Prabowo Kritik Elite yang Enggan Bahas Implementasi Pasal 33 UUD 1945 - Kompas.com

Prabowo Kritik Elite yang Enggan Bahas Implementasi Pasal 33 UUD 1945

Kompas.com - 11/10/2018, 20:02 WIB
Calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto saat berpidato pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) di Pondok Pesantren Minhajurrosyidin, Pondok Gede, Jakarta Timur, Kamis (11/10/2018).KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTO Calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto saat berpidato pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) di Pondok Pesantren Minhajurrosyidin, Pondok Gede, Jakarta Timur, Kamis (11/10/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto menilai bahwa kalangan para elite atau pemimpin bangsa telah gagal dalam mengelola ekonomi Indonesia.

Akibatnya, muncul fenomena kesenjangan sosial di tengah masyarakat.

"Elite kita menurut saya harus kita koreksi. Elite Indonesia telah gagal mengelola ekonomi Indonesia. Harus, menurut saya, ada keberanian untuk kita mengoreksi diri kita," ujar Prabowo saat berpidato pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) di Pondok Pesantren Minhajurrosyidin, Pondok Gede, Jakarta Timur, Kamis (11/10/2018).

"Kita harus berani untuk mengoreksi sistem yang salah kembali ke jalan yang Benar," tuturnya.

Prabowo pun mengkritik para elite yang enggan untuk membicarakan ekonomi terkait implementasi Pasal 33 UUD 1945.

Baca juga: Kelakar Prabowo soal Harap-harap Cemas Dapat Dukungan dari LDII

Pasal tersebut menyatakan, perekonomian Indonesia disusun berdasarkan asas kekeluargaan. Kemudian Pasal 33 ayat (2) menyatakan cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.

Menurut Prabowo, saat ini banyak kebijakan pemerintah yang tak sesuai dengan amanat Pasal 33 UUD 1945.

"Memang kalau elite kita ini selama ini tidak pernah mau bicara Pasal 33. Coba jujur, saya tanya, ada kah ketua umum partai lain yang bicara Pasal 33. Mungkin yang ada sekarang ya di koalisi yang saya pimpin. Membahas Pasal 33 saja tidak mau," kata Prabowo.

Ketua Umum Partai Gerindra itu berpendapat bahwa sistem ekonomi Indonesia saat ini mengadopsi paham neoliberalisme atau pasar bebas. Banyak sumber kekayaan alam dikuasai oleh pihak swasta.

Sementara, sebagian besar masyarakat tidak menikmati kekayaan nasional tersebut.

"Pasal 33 ini menurut saya pengamanan," kata dia.

Baca juga: Prabowo Sebut Indonesia Menjalankan Ekonomi Kebodohan

Di sisi lain, lanjut Prabowo, banyak tokoh-tokoh dunia yang mengkritik paham neoliberalisme, antara lain Direktur IMF Christine Lagarde, Hillary Clinton dan Pemimpin Vatikan Paus Fransiskus.

Para tokoh dunia tersebut, kata Prabowo, menilai neoliberalisme tidak mampu menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat.

"Tapi ekonom-ekonom Indonesia pura-pura tidak tahu. Akhirnya apa, menjalankan ekonomi Indonesia dengan mencetak utang, mencetak utang, dan mencetak utang. Dan rakyat yang harus memikul beban," ucapnya.


Terkini Lainnya

Saat Nanik S Deyang Lari Hindari Media Usai Jadi Saksi Hoaks Ratna Sarumpaet...

Saat Nanik S Deyang Lari Hindari Media Usai Jadi Saksi Hoaks Ratna Sarumpaet...

Megapolitan
BERITA POPULER: Bupati Bekasi dan Petinggi Lippo Group Ditangkap KPK

BERITA POPULER: Bupati Bekasi dan Petinggi Lippo Group Ditangkap KPK

Nasional
TNI Manunggal Membangun Desa Sasar Bangun Desa di Sekitar Gede Pangrango

TNI Manunggal Membangun Desa Sasar Bangun Desa di Sekitar Gede Pangrango

Regional
Kapolda Jatim Minta Semua Polres Mencontoh Pelayanan Publik Polres Madiun

Kapolda Jatim Minta Semua Polres Mencontoh Pelayanan Publik Polres Madiun

Regional
Rumah Baru bagi Pasutri Lansia yang Anaknya 'Down Syndrome' Mulai Dibangun...

Rumah Baru bagi Pasutri Lansia yang Anaknya "Down Syndrome" Mulai Dibangun...

Regional
11 Fakta Dugaan Suap Proyek Meikarta yang Seret Bupati Bekasi

11 Fakta Dugaan Suap Proyek Meikarta yang Seret Bupati Bekasi

Nasional
Kronologi OTT Pejabat Pemkab Bekasi hingga Penyitaan Uang dan Mobil

Kronologi OTT Pejabat Pemkab Bekasi hingga Penyitaan Uang dan Mobil

Nasional
Ribuan Perempuan Berseragam 'Kompeni' Menari Angguk di Alun-alun Wates

Ribuan Perempuan Berseragam "Kompeni" Menari Angguk di Alun-alun Wates

Regional
5 BERITA POPULER NUSANTARA: Soal Mitigasi Gempa di Surabaya hingga Trauma Warga Sigi

5 BERITA POPULER NUSANTARA: Soal Mitigasi Gempa di Surabaya hingga Trauma Warga Sigi

Regional
Kejari Palopo: Tersangka Baru Kasus Jalan Lingkar Barat Bisa Bertambah

Kejari Palopo: Tersangka Baru Kasus Jalan Lingkar Barat Bisa Bertambah

Regional
Selain Suap, Bupati Bekasi Juga Disangka Terima Gratifikasi

Selain Suap, Bupati Bekasi Juga Disangka Terima Gratifikasi

Nasional
Ketua KPK: Sudah 2 Orang Terima Hadiah dari Melaporkan Kasus Korupsi

Ketua KPK: Sudah 2 Orang Terima Hadiah dari Melaporkan Kasus Korupsi

Regional
Jalan Jatibaru Dibuka Dua Arah, Angkot Bebas Melintas hingga Rute Transjakarta Dialihkan

Jalan Jatibaru Dibuka Dua Arah, Angkot Bebas Melintas hingga Rute Transjakarta Dialihkan

Megapolitan
Proyektil 'Peluru Nyasar' di Gedung DPR Dikirim ke Labfor Mabes Polri

Proyektil "Peluru Nyasar" di Gedung DPR Dikirim ke Labfor Mabes Polri

Megapolitan
Hari Ini, Bawaslu Datangi SMAN 87 untuk Minta Keterangan Siswa Terkait Dugaan Doktrin Anti-Jokowi

Hari Ini, Bawaslu Datangi SMAN 87 untuk Minta Keterangan Siswa Terkait Dugaan Doktrin Anti-Jokowi

Megapolitan
Close Ads X