Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sohibul Iman: Pak Prabowo Mengatakan, Kursi Wagub DKI adalah Hak PKS

Kompas.com - 19/09/2018, 13:08 WIB
Ihsanuddin,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Partai Keadilan Sejahtera Sohibul Iman mengatakan, sejak awal sudah ada kesepakatan antara partainya dan Gerindra mengenai kursi Wakil Gubernur DKI Jakarta yang ditinggalkan Sandiaga Uno.

Sandiaga mundur dari posisi Wagub DKI karena maju mencalonkan diri sebagai bakal cawapres pendamping Prabowo Subianto pada Pilpres 2019.

Menurut Sohibul, kesepakatannya adalah, kursi Wagub DKI merupakan milik PKS.

"Dan itu sampai sekarang tidak berubah. Pak Prabowo mengatakan, itu (kursi wagub DKI) adalah hak PKS," kata Sohibul, seusai rapat di rumah Prabowo, Jalan Kertanegara, Jakarta, Rabu (19/8/2018).

Ia yakin Prabowo akan memenuhi janjinya meski ada dinamika di internal Gerindra yang menginginkan agar kadernya, M Taufik, yang menjadi pengganti Sandiaga.

"Ya itu persoalan internal mereka. Silakan tanya ke Pak Prabowo. Pak Prabowo sudah berikan komitmen kepada kami," kata Sohibul.

"Karena komitmen dari Pak Prabowo sendiri langsung ya, bukan dari siapa-siapa. Saya pegang ketua umumnya," tambah dia.

Sohibul mengatakan, keputusan mengenai siapa yang diputuskan sebagai Wagub DKI harus segera diambil.

Alasannya, Keputusan Presiden mengenai pemberhentian Sandiaga yang mengundurkan diri sebagai wagub DKI juga sudah diteken.

"Pak, keppres pemberhentian Sandi sudah datang karena itu kita harus segera mengajukan, dua nama dari PKS sudah siap, tinggal minta tanda tangan dari Gerindra," kata Sohibul menirukan pembicaraannya dengan Prabowo.

PKS sudah mengajukan dua nama kandidat Wagub DKI kepada Prabowo. Mereka adalah Ahmad Syaikhu, kader PKS yang gagal merebut kursi Jabar 2 pada Pilkada 2018; dan Agung Yulianto yang saat ini menjabat sebagai Sekretaris Umum DPW PKS DKI.

Sohibul berharap, dalam 1-2 hari ini ada keputusan dari Gerindra.

KOMPAS.com/Akbar Bhayu Tamtomo Prabowo Pilih Sandiaga Uno

Kompas TV Hingga saat ini Gerindra mengaku belum memutuskan nama untuk menempati posisi tersebut.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

Nasional
Dianggap Sudah Bukan Kader PDI-P, Jokowi Disebut Dekat dengan Golkar

Dianggap Sudah Bukan Kader PDI-P, Jokowi Disebut Dekat dengan Golkar

Nasional
PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

Nasional
Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

Nasional
Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

Nasional
KPU: Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada Serentak 2024

KPU: Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada Serentak 2024

Nasional
Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

Nasional
Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

Nasional
Momen Lebaran, Dompet Dhuafa dan Duha Muslimwear Bagikan Kado untuk Anak Yatim dan Duafa

Momen Lebaran, Dompet Dhuafa dan Duha Muslimwear Bagikan Kado untuk Anak Yatim dan Duafa

Nasional
Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk 'Distabilo' seperti Era Awal Jokowi

Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk "Distabilo" seperti Era Awal Jokowi

Nasional
Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

Nasional
KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

Nasional
Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Nasional
Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

Nasional
Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com