Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tim Jokowi Sebut Prabowo yang Mengkhianati Sumpah Prajurit

Kompas.com - 11/10/2018, 17:06 WIB
Ihsanuddin,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Tim Kampanye Nasional Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Muhammad Misbakhun heran dengan pernyataan calon presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto, yang menyebut bahwa para elite telah melakukan penghianatan terhadap rakyat.

"Menjadi pertanyaan bagi Pak Prabowo, statement peringatan tersebut ditujukan kepada siapa dan dalam kepentingan apa?" kata Misbakhun dalam keterangan tertulisnya, Kamis (11/10/2018).

Misbakhun pun mengingatkan justru Prabowo yang telah melakukan pengkhianatan. Ia menyinggung lagi pencopotan Prabowo dari TNI pada 1998 dulu.

"Di militer Pak Prabowo pernah dipecat dari posisinya di TNI oleh Dewan Kehormayan Militer karena dianggap melakukan 'pengkhianatan' atas sumpah parjurit dan Sapta Marga karena dianggap terlibat dalam kasus pelanggaran HAM saat kasus penculikan aktivis pada masa akhir periode orde baru," kata Misbakhun.

Baca juga: Prabowo: Ada Upaya Pengkhianatan oleh Elite terhadap Rakyatnya Sendiri

Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Mukhamad Misbakhun di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (11/7/2017).KOMPAS.com/Nabilla Tashandra Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Mukhamad Misbakhun di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (11/7/2017).
Misbakhun juga menyinggung sejarah orang tua Prabowo. Menurut dia, Soemitro Djojohadikusumo tidak bersih dari sejarah pengkhianatan karena pernah menjadi bagian tokoh yang terlibat dalam sejarah pengkhianatan dan pemberontakan PRRI/Permesta.

"Untuk itu, sangat mengherankan kalau Pak Prabowo, sebagai capres mengingatkan adanya elite pemimpin nasional sebagai pengkhianat karena peringatan ini lebih tepat ditujukan kepada pribadi beliau sebagai bahan kontemplasi," kata Misbakhun.

Misbakhun meyakini, tidak ada elit pimpinan nasional selama Presiden Jokowi berkuasa sejak 2014 yang menjadi pengkhianat.

Jika ditelusuri sejarah dan latar belakang kehidupan politik dan pribadi Jokowi, menurut dia, sangat jauh dari intrik politik dan permainan dunia usaha yang rumit.

Kerja politik Pak Jokowi melalui program pembangunan disemua sektor dan bidang selalu untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia di seluruh pelosok tanah air.

Baca juga: Tiga Pelapor Prabowo Jalani Klarifikasi di Bawaslu

"Anak-anak beliau tidak bersentuhan dengan bisnis pemerintah. Mereka berwirausaha yang mandiri di sektor kuliner," kata Politisi Golkar ini.

Sejarah politik Jokowi juga menurut dia tidak panjang. Berawal sebagai Walikota Solo di awal tahun 2000-an lalu berlanjut sebagai Gubernur DKI pada tahun 2012 dan menjadi Presiden Republik Indonesia pada 2014. Demikian pula sejarah Jokowi sebagai pebisnis mebel.

"Perjalanan karir beliau tidak punya masalah sejarah masa lalu terhadap dinamika dan pergolakan politik elit di Jakarta. Sejarah politik Pak Jokowi bersih dari masa lalu yang ternoda," ucap Misbakhun.

Pengkhianat versi Prabowo

Prabowo Subianto sebelumnya menyebut bahwa saat ini telah terjadi upaya pengkhianatan yang dilakukan oleh kalangan elite terhadap masyarakatnya sendiri.

Menurut Prabowo, kalangan elite saat ini tidak lagi berpikir tentang kepentingan masyarakat melainkan kepentingan kelompoknya sendiri. Akibatnya, terjadi kesenjangan sosial antara masyarakat dan kalangan elite.

"Ada masalah besar di republik kita, pendapat saya, bahwa saya melihat ada satu pengkhianatan terjadi. Pengkhianatan ini dilakukan oleh elite bangsa kita sendiri terhadap rakyatnya," ujar Prabowo saat berpidato pada acara Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) di Pondok Pesantren Minhajurrosyidin Pondok Gede, Jakarta Timur, Kamis (11/10/2018).

"Elite kita tidak berpikir kepentingan yang besar, rakyat, mereka berpikir kepentingan kelompoknya masing-masing, dirinya, keluarganya, sehingga disconnect terjadi, suatu jurang terjadi antara realita masyarakat dan kehidupan elite. Ini sudah berjalan puluhan tahun," tuturnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

Nasional
Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Nasional
Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Nasional
Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Nasional
Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Nasional
Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Nasional
Jalankan Amanah Donatur, Dompet Dhuafa Berbagi Parsel Ramadhan untuk Warga Palestina

Jalankan Amanah Donatur, Dompet Dhuafa Berbagi Parsel Ramadhan untuk Warga Palestina

Nasional
Wapres Sebut Target Penurunan 'Stunting' Akan Dievaluasi

Wapres Sebut Target Penurunan "Stunting" Akan Dievaluasi

Nasional
Persilakan Golkar Tampung Jokowi dan Gibran, PDI-P: Kami Bukan Partai Elektoral

Persilakan Golkar Tampung Jokowi dan Gibran, PDI-P: Kami Bukan Partai Elektoral

Nasional
Dana Pensiun Bukit Asam Targetkan 4 Langkah Penyehatan dan Penguatan pada 2024

Dana Pensiun Bukit Asam Targetkan 4 Langkah Penyehatan dan Penguatan pada 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com