JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Ketua DPR, Setya Novanto mengaku kesulitan membayar uang pengganti sebesar Rp 66 miliar yang diputuskan majelis hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
Novanto mengaku sampai harus menjual rumah untuk mencicil hukuman tersebut.
"Ya, sekarang kan kami susah. Jadi tersangka, semua orang tak ada yang dekat lagi. Semua uang yang ditagih juga susah dan salah satunya jual aset," ujar Novanto saat ditemui di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jumat (14/9/2018).
Baca juga: KPK Lakukan Pemindahbukuan Rekening Novanto Rp 1,1 Miliar Terkait Kasus E-KTP
Meski demikian, Novanto menyatakan bahwa sejak awal dia telah bersikap kooperatif dalam kasus hukum yang melibatkannya.
Ia menyatakan bersedia untuk melunasi kewajiban uang pengganti sebesar Rp 7,3 juta dollar Amerika Serikat.
Sebelumnya, Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah mengungkapkan, Unit Kerja Pelacakan Aset, Pengelolaan Barang Bukti dan Eksekusi (Labuksi) KPK sedang mengidentifikasi aset milik mantan Ketua DPR Setya Novanto.
Baca juga: Nama Setya Novanto di Antara Dua Kasus Korupsi yang Sedang Ditangani KPK
Hal itu dilakukan untuk kepentingan pembayaran uang pengganti kasus korupsi proyek KTP elektronik (e-KTP).
Sejauh ini, KPK telah menerima pembayaran uang pengganti dari Novanto sebanyak tiga kali. Pertama, sebesar Rp 5 miliar saat masih menjalani proses persidangan.
Kemudian, 100 ribu dollar Amerika Serikat pada bulan Juni lalu. Terakhir, pada Kamis (13/9/2018), mantan bendahara Partai Golkar ini membayar uang pengganti senilai Rp 1,1 miliar melalui pemindahbukuan dari rekening mantan bendahara Partai Golkar ini di Bank Mandiri ke rekening KPK.
Baca juga: Setya Novanto Mengaku Punya Bukti dan Siap Bantu KPK soal Kasus Century
Novanto terbukti melakukan korupsi proyek e-KTP tahun anggaran 2011-2013. Mantan Ketua DPR ini divonis 15 tahun penjara dan membayar denda Rp 500 juta subsider tiga bulan kurungan.
Ia juga diwajibkan membayar uang pengganti 7,3 juta dollar AS dikurangi Rp 5 miliar yang telah dititipkan kepada penyidik. Jika menggunakan kurs rupiah tahun 2010, totalnya sekitar Rp 66 miliar.
Apabila uang tersebut tidak dibayar setelah berkekuatan hukum tetap, harta bendanya akan disita atau dilelang.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.