Jokowi Teken PP, Kini Pelapor Kasus Korupsi Bisa Dapat Rp 200 Juta - Kompas.com

Jokowi Teken PP, Kini Pelapor Kasus Korupsi Bisa Dapat Rp 200 Juta

Kompas.com - 09/10/2018, 17:37 WIB
IlustrasiLUCKY PRANSISKA Ilustrasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah nomor 43 tahun 2018 tentang tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana  korupsi.

Dengan PP 43/2018 tersebut, masyarakat yang memberikan informasi kepada penegak hukum mengenai dugaan korupsi akan mendapatkan penghargaan dalam bentuk piagam dan premi yang besarannya maksimal Rp 200 juta.

Pasal 17 ayat (1) PP 43/2018 menyebutkan, besaran premi diberikan sebesar dua permil dari jumlah kerugian keuangan negara yang dapat dikembalikan kepada negara.

"Besaran premi yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak Rp 200.000.000 (dua ratus juta)," demikian bunyi pasal 17 ayat (2) PP tersebut, seperti dikutip dari laman Setneg.go.id, Selasa (9/10/2018).

Sementara untuk pelapor tindak pidana korupsi berupa suap, besar premi yang diberikan sebesar dua permil dari nilai uang suap dan/atau uang dari hasil lelang barang rampasan dengan nilai maksimal Rp 10 juta.

Peraturan tersebut diteken Presiden Joko Widodo dan diundangkan oleh Kementerian hukum dan HAM pada 18 September 2018. PP 43/2018 itu telah masuk dalam lembaran negara RI tahun 2018 nomor 157.

Menurut PP 43/2018 itu, masyarakat dapat memberikan informasi mengenai dugaan tindak pidana korupsi kepada pejabat yang berwenang pada badan publik atau pun penegak hukum.

Pemberian informasi kepada penegak hukum dapat berbentuk laporan tertulis atau lisan, baik melalui media elektronik maupun nonelektronik.

Baca juga: Ahli: Kasus Korupsi E-KTP Pakai Modus Pencucian Uang

Laporan mengenai dugaan korupsi harus sedikitnya memuat identitas pelapor dan uraian mengenai fakta tentang dugaan telah terjadi korupsi.

Pelapor juga wajib melampirkan fotokopi KTP atau identitas diri lain dan dokumen atau keterangan terkait tindak pidana korupsi yang dilaporkan.

Nantinya, Pelapor juga berhak mengajukan pertanyaan tentang laporannya yang diberikan kepada Penegak Hukum. Setelah melaporkan, pelapor juga berhak mendapatkan perlindungan hukum.

Syarat

Namun, dalam PP itu disebutkan setiap pelapor kasus korupsi yang menerima penghargaan harus memenuhi kriteria yang telah ditetapkan pemerintah. Salah satunya, mendapat penilaian dari penegak hukum.

Penegak hukum akan melakukan penilaian terhadap tingkat kebenaran laporan yang disampaikan oleh pelapor dalam upaya pemberantasan atau pengungkapan tindak pidana korupsi.

Baca juga: KPK Gelar Pelatihan Penanganan Korupsi kepada 150 Penegak Hukum

Penilaian itu dilakukan dalam waktu paling lama 30 hari kerja terhitung sejak salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap diterima oleh jaksa.

Dalam memberikan penilaian, penegak hukum mempertimbangkan peran aktif pelapor dalam mengungkap tindak pidana korupsi, kualitas data laporan atau alat bukti, dan risiko bagi pelapor.


PenulisIhsanuddin
EditorKrisiandi

Terkini Lainnya

Berita Populer: 'Selfie' Berujung Maut hingga Ancaman Saudi

Berita Populer: "Selfie" Berujung Maut hingga Ancaman Saudi

Internasional
Saat Nanik S Deyang Lari Hindari Media Usai Jadi Saksi Kasus Hoaks Ratna Sarumpaet...

Saat Nanik S Deyang Lari Hindari Media Usai Jadi Saksi Kasus Hoaks Ratna Sarumpaet...

Megapolitan
BERITA POPULER: Bupati Bekasi dan Petinggi Lippo Group Ditangkap KPK

BERITA POPULER: Bupati Bekasi dan Petinggi Lippo Group Ditangkap KPK

Nasional
TNI Manunggal Membangun Desa Sasar Bangun Desa di Sekitar Gede Pangrango

TNI Manunggal Membangun Desa Sasar Bangun Desa di Sekitar Gede Pangrango

Regional
Kapolda Jatim Minta Semua Polres Mencontoh Pelayanan Publik Polres Madiun

Kapolda Jatim Minta Semua Polres Mencontoh Pelayanan Publik Polres Madiun

Regional
Rumah Baru bagi Pasutri Lansia yang Anaknya 'Down Syndrome' Mulai Dibangun...

Rumah Baru bagi Pasutri Lansia yang Anaknya "Down Syndrome" Mulai Dibangun...

Regional
11 Fakta Dugaan Suap Proyek Meikarta yang Seret Bupati Bekasi

11 Fakta Dugaan Suap Proyek Meikarta yang Seret Bupati Bekasi

Nasional
Kronologi OTT Pejabat Pemkab Bekasi hingga Penyitaan Uang dan Mobil

Kronologi OTT Pejabat Pemkab Bekasi hingga Penyitaan Uang dan Mobil

Nasional
Ribuan Perempuan Berseragam 'Kompeni' Menari Angguk di Alun-alun Wates

Ribuan Perempuan Berseragam "Kompeni" Menari Angguk di Alun-alun Wates

Regional
5 BERITA POPULER NUSANTARA: Soal Mitigasi Gempa di Surabaya hingga Trauma Warga Sigi

5 BERITA POPULER NUSANTARA: Soal Mitigasi Gempa di Surabaya hingga Trauma Warga Sigi

Regional
Kejari Palopo: Tersangka Baru Kasus Jalan Lingkar Barat Bisa Bertambah

Kejari Palopo: Tersangka Baru Kasus Jalan Lingkar Barat Bisa Bertambah

Regional
Selain Suap, Bupati Bekasi Juga Disangka Terima Gratifikasi

Selain Suap, Bupati Bekasi Juga Disangka Terima Gratifikasi

Nasional
Ketua KPK: Sudah 2 Orang Terima Hadiah dari Melaporkan Kasus Korupsi

Ketua KPK: Sudah 2 Orang Terima Hadiah dari Melaporkan Kasus Korupsi

Regional
Jalan Jatibaru Dibuka Dua Arah, Angkot Bebas Melintas hingga Rute Transjakarta Dialihkan

Jalan Jatibaru Dibuka Dua Arah, Angkot Bebas Melintas hingga Rute Transjakarta Dialihkan

Megapolitan
Proyektil 'Peluru Nyasar' di Gedung DPR Dikirim ke Labfor Mabes Polri

Proyektil "Peluru Nyasar" di Gedung DPR Dikirim ke Labfor Mabes Polri

Megapolitan
Close Ads X