Kompas.com - 27/09/2018, 09:50 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Keputusan elite partai politik tak selalu sejalan dengan keinginan pendukungnya.

Demikian salah satu kesimpulan hasil survei terbaru yang dilakukan Indikator Politik Indonesia (Indikator).

Di kubu Jokowi-Ma'ruf Amin, sejumlah parpol memang memiliki massa yang solid. Artinya, sejalan dengan keputusan elite parpol.

Namun, ada pendukung parpol koalisi yang tak solid mendukung Jokowi-Ma'ruf Amin.

Berdasarkan survei Indikator yang dirilis, Rabu (26/9/2018), sebesar 55,4 persen pendukung Partai Golkar memilih Jokowi-Ma'ruf Amin. Namun, ada 36 persen pendukungnya yang lebih memilih Prabowo-Sandiaga.

Baca juga: Survei Indikator: 53 Persen Pendukung Demokrat Pilih Jokowi-Maruf Amin

"Nah ini catatan buat Pak Airlangga (Ketum Partai Golkar), 36 persen pemilih Golkar memilih Prabowo-Sandiaga. Besar sekali itu," kata Direktur Eksekutif Indikator Burhanuddin Mutadi.

Angka 36 persen pendukung Partai Golkar memilih Prabowo dianggap besar karena elektabilitas Partai Golkar sendiri mencapai 11,4 persen.

Angka ini menempatkan Partai Golkar di posisi kedua di bawah PDI-P yang elektabilitasnya diprediksi 22,9 persen.

Selain Partai Golkar, pendukung PPP dinilai lebih tidak solid karena 48,9 persen pendukungnya memilih Jokowi-Ma'ruf.

Baca juga: Hasil Survei Indikator, Banyak Parpol Masih Terancam Gagal Lolos ke Senayan

Sementara, yang memilih Prabowo-Sandiaga sebesar 44,4 persen. Adapun sisanya sebesar 6,7 tidak menjawab.

"PPP juga sangat tidak solid, separuh dari pemilih PPP itu tidak mengikuti garis instruksi partai. Romi (Ketum PPP) mengatakan memilih Pak Jokowi, namun separuh basis massanya memilih Pak Prabowo," kata Burhanuddin.

Hasil lainnya menunjukkan, ada juga pendukung Partai Hanura yang 50 persen memilih Jokowi-Ma'ruf Amin dan 50 persen sisanya memilih Prabowo-Sandiaga.

Akan tetapi, karena pemilih Hanura tak sebesar Golkar dan PPP, hal ini dinilai tidak berpengaruh besar.

Sementara itu, pendukung parpol lain di koalisi Jokowi-Ma'ruf Amin relatif solid. PDI-P, misalnya, 93,2 persen pendukungnya memilih Jokowi-Ma'ruf Amin.

Baca juga: Survei Indikator: 72 Persen Responden Puas Kinerja Jokowi

Nasdem, 78 persen pendukungnya memilih Jokowi-Ma'ruf Amin, dan 76,3 persen pendukung PKB pilih Jokowi-Ma'ruf Amin.

Menurut Burhanuddin, potret kesolidan pendukung parpol sangat penting. Dalam ilmu politik ada istilah split-ticket voting dan straight-ticket voting.

Split-ticket voting adalah pilihan elite partai yang tidak nyambung dengan keinginan basis massa mereka.

Ada pun, straight-ticket voting keputusan partai di tingkat elite diikuti basis massa mereka.

"Jadi dalam survei elektoral, suara supir dan penumpang nilainya sama. Kalau supir belok ke kanan sementara penumpangnya ingin belok ke kiri, secara elektoral artinya belum punya dampak, belum ada nilainya," kata dia.

Baca juga: Survei Indikator: Jokowi-Maruf 57,7 Persen, Prabowo-Sandiaga 32,3 Persen

Survei Indikator dilakukan pada 1-6 September 2018, melibatkan 1.220 responden dengan multistage random sampling di seluruh Indonesia.

Metode survei yang digunakan yakni dengan wawancara lewat tatap muka oleh pewawancara yang telah dilatih.

Ada pun margin of error rata-rata sebesar plus minus 2,9 persen pada tingkat kepercayaan sebesar 95 persen (dengan asumsi simple random sampling).

.

.

.

KOMPAS.com/Akbar Bhayu Tamtomo Infografik: Menuju Istana 2019

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tanggal 3 Oktober Hari Memperingati Apa?

Tanggal 3 Oktober Hari Memperingati Apa?

Nasional
KPK Minta Semua Pihak Tak Memperkeruh Suasana atas Kasus Lukas Enembe

KPK Minta Semua Pihak Tak Memperkeruh Suasana atas Kasus Lukas Enembe

Nasional
Dugaan Penipuan PT Indosterling Optima Investa, Ini Kata Pengacara

Dugaan Penipuan PT Indosterling Optima Investa, Ini Kata Pengacara

Nasional
Jika Tak Bertahan di KIB, PPP Disarankan Segera Putuskan Koalisi Baru

Jika Tak Bertahan di KIB, PPP Disarankan Segera Putuskan Koalisi Baru

Nasional
Media Narasi Laporkan Dugaan Peretasan ke Bareskrim

Media Narasi Laporkan Dugaan Peretasan ke Bareskrim

Nasional
Fadel Muhammad Laporkan La Nyalla ke BK DPD Terkait Manipulasi Agenda Sidang Paripurna

Fadel Muhammad Laporkan La Nyalla ke BK DPD Terkait Manipulasi Agenda Sidang Paripurna

Nasional
UPDATE 30 September: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 72,95 Persen, Ketiga 27,09 Persen

UPDATE 30 September: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 72,95 Persen, Ketiga 27,09 Persen

Nasional
Di Balik Organisasi Bayangan Nadiem, Apa Kata Pengguna Platform Pendidikan Bentukannya?

Di Balik Organisasi Bayangan Nadiem, Apa Kata Pengguna Platform Pendidikan Bentukannya?

Nasional
PDI-P Ungkap Puan Belum Dapat Arahan Temui AHY

PDI-P Ungkap Puan Belum Dapat Arahan Temui AHY

Nasional
Mengaku Nasution, Pierre Tendean Diculik, Diikat di Mobil, dan Ditembak Kepalanya

Mengaku Nasution, Pierre Tendean Diculik, Diikat di Mobil, dan Ditembak Kepalanya

Nasional
BERITA FOTO: Penampakan Putri Candrawathi Pakai Baju Tahanan

BERITA FOTO: Penampakan Putri Candrawathi Pakai Baju Tahanan

Nasional
UPDATE 30 September: Bertambah 1.857, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 6.431.624

UPDATE 30 September: Bertambah 1.857, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 6.431.624

Nasional
KSAL: Tak Akan Ada Prajurit yang Lolos dari Hukum jika Terbukti Langgar Pidana

KSAL: Tak Akan Ada Prajurit yang Lolos dari Hukum jika Terbukti Langgar Pidana

Nasional
Sekjen DPR Minta Persoalan Pamdal Titipan Anggota Dewan Tak Diperpanjang

Sekjen DPR Minta Persoalan Pamdal Titipan Anggota Dewan Tak Diperpanjang

Nasional
Politisi Gerindra Nilai Penahanan Putri Candrawathi Sudah Tepat: Alasannya 'Make Sense'

Politisi Gerindra Nilai Penahanan Putri Candrawathi Sudah Tepat: Alasannya "Make Sense"

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.