Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Debat Pilpres Boleh Digelar oleh Pihak Selain KPU

Kompas.com - 24/09/2018, 18:38 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pramono Ubaid Tanthowi mengatakan, debat publik pasangan calon presiden dan calon wakil presiden bisa digelar oleh pihak di luar KPU. Pihak-pihak tersebut misalnya, kampus, media, dan yang lain.

Namun, berbeda dengan debat publik yang digelar KPU yang sifatnya wajib, debat yang diselenggarakan oleh pihak di luar KPU tidak bersifat wajib, sehingga tidak ada keharusan bagi paslon untuk mengikuti debat tersebut.

"Kalau pihak lain di luar yang disepakati bersama, sebenernya tidak apa-apa. Cuma masalahnya yang sering terjadi itu, kan tidak ada kewajiban peserta pemilu untuk memenuhi undangan itu kan," ujar Pramono di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (24/9/2018).

Baca juga: Debat Pilpres Direncanakan Digelar 5 Kali, Menggunakan Bahasa Indonesia

Jika nantinya diselenggarakan debat publik oleh pihak di luar KPU, kata Pramono, harus ada perlakuan yang sama di antara kedua paslon.

Kedua paslon harus sama-sama menghadiri debat, supaya tidak dinilai memihak. Selain itu, pendukung yang hadir porsinya harus sama. Moderator debat pun, harus dipilih berdasar kesepakatan kedua pihak.

Tak hanya itu, pemberian waktu kepada masing-masing kandidat dalam menjawab pertanyaan pun harus seimbang.

"Jadi prinsip-prinsip seperti itu harus seimbang sebagaimana yang dilakukan oleh KPU," ujar Pramono.

Baca juga: Soal Usulan Debat Bahasa Inggris, Bawaslu Minta Tim Kampanye Capres Tak Sibuk Urus Hal Bombastis

Menurut Pramono, KPU punya keterbatasan untuk menggelar debat publik. Oleh karenanya, jika ada pihak-pihak yang ingin menggelar debat, pihaknya menyambut baik.

Namun, ia menegaskan, harus ada prinsip keadilan dan kesetaraan dari pihak penyelenggara.

"Diharapkan bagi pihak-pihak lain itu ambil inisiatif-inisiatif seperti itu, tetapi harus menjaga prinsip penting soal kesetaraan, keadilan, kesempatan yang sama, itu engga boleh diciderai. Karena begitu nanti salah satu pihak dirugikan," maka efeknya bisa panjang," tandasnya.

Kompas TV Koalisi Prabowo-Sandiaga Uno mengusulkan debat capres - cawapres menggunakan Bahasa Inggris.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Tanggal 18 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

Nasional
Polisi Tangkap Satu Terduga Teroris Pendukung ISIS dalam Penggerebekan di Karawang

Polisi Tangkap Satu Terduga Teroris Pendukung ISIS dalam Penggerebekan di Karawang

Nasional
BPIP: Kristianie Paskibraka Terbaik Maluku Dicoret karena Tak Lolos Syarat Kesehatan

BPIP: Kristianie Paskibraka Terbaik Maluku Dicoret karena Tak Lolos Syarat Kesehatan

Nasional
Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

Nasional
PKB Tak Resisten Jika Anies dan Kaesang Bersatu di Pilkada Jakarta

PKB Tak Resisten Jika Anies dan Kaesang Bersatu di Pilkada Jakarta

Nasional
Ditanya Soal Berpasangan dengan Kaesang, Anies: Lebih Penting Bahas Kampung Bayam

Ditanya Soal Berpasangan dengan Kaesang, Anies: Lebih Penting Bahas Kampung Bayam

Nasional
Ashabul Kahfi dan Arteria Dahlan Lakukan Klarifikasi Terkait Isu Penangkapan oleh Askar Saudi

Ashabul Kahfi dan Arteria Dahlan Lakukan Klarifikasi Terkait Isu Penangkapan oleh Askar Saudi

Nasional
Timwas Haji DPR Ingin Imigrasi Perketat Pengawasan untuk Cegah Visa Haji Ilegal

Timwas Haji DPR Ingin Imigrasi Perketat Pengawasan untuk Cegah Visa Haji Ilegal

Nasional
Selain Faktor Kemanusian, Fahira Idris Sebut Pancasila Jadi Dasar Dukungan Indonesia untuk Palestina

Selain Faktor Kemanusian, Fahira Idris Sebut Pancasila Jadi Dasar Dukungan Indonesia untuk Palestina

Nasional
Kritik Pengalihan Tambahan Kuota Haji Reguler ke ONH Plus, Timwas Haji DPR: Apa Dasar Hukumnya?

Kritik Pengalihan Tambahan Kuota Haji Reguler ke ONH Plus, Timwas Haji DPR: Apa Dasar Hukumnya?

Nasional
Pelaku Judi 'Online' Dinilai Bisa Aji Mumpung jika Dapat Bansos

Pelaku Judi "Online" Dinilai Bisa Aji Mumpung jika Dapat Bansos

Nasional
Kemenag: Pemberangkatan Selesai, 553 Kloter Jemaah Haji Indonesia Tiba di Arafah

Kemenag: Pemberangkatan Selesai, 553 Kloter Jemaah Haji Indonesia Tiba di Arafah

Nasional
Pengamat Sebut Wacana Anies-Kaesang Hanya 'Gimmick' PSI, Risikonya Besar

Pengamat Sebut Wacana Anies-Kaesang Hanya "Gimmick" PSI, Risikonya Besar

Nasional
Jelang Idul Adha 2024, Pertamina Patra Niaga Sigap Tambah Solar dan LPG 3 Kg

Jelang Idul Adha 2024, Pertamina Patra Niaga Sigap Tambah Solar dan LPG 3 Kg

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com