Kritik Prabowo, dari Pengkhinatan Elite hingga Ekonomi Kebodohan

JAKARTA, KOMPAS.com — Selama hampir 1 jam, calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto berbicara di hadapan ribuan anggota Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) saat Rapat Kerja Nasional (Rakernas) LDII di Pondok Pesantren Minhajurrosyidin, Pondok Gede, Jakarta Timur, Kamis (11/10/2018).

Dalam pidatonya, Prabowo menyampaikan kritik dan pandangannya atas situasi ekonomi di Indonesia, sebagaimana yang pernah ia tulis dalam bukunya, Paradoks Indonesia.

Ketua umum Partai Gerindra itu menyebutkan, saat ini telah terjadi upaya pengkhianatan yang dilakukan kalangan elite terhadap masyarakatnya sendiri.

Baca juga: Prabowo: Ada Upaya Pengkhianatan oleh Elite terhadap Rakyatnya Sendiri

Menurut dia, kalangan elite saat ini tidak lagi berpikir tentang kepentingan masyarakat, melainkan kepentingan kelompoknya sendiri.

Akibatnya, terjadi kesenjangan sosial antara masyarakat dan kalangan elite.

"Ada masalah besar di republik kita, pendapat saya, bahwa saya melihat ada satu pengkhianatan terjadi. Pengkhianatan ini dilakukan oleh elite bangsa kita sendiri terhadap rakyatnya," ujar Prabowo.

"Elite kita tidak berpikir kepentingan yang besar, rakyat, mereka berpikir kepentingan kelompoknya masing-masing, dirinya, keluarganya, sehingga disconnect terjadi, suatu jurang terjadi antara realita masyarakat dan kehidupan elite. Ini sudah berjalan puluhan tahun," kata dia.

Baca juga: Prabowo Kritik Elite yang Enggan Bahas Implementasi Pasal 33 UUD 1945

Prabowo menilai, ketimpangan sosial tersebut terlihat jelas dari kejanggalan atau paradoks yang dirasakannya.

Ia mengatakan, Indonesia memiliki seluruh sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan untuk menjadi negara industrial yang terkemuka.

Kenyataannya, sebagian masyarakat Indonesia justru tidak menikmati hasil kekayaan alam tersebut.

"Semua kekayaan alam ada tetapi kita sebagai bangsa bisa dikatakan sekarang ini kita tekor sebagai bangsa," kata Prabowo.

Ia juga menyoroti melemahnya nilai tukar rupiah dan beban utang sebagai salah satu indikator kemiskinan yang dihadapi oleh Indonesia.

Prabowo juga menyebut para elite saat ini seolah tidak bermasalah dengan situasi seperti itu.

"Dan, yang menyedihkan banyak elite kita yang hidup dari utang itu biasa dan baik-baik saja. Mata uang merosot terus. Kalau merosot itu tandanya kita tambah miskin," ujar dia.

Baca juga: PKS Sebut Prabowo Tak Gentar Hadapi Pilpres

"Kalau 1 dollar Rp 10.000 lima tahun yang lalu, sekarang Rp 15.000. Artinya, kita tambah miskin. Tapi elite banyak yang merasa ini tidak penting untuk dibahas oleh rakyat kita," ucap mantan Danjen Kopassus itu.

Meski demikian, ia menegaskan, tidak menuding partai atau kelompok tertentu. Bahkan, Prabowo juga mengaku sempat menjadi elite yang ia maksud.

"Elite itu unsur pimpinan, saya juga bagian dari elite itu karena dulu saya ikut juga percaya dengan neoliberalisme. Saya dulu di Orde Baru, percaya neoliberal itu benar," kata Prabowo.

Ekonomi Kebodohan

KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTO Calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto saat berpidato pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) di Pondok Pesantren Minhajurrosyidin Pondok Gede, Jakarta Timur, Kamis (11/10/2018).

Ia menilai, sistem ekonomi yang berjalan lebih parah dari paham neoliberalisme yang dianut oleh Amerika Serikat. Sebab, angka kesenjangan sosial masyarakat Indonesia semakin tinggi.

Bahkan, ia menyebut Indonesia tengah mempraktikan sistem ekonomi kebodohan.

"Ini menurut saya bukan ekonomi neoliberal lagi. Ini lebih parah dari neolib. Harus ada istilah, ini menurut saya ekonomi kebodohan. The economics of stupidity. Ini yang terjadi," kata Prabowo.

Prabowo pun memaparkan beberapa indikator untuk menguatkan argumentasinya tersebut.

Menurut dia, sejak 1997 hingga 2014, kekayaan Indonesia yang hilang atau dinikmati oleh pihak asing mencapai 300 miliar dollar Amerika Serikat.

Baca juga: Kelakar Prabowo soal Harap-harap Cemas Dapat Dukungan dari LDII

Dengan demikian, Indonesia hanya memiliki sedikit cadangan kekayaam nasional.

Fenomena kekurangan gizi juga tidak lepas dari sorotannya.

Mengutip dari data Bank Dunia, Prabowo menyebut 1 dari 3 anak Indonesia berusia di bawah lima tahun mengalami stunting atau pertumbuhan yang tidak sempurna.

Ia juga mengkritik produksi sumber daya alam dikuasai oleh sektor swasta dan sebagian besar tidak dinikmati oleh masyarakat.

"Ini ironi. Pasal 33 UUD 1945 sangat jelas, perekonomian disusun berdasarkan asas kekeluargaan. Ayat (2), cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara," kata Prabowo.

"Tapi kita lihat sekarang jutaan hektar tanah kita dikuasai oleh perusahaan swasta, mereka bawa uangnya ke luar negeri," ujar dia.

Indikator lain yang menjadi sorotan adalah tingkat ketimpangan masyarakat Indonesia. Ia mengatakan, gini ratio indonesia sekarang berada di angka 45,4.

Artinya, kata Prabowo, 1 persen rakyat Indonesia menguasai 45 persen kekayaan nasional.

Kemudian ia mengutip data lembaga Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) terkait persentase kepemilikan tanah.

Prabowo menyebutkan, 1 persen masyarat menguasai 82 persen luas tanah di Indonesia.

"Semua kekayaan tanah itu tidak ke rakyat. Kalau sekian puluh juta hektar dikuasai oleh segelintir manusia, uang itu hanya dinikmati oleh segelintir itu," kata Prabowo.

Tak sesuai Pasal 33

Prabowo berpendapat bahwa kalangan para elite atau pemimpin bangsa telah gagal dalam mengelola ekonomi Indonesia. Karena itu, muncul kesenjangan sosial di tengah masyarakat.

"Elite kita menurut saya harus kita koreksi. Elite Indonesia telah gagal mengelola ekonomi Indonesia. Harus, menurut saya, ada keberanian untuk kita mengoreksi diri kita," ujar Prabowo

"Kita harus berani untuk mengoreksi sistem yang salah kembali ke jalan yang benar," kata dia.

Prabowo juga mengkritik para elite yang dinilainya enggan untuk membicarakan ekonomi terkait implementasi Pasal 33 UUD 1945.

Pasal tersebut menyatakan, perekonomian Indonesia disusun berdasarkan asas kekeluargaan. Kemudian pasal 33 ayat (2) menyatakan cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.

Menurut Prabowo, saat ini banyak kebijakan pemerintah yang tak sesuai dengan amanat pasal 33 UUD 1945.

"Memang kalau elite kita ini selama ini tidak pernah mau bicara Pasal 33. Coba jujur, saya tanya, ada kah ketua umum partai lain yang bicara Pasal 33. Mungkin yang ada sekarang ya di koalisi yang saya pimpin. Membahas Pasal 33 saja tidak mau," kata Prabowo.

Prabowo memandang sistem ekonomi Indonesia saat ini mengadopsi paham neoliberalisme atau pasar bebas. Banyak sumber kekayaan alam dikuasai oleh pihak swasta.

Sementara, sebagian besar masyarakat tidak menikmati kekayaan nasional tersebut.

"Pasal 33 ini menurut saya pengamanan," kata dia.

Di sisi lain, lanjut Prabowo, banyak tokoh-tokoh dunia yang mengkritik paham neoliberalisme, antara lain Direktur IMF Christine Lagarde, Hillary Clinton, dan Pemimpin Vatikan Paus Fransiskus.

Para tokoh dunia tersebut, kata Prabowo, menilai neoliberalisme tidak mampu menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat.

"Tapi ekonom-ekonom Indonesia pura-pura tidak tahu. Akhirnya apa, menjalankan ekonomi Indonesia dengan mencetak utang, mencetak utang, dan mencetak utang. Dan rakyat yang harus memikul beban," ujar Prabowo.

.

.

KOMPAS.com/Akbar Bhayu Tamtomo Infografik: Menuju Istana 2019