Mantan Ketua MK: Oso Tak Seharusnya Dicoret dari DCT Pemilu

Kompas.com - 26/09/2018, 21:38 WIB
Ketua DPD RI Oesman Sapta Odang saat memberikan keterangan kepada wartawan di Sukadana, Kabupaten Kayong Utara, Kalimantan Barat (13/6/2018) KOMPAS.com/YOHANES KURNIA IRAWANKetua DPD RI Oesman Sapta Odang saat memberikan keterangan kepada wartawan di Sukadana, Kabupaten Kayong Utara, Kalimantan Barat (13/6/2018)

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Hamdan Zoelva menyebut, seharusnya Ketua  Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang (Oso) tidak dicoret Komisi Pemilihan Umum (KPU) dari Daftar Calon Tetap (DCT) Pemilu Legislatif 2019.

Sebab, putusan MK yang digunakan oleh KPU untuk mencoret Oso dari DCT, menurut Hamdan, tidak bisa diberlakukan terhadap Oso.

"Seharusnya lolos, tidak boleh dicoret," kata Hamdan usai menjadi saksi ahli dalam sidang sengketa Oso di kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Rabu (26/9/2018).

Baca juga: KPU Minta Waktu Tambahan untuk Jawab Permohonan Sengketa Oesman Sapta

Putusan tersebut tak bisa diberlakukan pada Oso, lantaran sejak 19 Juli 2018 Oso telah tercatat sebagai caleg DPD dan masuk dalam Daftar Calon Sementara (DCS). Sementara putusan MK baru muncul pada 23 Juli 2018.

Hamdan menyebut, putusan MK tidak berlaku surut, melainkan berlaku ke depan.

Langkah KPU mencoret Oso dari DCT, menurut Hamdan, justru merupakan sebuah pelanggaran.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Itu pelanggaran terhadap prinsip non rektoroaktif, putusan MK itu berlaku sejak putusan itu dan ke depan. Begitu juga Peraturan KPU itu berlaku sejak dikeluarkan ke depan," terang Hamdan.

"Jadi peraturan KPU yang mengeluarkan syarat syarat calon anggota baru tidak boleh merangkap pengurus partai, berlaku sejak dikeluarkan putusan itu. Tidak boleh berlaku surut," sambungnya.

Baca juga: KPU Coret Oesman Sapta Odang dari Daftar Calon Tetap

Sebelumnya, KPU tidak menetapkan Oso sebagai calon anggota DPD lantaran tidak menyerahkan surat pengunduran diri dari partai politik. Oleh karenanya, Oso dianggap masih tercatat sebagai anggota partai politik.

Menurut putusan Mahkamah Konstitusi (MK), anggota DPD dilarang rangkap jabatan sebagai anggota partai politik.

Seperti diketahui, aturan mengenai larangan anggota DPD rangkap jabatan tercantum dalam putusan MK No. 30/PUU-XVI/2018 yang dibacakan pada Senin, (23/7/2018).

Atas putusan KPU yang mencoret dirinya, Oso mengajukan gugatan sengketa ke Bawaslu.

Kompas TV Sebelumnya, Oesman menggugat KPU karena dirinya dicoret dari daftar calon tetap caleg DPD.

 

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ketika Pemerintah Pilih Perketat PPKM Mikro Ketimbang Usulan Lockdown...

Ketika Pemerintah Pilih Perketat PPKM Mikro Ketimbang Usulan Lockdown...

Nasional
Paspor Palsu Adelin Lis dan Ancaman Pidana UU Keimigrasian

Paspor Palsu Adelin Lis dan Ancaman Pidana UU Keimigrasian

Nasional
Wacana Presiden Tiga Periode Ditolak Publik dan Partai Politik

Wacana Presiden Tiga Periode Ditolak Publik dan Partai Politik

Nasional
Penambahan Kasus Covid-19 Tertinggi, Masyarakat Diminta Batasi Kegiatan

Penambahan Kasus Covid-19 Tertinggi, Masyarakat Diminta Batasi Kegiatan

Nasional
PPKM Diperketat hingga 5 Juli, Berikut Ketentuan Pembatasan di 11 Sektor

PPKM Diperketat hingga 5 Juli, Berikut Ketentuan Pembatasan di 11 Sektor

Nasional
Jokowi: Jangan Pernah Lalai Pakai Masker, Cuci Tangan, Hindari Kerumunan

Jokowi: Jangan Pernah Lalai Pakai Masker, Cuci Tangan, Hindari Kerumunan

Nasional
Komnas HAM Periksa Kepala BKN Bima Haria Wibisana Besok

Komnas HAM Periksa Kepala BKN Bima Haria Wibisana Besok

Nasional
Kemenkumham Telusuri Keabsahan Data Diri Adelin lis

Kemenkumham Telusuri Keabsahan Data Diri Adelin lis

Nasional
Kemendagri Dorong Pemerintah Daerah Percepat Realisasi APBD Tahun 2021

Kemendagri Dorong Pemerintah Daerah Percepat Realisasi APBD Tahun 2021

Nasional
Politisi PDI-P Ikhsan Yunus Bantah Minta Jatah Paket Bansos ke Juliari Batubara

Politisi PDI-P Ikhsan Yunus Bantah Minta Jatah Paket Bansos ke Juliari Batubara

Nasional
Sedang Selidiki Korupsi di Pemprov Aceh, KPK Benarkan Periksa Sejumlah Pejabat

Sedang Selidiki Korupsi di Pemprov Aceh, KPK Benarkan Periksa Sejumlah Pejabat

Nasional
Ingin Populerkan 'Salam Pancasila', Megawati: Untuk Mengingatkan Kita sebagai Nasionalis yang Cinta Negara Ini

Ingin Populerkan 'Salam Pancasila', Megawati: Untuk Mengingatkan Kita sebagai Nasionalis yang Cinta Negara Ini

Nasional
Sidang Juliari, Hotma Sitompul Bantah Terima Fee Rp 3 Miliar dari Kemensos

Sidang Juliari, Hotma Sitompul Bantah Terima Fee Rp 3 Miliar dari Kemensos

Nasional
Megawati: Saya Saja Di-'lockdown' Anak-anak, Tak Boleh ke Mana-mana

Megawati: Saya Saja Di-"lockdown" Anak-anak, Tak Boleh ke Mana-mana

Nasional
Terjadi Penembakan di Dekat Rumah Kepala BIN Budi Gunawan

Terjadi Penembakan di Dekat Rumah Kepala BIN Budi Gunawan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X