Jubir Jokowi-Ma'ruf: Kiai Ma'ruf Orang Pesantren, Masa Enggak Boleh ke Pesantren?

Kompas.com - 10/10/2018, 19:35 WIB
Calon wakil presiden nomor urut 01 Maruf Amin saat memberikan keterangan seusai menggelar pertemuan dengan puluhan  habib dan ulama di Rumah Situbondo, kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (6/10/2018). KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTOCalon wakil presiden nomor urut 01 Maruf Amin saat memberikan keterangan seusai menggelar pertemuan dengan puluhan habib dan ulama di Rumah Situbondo, kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (6/10/2018).

"Selama masa kampanye, tidak boleh kampanye dilakukan di tempat ibadah juga di lembaga pendidikan," kata Wahyu saat dikonfirmasi, Selasa (9/10/2018).

Lembaga pendidikan bisa berupa lembaga pendidikan formal maupun nonformal.

Baca juga: Dongkrak Elektabilitas, Maruf Amin Tak Hanya Fokus ke Pesantren

Dalam hal ini, pesantren juga termasuk sebagai lembaga pendidikan yang tidak boleh digunakan sebagai tempat kampanye.

"Iya, pesantren termasuk. Dalam aturan itu lembaga pendidikan termasuk formal dan nonformal," terang Wahyu.

Imbauan itu disampaikan kembali oleh KPU untuk mengingatkan peserta pemilu agar tidak melakukan pelanggaran, mengingat banyaknya aktivitas yang mereka lakukan di sejumlah lembaga pendidikan, baik formal maupun nonformal.

Selain lembaga pendidikan dan tempat ibadah, kampanye juga dilarang dilakukan di fasilitas pemerintahan.

Hal itu sesuai dengan Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu Pasal 280 ayat 1 huruf h yang berbunyi, "Pelaksana, peserta, dan tim kampanye pemilu dilarang: menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan".

Wahyu mengatakan, saat ini metode kampanye yang sudah boleh dilakukan berupa rapat tertutup, seperti pertemuan terbatas, forum-forum kecil yang dilaksanakan dalam ruangan, atau blusukan tatap muka.

Sementara, metode kampanye rapat umum alias di tempat terbuka, baru boleh dilakukan 21 hari menjelang masa akhir kampanye, yaitu 24 Maret-13 April 2019.

"Pertemuan tatap muka boleh saja, saat ini memang saat berkampanye. Yang enggak boleh kampanye rapat umum," ujar Wahyu.

Pelaksanaan tahapan kampanye, baik tempatnya maupun metodenya, diawasi oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Jika ditemukan pelanggaran, Bawaslu akan menindak peserta pemilu tersebut.

"Kegiatan itu dinilai pelanggaran atau tidak, itu ranah Bawaslu. Kalau selaras PKPU berati benar. Tapi kalau tidak selaras berati melanggar," kata Wahyu.

Halaman:
Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Soal Uang Kepala Daerah di Kasino, Nusron Wahid: Jangan Jadi Modus Korupsi Baru

Soal Uang Kepala Daerah di Kasino, Nusron Wahid: Jangan Jadi Modus Korupsi Baru

Nasional
KPK Tetapkan Mantan Sekretaris MA Nurhadi sebagai Tersangka

KPK Tetapkan Mantan Sekretaris MA Nurhadi sebagai Tersangka

Nasional
Sri Mulyani Sebut Surpres RUU Omnibus Law Bidang Perpajakan Dikirim Pekan Ini

Sri Mulyani Sebut Surpres RUU Omnibus Law Bidang Perpajakan Dikirim Pekan Ini

Nasional
KPU Didorong Atur Calon Kepala Daerah Eks Napi Umumkan Rekam Jejak di TPS

KPU Didorong Atur Calon Kepala Daerah Eks Napi Umumkan Rekam Jejak di TPS

Nasional
'City Manager' Ibu Kota Baru Dipilih Tanpa Pemilu

"City Manager" Ibu Kota Baru Dipilih Tanpa Pemilu

Nasional
Bupati Puncak: Idealnya Ada 6 Provinsi di Papua

Bupati Puncak: Idealnya Ada 6 Provinsi di Papua

Nasional
Soal Kemungkinan Dukung Gibran dan Bobby, Gerindra: Tergantung Survei

Soal Kemungkinan Dukung Gibran dan Bobby, Gerindra: Tergantung Survei

Nasional
Survei Median Sebut Gibran Tak Populer di Pilkada Solo, Ini Respons Puan

Survei Median Sebut Gibran Tak Populer di Pilkada Solo, Ini Respons Puan

Nasional
Muhammadiyah: Majelis Taklim Tak Perlu Jadi Sasaran Hadapi Radikalisme

Muhammadiyah: Majelis Taklim Tak Perlu Jadi Sasaran Hadapi Radikalisme

Nasional
Survei Median: Pemilih PDI-P di Solo Terbelah, Elektabilitas Gibran di Bawah Petahana

Survei Median: Pemilih PDI-P di Solo Terbelah, Elektabilitas Gibran di Bawah Petahana

Nasional
Jaksa Telusuri Penukaran Uang Rp 3,5 Miliar ke Dollar Singapura untuk Eks Dirut PTPN III

Jaksa Telusuri Penukaran Uang Rp 3,5 Miliar ke Dollar Singapura untuk Eks Dirut PTPN III

Nasional
Survei Median: Mayoritas Responden Anggap Pencalonan Gibran Bukan Politik Dinasti

Survei Median: Mayoritas Responden Anggap Pencalonan Gibran Bukan Politik Dinasti

Nasional
Ketua DPR: Omnibus Law Bukan 'Legacy' Presiden, tetapi Seluruh Bangsa

Ketua DPR: Omnibus Law Bukan "Legacy" Presiden, tetapi Seluruh Bangsa

Nasional
Saksi Akui Antar 345.000 Dollar Singapura ke Eks Dirut PTPN III

Saksi Akui Antar 345.000 Dollar Singapura ke Eks Dirut PTPN III

Nasional
Soal Amendemen UUD 1945, Muhammadiyah Usul Jabatan Presiden Tetap 2 Periode

Soal Amendemen UUD 1945, Muhammadiyah Usul Jabatan Presiden Tetap 2 Periode

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X