Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kata Polri soal Banyaknya Laporan Terkait Hoaks Ratna Sarumpaet

Kompas.com - 09/10/2018, 13:02 WIB
Reza Jurnaliston,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Kepala Polri Komjen (Pol) Ari Dono Sukmanto memastikan setiap laporan atau aduan dari masyarakat akan ditindaklanjuti jika memang memiliki bukti yang cukup.

Hal itu dikatakan Ari merespons banyaknya laporan yang disampaikan ke Bareskrim Polri pasca terungkapnya kebohongan soal penganiayaan aktivis Ratna Sarumpaet.

“Semua laporan kami punya kewajiban untuk terima. Kami akan teliti apa yang dilaporkan, bukti yang dilaporkan apa? Baru nanti penyelidikan kalau cukup bukti naik, enggak cukup bukti kami drop,” ujar Ari, seusai mengikuti rapat di Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Selasa (9/10/2018).

Baca juga: Laporan Balik Eggi Sudjana Ditolak Bareskrim, Kuasa Hukum Tuding Polri Tak Netral

“Kalau bentuk laporan objeknya sama, tempatnya sama, semuanya sama bisa kami satukan,” lanjut Ari.

Sementara, terkait penanganan kasus Ratna Sarumpaet, Ari menegaskan, Polri bekerja sesuai prosedur dan alat bukti.

Demikian pula soal pemanggilan para saksi kasus Ratna Sarumpaet.

"Secara detail (kasus Ratna) saya tidak tahu. Yang saya sampaikan bahwa kegiatan pemeriksaan berdasarkan, berangkat dari hasil pemeriksaan sebelumnya. Ada bukti enggak di situ," kata Ari.

Baca juga: Polisi Terima 4 Laporan, Kasus Pengeroyokan Ratna Sarumpaet Diduga Hoaks

Diberitakan sebelumnya, tim kuasa hukum Eggi Sudjana mendatangi Bareskrim Polri, Senin (8/10/2018) siang untuk melaporkan balik pengacara Farhat Abbas atas perkara pencemaran nama baik.

Akan tetapi, laporan tersebut tidak diterima lantaran menunggu proses laporan Farhat Abbas soal berita bohong atau hoaks Ratna Sarumpaet di pengadilan.

"Kami hari ini sangat dikecewakan sebagai advokat, Polri saya rasa sudah tidak netral lagi hari ini," kata kuasa hukum Eggy Sudjana, Pitra Romadoni Nasution seusai mengadukan laporan.

Ia mengatakan, telah terjadi diskriminasi soal penanganan laporan oleh Polri.

.

.

.

KOMPAS.com/Akbar Bhayu Tamtomo Infografik: Mereka Meminta Maaf

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Nasional
Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Nasional
Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Nasional
Chappy Hakim: Kita Belum Punya Konsep Besar Sistem Pertahanan Indonesia, Gimana Bicara Pengembangan Drone?

Chappy Hakim: Kita Belum Punya Konsep Besar Sistem Pertahanan Indonesia, Gimana Bicara Pengembangan Drone?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com