiliki perhatian terhadap ekonomi Indonesia, khususnya kesejahteraan masyarakat.

Tak heran jika Prabowo sering mengangkat isu masyarakat yang kekurangan gizi dan mengaitkannya dengan implementasi Pasal 33 UUD 1945.

"Pak Prabowo sejak 10 tahun lalu memberikan kepedulian terhadap masalah stunting growth, pertumbuhan anak yang melambat dan kerdil, karena kekurangan protein dan gizi lainnya," ujar Dahnil kepada Kompas.com, Jumat (12/10/2018). 

Dahnil mengatakan, lebih kurang dari 35 persen anak Indonesia dihadapkan dengan masalah pertumbuhan yang bermasalah karena kekurangan gizi tersebut.

Hal itu disebabkan karena tingkat kemiskinan masyarakat yang cukup tinggi.

Jika hal itu terus terjadi dan tidak diantisipasi, kata Dahnil, Indonesia akan kehilangan keuntungan dari bonus demografi.

"Itulah mengapa Pak Prabowo selalu memberikan perhatian bagaimana ekonomi kita bisa kembali kepada kiblat ekonomi konstitusional indonesia yakni berkiblat pada Pasal 33 UU 1945," kata Dahnil.

Menurut Dahnil, Pasal 33 UUD 1945 menjadi ideologi yang penting bagi Prabowo.

Salah satu buktinya, lanjut dia, tercantum dalam visi misi pasangan Prabowo-Sandiaga dengan menghadirkan kebijakan protein cukup bagi anak-anak.

"Bahkan beliau sudah jalankan melalui program kepartaian beliau yakni melalui 'Revolusi Putih' yakni program menyalurkan dan memfasilitasi anak keluarga miskin minum susu dan asupan protein yang lain," ujar Dahnil.

Sebelumnya, Prabowo Subianto menilai bahwa kalangan para elite atau pemimpin bangsa telah gagal dalam mengelola ekonomi Indonesia.

Akibatnya, muncul fenomena kesenjangan sosial di tengah masyarakat.

"Elite kita menurut saya harus kita koreksi. Elit Indonesia telah gagal mengelola ekonomi Indonesia. Harus, menurut saya, ada keberanian untuk kita mengoreksi diri kita," ujar Prabowopada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) di Pondok Pesantren Minhajurrosyidin, Pondok Gede, Jakarta Timur, Kamis (11/10/2018).

"Kita harus berani untuk mengoreksi sistem yang salah kembali ke jalan yang Benar," tuturnya.

Prabowo pun mengkritik para elite yang enggan untuk membicarakan ekonomi terkait implementasi Pasal 33 UUD 1945.

Pasal tersebut menyatakan, perekonomian Indonesia disusun berdasarkan asas kekeluargaan. Kemudian pasal 33 ayat (2) menyatakan cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.