Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 20/09/2018, 09:30 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Gerindra belum juga memutuskan siapa yang akan menggantikan Sandiaga Uno untuk mengisi kursi Wakil Gubernur DKI Jakarta.

Di internal Gerindra, ada dorongan agar kadernya, M Taufik, yang ditunjukkan mengisi posisi yang ditinggalkan Sandiaga setelah memutuskan maju mendampingi Prabowo Subianto sebagai calon wakil presiden.

Sementara, PKS bersikukuh ada kesepakatan antara partainya dan Prabowo bahwa kurwi DKI-2 milik PKS. Partai pimpinan Sohibul Iman ini bahkan sudah mengajukan dua nama kepada Prabowo untuk menjadi Wagub DKI.

Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Syamsuddin Haris berpendapat, Partai Gerindra seharusnya  melepaskan kursi DKI-2.

Jika tidak, menurut dia, PKS tak ada menunjukkan dukungan penuh kepada Prabowo-Sandiaga pada Pilpres 2019.

“Gerindra mestinya mengikhlaskan posisi Wakil Gubernur DKI Jakarta untuk PKS. Jika tidak, maka PKS akan setengah hati dukung Prabowo Subianto dalam Pilpres,” kata Syamsuddin kepada Kompas.com, Kamis (20/9/2019).

Apalagi, kata Syamsuddin, 9 kader PKS yang diajukan sebagai bakal calon wakil presiden tidak "dilirik" oleh Prabowo.

Pilihan Prabowo jatuh kepada Sandiaga Uno.

Menurut Syamsuddin, dalam koalisi partai politik seharusnya setiap parpol memiliki posisi yang setara dan seimbang.

“Yang namanya koalisi itu ya take and give, tidak bisa parpol yang satu mendominasi yang lain,” kata Syamsuddin.

Ajukan dua nama kepada Prabowo

Sebelumnya, Presiden PKS Sohibul Iman mengatakan, sosok yang diusulkan PKS sebagai wakil gubernur DKI sudah mengerucut kepada dua nama.

Mereka adalah Ahmad Syaikhu, kader PKS yang gagal merebut kursi Jabar 2 pada Pilkada 2018; dan Agung Yulianto yang saat ini menjabat sebagai Sekretaris Umum DPW PKS DKI.

Menurut Sohibul, kedua nama tersebut sudah disampaikannya kepada Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan akan segera mengerucut pada satu nama dalam waktu 1-2 hari ini.

"Tinggal nanti secara formal kami sampaikan,'Pak mohon dalam satu dua hari ini, segera ada penandatanganan usulan nama'," kata Sohibul seusai rapat di rumah Prabowo.

Namun, Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta Mohamad Taufik mengatakan, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tidak bisa mengusung dua kandidat wakil gubernur sekaligus tanpa dukungan dirinya.

Sebab, kata Taufik, dia juga harus membubuhkan tanda tangan.

"Kalau (PKS) mengajukan dua nama tetap butuh tanda tangan saya," ujar Taufik di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (19/9/2018).

KOMPAS.com/Akbar Bhayu Tamtomo Prabowo Pilih Sandiaga Uno

Kompas TV Dua pihak yang terlibat langsung dalam pilpres berjanji akan mengedepankan adu gagasan dan prestasi dalam meraih dukungan masyarakat.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

PKS-Nasdem Sepakat Jaga Kekondusifan Politik Jelang Pemilu 2024

PKS-Nasdem Sepakat Jaga Kekondusifan Politik Jelang Pemilu 2024

Nasional
Anggota Polres Aceh Tengah Dikeroyok Sekelompok Oknum TNI, Kepolisian: Kasus Sudah Diselesaikan

Anggota Polres Aceh Tengah Dikeroyok Sekelompok Oknum TNI, Kepolisian: Kasus Sudah Diselesaikan

Nasional
Berbincang 2 Jam dengan Surya Paloh, Sohibul PKS: Obrolan 'High Politic'

Berbincang 2 Jam dengan Surya Paloh, Sohibul PKS: Obrolan "High Politic"

Nasional
Kemenkes Kaji Vaksin 'Booster' Dosis 2 Jadi Syarat Bepergian Saat Ramadhan dan Idul Fitri

Kemenkes Kaji Vaksin "Booster" Dosis 2 Jadi Syarat Bepergian Saat Ramadhan dan Idul Fitri

Nasional
Kepolisian Benarkan Anggota Polres Aceh Tengah Dikeroyok Sekelompok Oknum TNI

Kepolisian Benarkan Anggota Polres Aceh Tengah Dikeroyok Sekelompok Oknum TNI

Nasional
Sentilan Anak Buah Ferdy Sambo: Sejarah Catat Ada Pimpinan Tega Bohong dan Bawa Petaka bagi Bawahannya

Sentilan Anak Buah Ferdy Sambo: Sejarah Catat Ada Pimpinan Tega Bohong dan Bawa Petaka bagi Bawahannya

Nasional
Anak Buah Sambo Bongkar Budaya di Polri yang Bikin Sulit Tolak Perintah Atasan

Anak Buah Sambo Bongkar Budaya di Polri yang Bikin Sulit Tolak Perintah Atasan

Nasional
Dua DPO di Kasus AKBP Bambang Kayun Diduga di Luar Negeri, Bareskrim Sudah Layangkan 'Red Notice'

Dua DPO di Kasus AKBP Bambang Kayun Diduga di Luar Negeri, Bareskrim Sudah Layangkan "Red Notice"

Nasional
Bawaslu Sebut Ormas Tak Berbadan Hukum Bisa Daftar Jadi Pemantau Pemilu 2024

Bawaslu Sebut Ormas Tak Berbadan Hukum Bisa Daftar Jadi Pemantau Pemilu 2024

Nasional
Hasil Sero Survei Januari 2023: Peningkatan Kadar Antibodi Tertinggi dari Vaksin Booster

Hasil Sero Survei Januari 2023: Peningkatan Kadar Antibodi Tertinggi dari Vaksin Booster

Nasional
Tak Ada 'Reshuffle' Rabu Pon, Sekjen PDI-P: Jokowi Punya Kalkulasi

Tak Ada "Reshuffle" Rabu Pon, Sekjen PDI-P: Jokowi Punya Kalkulasi

Nasional
PDI-P Tetap Inginkan Posisi Capres jika Berkoalisi: Kan Pemenang Pemilu

PDI-P Tetap Inginkan Posisi Capres jika Berkoalisi: Kan Pemenang Pemilu

Nasional
Djarot: Rabu Pon Betul-betul Masalah Politik, Ditunggu 'Reshuffle' Ternyata Pertemuan Surya Paloh-Airlangga

Djarot: Rabu Pon Betul-betul Masalah Politik, Ditunggu "Reshuffle" Ternyata Pertemuan Surya Paloh-Airlangga

Nasional
Terbang ke Yogyakarta, Wapres Akan Buka ASEAN Tourism Forum

Terbang ke Yogyakarta, Wapres Akan Buka ASEAN Tourism Forum

Nasional
Sekjen PDI-P Nilai Sistem Proporsional Terbuka Sarat Kepentingan Elektoral, Singgung Banyaknya Korupsi

Sekjen PDI-P Nilai Sistem Proporsional Terbuka Sarat Kepentingan Elektoral, Singgung Banyaknya Korupsi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.