Jubir Jokowi-Ma'ruf: Kiai Ma'ruf Orang Pesantren, Masa Enggak Boleh ke Pesantren?

Kompas.com - 10/10/2018, 19:35 WIB
Calon wakil presiden nomor urut 01 Maruf Amin saat memberikan keterangan seusai menggelar pertemuan dengan puluhan  habib dan ulama di Rumah Situbondo, kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (6/10/2018). KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTOCalon wakil presiden nomor urut 01 Maruf Amin saat memberikan keterangan seusai menggelar pertemuan dengan puluhan habib dan ulama di Rumah Situbondo, kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (6/10/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Tim Kampanye Nasional Joko Widodo- Ma'ruf Amin, Ace Hasan Syadzily, menilai kedatangan Ma'ruf ke sejumlah pesantren belakangan ini tak serta-merta bisa diartikan kampanye.

Hal itu disampaikan Ace menanggapi larangan kampanye di lembaga pendidikan, salah satunya di pesantren.

"Begini, Kiai Ma'ruf tentu berasal dari pesantren dan memang dia seorang pengelola dan kiai yang berasal dari pesanten," kata Ace di Posko Cemara, Menteng, Jakarta, Rabu (10/10/2018).

"Jika kedatangan beliau dinilai sebagai bentuk pelanggaran ya kita harus bedakan. Kalau beliau berasal dari pesantren ya masa orang pesantren enggak boleh datang ke pesantren?" lanjut Ace.

Baca juga: KPU Tegaskan Larangan Kampanye di Lembaga Pendidikan, Termasuk Pesantren

Ia menambahkan kedatangan Ma'ruf ke sejumlah pesantren belakangan ini merupakan silaturahim rutin.

Ia mengatakan, tak ada unsur kampanye yang dilakukan Ma'ruf selama mengunjungi pesantren di sejumlah daerah.

Ace pun mempersilakan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) bertindak jika menemukan unsur kampanye dalam kunjungan Ma'ruf ke pesantren.

"Yang terpenting sebetulnya adalah bahwa ketika dia mendatangi pesantren dan bersilaturahim dengan kiai, oleh santri, tidak ada unsur kampanye. Apa itu unsur kampanye? pertama citra diri dan kedua di dalam proses itu mengajak untuk memilih," ujar Ace.

Baca juga: Diingatkan Bawaslu, Sandiaga Merasa Tak Berkampanye di Pesantren

"Jika memang di dalam proses silaturahim dengan kiai dan santri itu konteksnya hanya silaturahim, tidak menyampaikan visi misi dan mengajak, itu tidak masuk unsur kampanye sebagaimana yang digariskan oleh PKPU. Jadi yang namanya kampanye ada unsurnya," lanjut Ace.

Sebelumnya, Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan menegaskan larangan kampanye di lembaga pendidikan bagi seluruh peserta Pemilu 2019.

Halaman:
Baca tentang
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Yuri: Rapid Test Hanya Dijadikan Pedoman 'Contact Tracing'

Yuri: Rapid Test Hanya Dijadikan Pedoman 'Contact Tracing'

Nasional
Pemerintah: Kapasitas Tempat Rawat Pasien Covid-19 Tak Terisi 100 Persen

Pemerintah: Kapasitas Tempat Rawat Pasien Covid-19 Tak Terisi 100 Persen

Nasional
Kepala BNPT: Kita Berupaya agar Radikalisme Tak Mendominasi Ruang Publik

Kepala BNPT: Kita Berupaya agar Radikalisme Tak Mendominasi Ruang Publik

Nasional
Kasus Baru Covid-19 Tersebar di 28 Provinsi, Jatim Catat 353 Kasus Baru

Kasus Baru Covid-19 Tersebar di 28 Provinsi, Jatim Catat 353 Kasus Baru

Nasional
Iseng, Motif 2 Tersangka Penyebar Hoaks Ajakan Tarik Uang dari Bank

Iseng, Motif 2 Tersangka Penyebar Hoaks Ajakan Tarik Uang dari Bank

Nasional
Sambangi KPK, Ketua KY Bahas Pertukaran Data Hakim

Sambangi KPK, Ketua KY Bahas Pertukaran Data Hakim

Nasional
UPDATE 3 Juli: ODP Covid-19 Jadi 38.767 Orang, PDP 13.609

UPDATE 3 Juli: ODP Covid-19 Jadi 38.767 Orang, PDP 13.609

Nasional
UPDATE 3 Juli: Sudah 871.436 Spesimen Diperiksa dari 519.970 Orang

UPDATE 3 Juli: Sudah 871.436 Spesimen Diperiksa dari 519.970 Orang

Nasional
Kasus Covid-19 Rekor Tertinggi, Bamsoet Minta Pemerintah Perketat PSBB

Kasus Covid-19 Rekor Tertinggi, Bamsoet Minta Pemerintah Perketat PSBB

Nasional
UPDATE 3 Juli: Tambah 901 Orang, Pasien Sembuh Covid-19 Jadi 27.568

UPDATE 3 Juli: Tambah 901 Orang, Pasien Sembuh Covid-19 Jadi 27.568

Nasional
UPDATE 3 Juli: Pasien yang Meninggal akibat Covid-19 Mencapai 3.036

UPDATE 3 Juli: Pasien yang Meninggal akibat Covid-19 Mencapai 3.036

Nasional
Polisi Tangkap 2 Penyebar Hoaks Terkait Ajakan Penarikan Dana Bank

Polisi Tangkap 2 Penyebar Hoaks Terkait Ajakan Penarikan Dana Bank

Nasional
Keterbatasan Informasi yang Inklusif, Anak Penyandang Disabilitas Sulit Memahami Protokol Kesehatan

Keterbatasan Informasi yang Inklusif, Anak Penyandang Disabilitas Sulit Memahami Protokol Kesehatan

Nasional
UPDATE: Kasus Covid-19 RI Lewati 60.000 Setelah Bertambah 1.301 Pasien

UPDATE: Kasus Covid-19 RI Lewati 60.000 Setelah Bertambah 1.301 Pasien

Nasional
Kementerian PPPA: Dampak Ekonomi Pandemi Covid-19 Picu Orangtua Lakukan Kekerasan pada Anak

Kementerian PPPA: Dampak Ekonomi Pandemi Covid-19 Picu Orangtua Lakukan Kekerasan pada Anak

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X