Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

SBY Minta Maaf kepada Jokowi dan Jaksa Agung atas Tweet Andi Arief

Kompas.com - 28/09/2018, 17:43 WIB
Ihsanuddin,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Sekjen DPP Partai Demokrat Andi Arief menyebut Kejaksaan Agung sudah menjadi alat politik dari Partai Nasdem.

Hal ini disampaikan Andi lewat akun twitternya @AndiArief_, Jumat (28/9/2018), menanggapi pindahnya Ketua DPD Partai Demokrat Sulawesi Utara Vicky Lumentut ke partai pimpinan Surya Paloh.

Demokrat menduga pindahnya Vicky ke Nasdem karena kasus hukum yang menjeratnya di Kejaksaan Agung, yang dipimpin HM Prasetyo, mantan anggota DPR dari Fraksi Nasdem.

Andi juga mempertanyakan apakah Presiden Jokowi mengetahui mengenai hal ini.

"Jokowi ini tahu apa pura2 gak tahu atau malah terlibat dalam urusan abuse of power jaksa agung yang menjadi ketua DPD Nasdem propinsi kejaksaan?" tulis Andi.

"Kalau Jokowi memang terlibat dalam skandal jaksa agung jadi alat politik Nasdem, saya menyerukan #2018gantipresiden," tambah dia.

"Jokowi, kejaksaan dan Nasdem apa harus menunggu SBY menyerukan rakyat turun ke jalan untuk mengakhiri kebobrokan hukum yang digunakan untuk politik?" kicau Andi.

Baca juga: Wali Kota Manado Loncat ke Nasdem, Demokrat Duga Terkait Kasus di Kejaksaan

Tak menunggu waktu lama, kicauan Andi itu langsung ditanggapi oleh Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono, juga melalui akun Twitter.

SBY meminta maaf kepada Presiden Jokowi dan Jaksa Agung HM Prasetyo.

"Saya minta maaf kpd Presiden Jokowi & Jaksa Agung atas "tweet" Bung Andi Arief (AA), kader Demokrat, yg terlalu keras *SBY*" kicau SBY lewat akun twitter @SBYudhoyono.

Menurut SBY, pernyataan spontan Andi Arief itu berlebihan dan mungkin membuat tak nyaman Presiden Jokowi dan Prasetyo.

"Saya tahu AA mewakili perasaan jutaan kader Demokrat yg tidak terima partai & pemimpinnya dilecehkan oleh Partai Nasdem *SBY*" tulis SBY.

Menurut SBY, penjaketan Vicky dengan jaket Partai Nasdem semalam, memang sangat melukai perasaan seluruh kader Demokrat.

Meskipun SBY yakin Jokowi tidak tahu-menahu mengenai hal ini, namun ia meyakini Jokowi pasti bisa merasakan perasaan kader Demokrat.

"Saya juga yakin Presiden Jokowi ingin pemilu ini berlangsung secara damai & tak ada perilaku politik yg melampaui batasnya *SBY*," tutup SBY.

Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com