KPK Apresiasi Peraturan Pemerintah soal Penghargaan Pelapor Kasus Korupsi

Kompas.com - 09/10/2018, 21:46 WIB
Juru Bicara KPK Febri DiansyahDYLAN APRIALDO RACHMAN/KOMPAS.com Juru Bicara KPK Febri Diansyah

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengapresiasi terbitnya Peraturan Pemerintah nomor 43 tahun 2018 tentang tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Peraturan tersebut diteken Presiden Joko Widodo dan diundangkan oleh Kementerian hukum dan HAM pada 18 September 2018.

"Tentu kami perlu baca secara lebih rinci kalau memang hari ini sudah ditandatangani. Semoga itu memang menjadi satu bagian yang memperkuat upaya pemberantasan korupsi di Indonesia," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (9/10/2018).

Dengan PP 43/2018 tersebut, masyarakat yang memberikan informasi kepada penegak hukum mengenai dugaan korupsi akan mendapatkan penghargaan dalam bentuk piagam dan premi yang besarannya maksimal Rp 200 juta.


Baca juga: Ditandatangani Jokowi, Kini Pelapor Kasus Korupsi Bisa Dapat Rp 200 Juta

Sementara untuk pelapor tindak pidana korupsi berupa suap, besar premi yang diberikan sebesar dua permil dari nilai uang suap dan/atau uang dari hasil lelang barang rampasan dengan nilai maksimal Rp 10 juta.

Berkaca pada PP itu, Febri menekankan pentingnya penghargaan yang patut bagi para pelapor.

"Prinsip dasarnya seperti ini, para pelapor kasus korupsi itu perlu dan bahkan harus menurut kami diberikan penghargaan yang patut. Patut dalam artian jumlah dan juga cara," kata Febri.

Selain jumlah penghargaan, kata dia, KPK juga menyarankan pentingnya perlindungan kepada para pelapor. Hal itu untuk membuat masyarakat merasa terlindungi dan semakin aktif melaporkan dugaan korupsi.

"Ketika kasus korupsi itu dilaporkan tentu saja artinya pengawasan di sekitar di lingkungan pelapor tersebut itu akan lebih maksimal nantinya. Saya kira positif kalau memang ada peningkatkan kompensasi terhadap pelapor," ujar dia.

Baca juga: Kasus Dugaan Korupsi Wali Kota Pasuruan, KPK Kantongi Identitas Trio Kwek-Kwek

Di sisi lain, Febri melihat besaran premi diberikan dua permil dari jumlah kerugian keuangan negara yang dapat dikembalikan kepada negara masih cukup kecil.

Halaman:
Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di artikel ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini!


Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di bawah ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Terkini Lainnya

Muhaimin Iskandar: Saya Yakin 2024 Kita Menang Pemilu!

Muhaimin Iskandar: Saya Yakin 2024 Kita Menang Pemilu!

Nasional
RUU KKS, Dituding Bukan untuk Rakyat Tapi Dibutuhkan Segera...

RUU KKS, Dituding Bukan untuk Rakyat Tapi Dibutuhkan Segera...

Nasional
Jokowi: Rektor Asing Kenapa Tidak? Wong Cuma Satu Dua Tiga Saja Kok...

Jokowi: Rektor Asing Kenapa Tidak? Wong Cuma Satu Dua Tiga Saja Kok...

Nasional
PKB Tidak Setuju GBHN yang Mempersempit Ruang Gerak Presiden

PKB Tidak Setuju GBHN yang Mempersempit Ruang Gerak Presiden

Nasional
Jokowi: Kita Ingin Fokus Pembangunan SDM Sejak Bayi Masih di Kandungan

Jokowi: Kita Ingin Fokus Pembangunan SDM Sejak Bayi Masih di Kandungan

Nasional
KPU Pangkas Masa Kampanye Pilkada 2020 Menjadi 71 Hari

KPU Pangkas Masa Kampanye Pilkada 2020 Menjadi 71 Hari

Nasional
PAN Akui Penambahan Kursi MPR demi Amandemen UUD 1945

PAN Akui Penambahan Kursi MPR demi Amandemen UUD 1945

Nasional
Komisi I DPR Nilai Pembuatan RUU Keamanan dan Ketahanan Siber Terburu-buru

Komisi I DPR Nilai Pembuatan RUU Keamanan dan Ketahanan Siber Terburu-buru

Nasional
Ustaz Abdul Somad Tegaskan Ceramahnya yang Viral Ditujukan untuk Umat Muslim

Ustaz Abdul Somad Tegaskan Ceramahnya yang Viral Ditujukan untuk Umat Muslim

Nasional
Praktisi IT Sebut RUU Keamanan dan Ketahanan Siber Muncul Sangat Tiba-tiba

Praktisi IT Sebut RUU Keamanan dan Ketahanan Siber Muncul Sangat Tiba-tiba

Nasional
Kemendagri: Pemekaran Wilayah Tak Selalu Jadi Jawaban untuk Masalah Pelayanan Publik

Kemendagri: Pemekaran Wilayah Tak Selalu Jadi Jawaban untuk Masalah Pelayanan Publik

Nasional
Muhaimin: Kadang Kader PKB Manja, Suara Tinggal Nyendok

Muhaimin: Kadang Kader PKB Manja, Suara Tinggal Nyendok

Nasional
Tutup Muktamar V PKB, Ma'ruf Ucapkan Selamat dan Bangga pada Cak Imin

Tutup Muktamar V PKB, Ma'ruf Ucapkan Selamat dan Bangga pada Cak Imin

Nasional
Ketentuan Anggaran RUU Ini Dianggap Bertentangan dengan UU Pertahanan Negara

Ketentuan Anggaran RUU Ini Dianggap Bertentangan dengan UU Pertahanan Negara

Nasional
Soal Bekasi ke Jakarta dan Bogor Raya, Kemendagri: Tak Ada Pemekaran dan Penggabungan Daerah

Soal Bekasi ke Jakarta dan Bogor Raya, Kemendagri: Tak Ada Pemekaran dan Penggabungan Daerah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X