Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 12/09/2018, 15:28 WIB
Dylan Aprialdo Rachman,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Hasil survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA menunjukkan Partai Golkar terancam tak masuk peringkat dua besar pemenang Pemilu 2019 untuk pertama kalinya.

Survei ini dilakukan pada tanggal 12-19 Agustus 2018 dengan melibatkan 1.200 responden di 33 provinsi Indonesia.

Adapun pertanyaan yang diajukan kepada responden adalah apabila pemilu legislatif dilakukan hari ini, partai manakah yang akan dipilih.

Dari 1200 responden, sebanyak 24,8 persen memilih PDI-P dan Gerindra sebesar 13,1 persen. Sedangkan Golkar sebesar 11,3 persen.

Peneliti LSI Denny JA, Adjie Alfaraby memaparkan, Golkar selama empat kali pemilu di era Reformasi selalu berada pada peringkat dua besar.

Kini, Golkar terancam keluar dari peringkat dua besar itu.

"Perubahan dukungan dan posisi Golkar dikarenakan dua faktor utama. Warisan kasus mantan Ketua Umum Golkar Setya Novanto (kasus korupsi KTP elektronik) dan kasus korupsi baru PLTU Riau membebani partai Golkar," kata Adjie dalam rilis survei di kantornya, Jakarta, Rabu (12/9/2018).

Menurut Adjie, sentimen negatif ini terakumulasi dan berdampak buruk pada elektabilitas Golkar jelang Pemilu 2019.

Ia melihat sentimen negatif dari dua kasus itu tak diimbangi dengan upaya Golkar membangun sentimen positif.

"Kedua, karena tak ada satupun kader atau tokoh yang identik dengan Golkar menjadi capres dan cawapres di Pemilu 2019," paparnya.

Di sisi lain, ia melihat PDI-P dan Gerindra semakin kuat. Pasalnya, keduanya mengusung calon presiden yang terasosiasi dengan partai masing-masing.

PDI-P mengusung kadernya Joko Widodo, sementara Gerindra mengusung Ketua Umum Prabowo Subianto.

"Faktor kepemimpinan partai juga memainkan peranan penting. PDI-P mempunyai Megawati Soekarnoputri yang kuat leadership-nya dan legitimasi dari kadernya. Begitupun Gerindra mempunyai Prabowo," kata dia.

Sehingga, PDI-P dan Gerindra mampu memaksimalkan semua potensi partainya.

Adjie juga menuturkan, kedua partai itu terlihat sebagai partai yang minim konflik internal dan sentimen negatif.

Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pakar Ungkap Celah Bisa Dimanfaatkan Jokowi Bersaing Jadi Ketum Golkar

Pakar Ungkap Celah Bisa Dimanfaatkan Jokowi Bersaing Jadi Ketum Golkar

Nasional
Isu Jokowi Masuk Bursa Ketum, Konsistensi Golkar Bakal Jadi Taruhan

Isu Jokowi Masuk Bursa Ketum, Konsistensi Golkar Bakal Jadi Taruhan

Nasional
Elite Golkar Sebut Airlangga Mampu Membalikkan Persepsi Negatif dan Layak Dipilih Lagi

Elite Golkar Sebut Airlangga Mampu Membalikkan Persepsi Negatif dan Layak Dipilih Lagi

Nasional
Jokowi Dinilai Tak Mungkin Terabas Aturan dan Jadi Ketum Golkar

Jokowi Dinilai Tak Mungkin Terabas Aturan dan Jadi Ketum Golkar

Nasional
8 Caleg Dapil DIY yang Lolos Senayan, Titiek Soeharto Masuk

8 Caleg Dapil DIY yang Lolos Senayan, Titiek Soeharto Masuk

Nasional
PKB Buka Komunikasi dengan Golkar, Gerindra, dan Nasdem untuk Pilkada Jatim

PKB Buka Komunikasi dengan Golkar, Gerindra, dan Nasdem untuk Pilkada Jatim

Nasional
Arsul Sani Belum Ajukan Hak Ingkar Tangani Sengketa Pemilu yang Libatkan PPP

Arsul Sani Belum Ajukan Hak Ingkar Tangani Sengketa Pemilu yang Libatkan PPP

Nasional
Gugatan Perdata Keluarga Brigadir J Terhadap Ferdy Sambo dkk Lanjut ke Tahap Mediasi

Gugatan Perdata Keluarga Brigadir J Terhadap Ferdy Sambo dkk Lanjut ke Tahap Mediasi

Nasional
Hasil Rekapitulasi KPU: PAN Unggul di Provinsi Maluku, Diikuti PKS dan PDI-P

Hasil Rekapitulasi KPU: PAN Unggul di Provinsi Maluku, Diikuti PKS dan PDI-P

Nasional
Mendes Abdul Halim Bantah PKB Ditawari Jatah Kursi di Kabinet Prabowo saat Bertemu Jokowi

Mendes Abdul Halim Bantah PKB Ditawari Jatah Kursi di Kabinet Prabowo saat Bertemu Jokowi

Nasional
KPU Rekapitulasi Suara Papua dan Papua Pegunungan Hari Terakhir, Besok

KPU Rekapitulasi Suara Papua dan Papua Pegunungan Hari Terakhir, Besok

Nasional
Ketua PPLN Kuala Lumpur Akui 81.000 Surat Suara Tak Terkirim lewat Pos

Ketua PPLN Kuala Lumpur Akui 81.000 Surat Suara Tak Terkirim lewat Pos

Nasional
Komite HAM PBB Soroti Netralitas Jokowi pada Pilpres, Komisi I DPR: Dia Baca Contekan

Komite HAM PBB Soroti Netralitas Jokowi pada Pilpres, Komisi I DPR: Dia Baca Contekan

Nasional
Caleg Terancam Gagal di Dapil DIY: Eks Bupati Sleman hingga Anak Amien Rais

Caleg Terancam Gagal di Dapil DIY: Eks Bupati Sleman hingga Anak Amien Rais

Nasional
Jatam Laporkan Menteri Bahlil ke KPK atas Dugaan Korupsi Pencabutan Izin Tambang

Jatam Laporkan Menteri Bahlil ke KPK atas Dugaan Korupsi Pencabutan Izin Tambang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com