Prabowo Kritik Elite yang Enggan Bahas Implementasi Pasal 33 UUD 1945

Kompas.com - 11/10/2018, 20:02 WIB
Calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto saat berpidato pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) di Pondok Pesantren Minhajurrosyidin, Pondok Gede, Jakarta Timur, Kamis (11/10/2018).KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTO Calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto saat berpidato pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) di Pondok Pesantren Minhajurrosyidin, Pondok Gede, Jakarta Timur, Kamis (11/10/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto menilai bahwa kalangan para elite atau pemimpin bangsa telah gagal dalam mengelola ekonomi Indonesia.

Akibatnya, muncul fenomena kesenjangan sosial di tengah masyarakat.

"Elite kita menurut saya harus kita koreksi. Elite Indonesia telah gagal mengelola ekonomi Indonesia. Harus, menurut saya, ada keberanian untuk kita mengoreksi diri kita," ujar Prabowo saat berpidato pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) di Pondok Pesantren Minhajurrosyidin, Pondok Gede, Jakarta Timur, Kamis (11/10/2018).

"Kita harus berani untuk mengoreksi sistem yang salah kembali ke jalan yang Benar," tuturnya.

Prabowo pun mengkritik para elite yang enggan untuk membicarakan ekonomi terkait implementasi Pasal 33 UUD 1945.

Baca juga: Kelakar Prabowo soal Harap-harap Cemas Dapat Dukungan dari LDII

Pasal tersebut menyatakan, perekonomian Indonesia disusun berdasarkan asas kekeluargaan. Kemudian Pasal 33 ayat (2) menyatakan cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.

Menurut Prabowo, saat ini banyak kebijakan pemerintah yang tak sesuai dengan amanat Pasal 33 UUD 1945.

"Memang kalau elite kita ini selama ini tidak pernah mau bicara Pasal 33. Coba jujur, saya tanya, ada kah ketua umum partai lain yang bicara Pasal 33. Mungkin yang ada sekarang ya di koalisi yang saya pimpin. Membahas Pasal 33 saja tidak mau," kata Prabowo.

Ketua Umum Partai Gerindra itu berpendapat bahwa sistem ekonomi Indonesia saat ini mengadopsi paham neoliberalisme atau pasar bebas. Banyak sumber kekayaan alam dikuasai oleh pihak swasta.

Sementara, sebagian besar masyarakat tidak menikmati kekayaan nasional tersebut.

"Pasal 33 ini menurut saya pengamanan," kata dia.

Baca juga: Prabowo Sebut Indonesia Menjalankan Ekonomi Kebodohan

Di sisi lain, lanjut Prabowo, banyak tokoh-tokoh dunia yang mengkritik paham neoliberalisme, antara lain Direktur IMF Christine Lagarde, Hillary Clinton dan Pemimpin Vatikan Paus Fransiskus.

Para tokoh dunia tersebut, kata Prabowo, menilai neoliberalisme tidak mampu menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat.

"Tapi ekonom-ekonom Indonesia pura-pura tidak tahu. Akhirnya apa, menjalankan ekonomi Indonesia dengan mencetak utang, mencetak utang, dan mencetak utang. Dan rakyat yang harus memikul beban," ucapnya.



Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Terkini Lainnya

Polri Tegaskan Penangkapan 2 Ketua Ormas di Cirebon Tak Terkait Terorisme

Polri Tegaskan Penangkapan 2 Ketua Ormas di Cirebon Tak Terkait Terorisme

Nasional
Romy Mengaku Ditanya Khofifah dan Asep Saifuddin soal Perkembangan Nominasi Haris Hasanuddin

Romy Mengaku Ditanya Khofifah dan Asep Saifuddin soal Perkembangan Nominasi Haris Hasanuddin

Nasional
Tim Hukum 01 Temui Ma'ruf Amin Sampaikan Perkembangan Persidangan

Tim Hukum 01 Temui Ma'ruf Amin Sampaikan Perkembangan Persidangan

Nasional
Penangkapan 2 Orang Di Cirebon Diduga terkait Kepemilikan Senjata Tajam dan Pelanggaran ITE

Penangkapan 2 Orang Di Cirebon Diduga terkait Kepemilikan Senjata Tajam dan Pelanggaran ITE

Nasional
Kontras Pertanyakan Penangguhan Penahanan Eggi Sudjana dan Soenarko

Kontras Pertanyakan Penangguhan Penahanan Eggi Sudjana dan Soenarko

Nasional
Kontras Minta Polisi Gunakan Cara Persuasif Menangani Aksi Massa di MK

Kontras Minta Polisi Gunakan Cara Persuasif Menangani Aksi Massa di MK

Nasional
Kumpul Jelang Putusan MK, Relawan Jokowi Janji Wujudkan Suasana Kondusif

Kumpul Jelang Putusan MK, Relawan Jokowi Janji Wujudkan Suasana Kondusif

Nasional
Romahurmuziy Sempat Terima Tas Hitam Berisi Rp 250 Juta dari Haris Hasanuddin

Romahurmuziy Sempat Terima Tas Hitam Berisi Rp 250 Juta dari Haris Hasanuddin

Nasional
Ada Tugas Negara Sangat Penting, Jokowi Batal Hadiri Silaturahmi Relawan

Ada Tugas Negara Sangat Penting, Jokowi Batal Hadiri Silaturahmi Relawan

Nasional
ICJR Usul Pemerintah Tambah Opsi Terkait Bentuk Pemulihan Hak Korban Penyiksaan

ICJR Usul Pemerintah Tambah Opsi Terkait Bentuk Pemulihan Hak Korban Penyiksaan

Nasional
ICJR Desak Pemerintah Kaji Fenomena Tingginya Daftar Tunggu Eksekusi Mati

ICJR Desak Pemerintah Kaji Fenomena Tingginya Daftar Tunggu Eksekusi Mati

Nasional
Jelang Putusan MK, Tim Hukum 02 Singgung Lagi Jabatan Ma'ruf Amin di 2 Bank

Jelang Putusan MK, Tim Hukum 02 Singgung Lagi Jabatan Ma'ruf Amin di 2 Bank

Nasional
Argentina Dorong Kerjasama Perdagangan Bebas Indonesia-Mercosur

Argentina Dorong Kerjasama Perdagangan Bebas Indonesia-Mercosur

Nasional
Perludem: KPU Tak Sedang Membela Paslon 01, melainkan Mempertahankan Hasil Kerja

Perludem: KPU Tak Sedang Membela Paslon 01, melainkan Mempertahankan Hasil Kerja

Nasional
Perludem: Kita Tak Perlu Bangga Menyelenggarakan Pemilu Paling Rumit di Dunia

Perludem: Kita Tak Perlu Bangga Menyelenggarakan Pemilu Paling Rumit di Dunia

Nasional

Close Ads X