Iklan Bendungan Jokowi di Bioskop, Kampanye atau Bukan?

Iklan yang diproduksi kementeriannya itu merupakan peran dan tugas yang memang sudah diamanahkan kepada Kemenkominfo sebagai humas pemerintah atau government public relations.

Baca juga: Demokrat: Dulu SBY Tak Pasang Iklan Capaian Pemerintah

Pemilihan bioskop sebagai media iklan pun didasari atas beberapa alasan.

Pertama, bioskop memberikan ruang untuk beriklan.

Kedua, bioskop dinilai lebih efektif dalam menyampaikan pesan kepada khalayak. Sebab, jumlah penonton bioskop di Indonesia terbilang tinggi dan meningkat dari waktu ke waktu.

"Kami berkeyakinan, dengan memasang iklan di bioskop itu jauh lebih efektif, untuk semakin banyak masyarakat menerima informasi terkait dengan pencapaian yang dilakukan pemerintah saat ini," ujar Ferdnandus.

Menanggapi polemik ini, Komisioner Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo menegaskan, iklan itu bukan bentuk curi start kampanye.

Baca juga: Soal Iklan Pemerintah di Bioskop, Bawaslu Minta Jangan Semua Aktivitas Dianggap Kampanye

Alasan pertama, saat ini belum ada calon presiden dan wakil presiden yang ditetapkan sebagai peserta Pemilu.

Penetapan peserta pemilu presiden akan dilakukan pada 20 September 2018.

Alasan kedua, jika dilihat dari kontennya, iklan layanan masyarakat itu berkaitan dengan program kerja pemerintah.

Menurut dia, tidak didapati unsur kepesertaan pemilu, misalnya ada visi, misi, program kerja atau citra diri yang meliputi nomor urut pasangan calon atau logo partai politik pendukung.

Ratna meminta masyarakat untuk tak selalu memaknai sesuatu hal yang berhubungan dengan publikasi pencapaian pemerintah dengan kampanye.

"Segala aktivitas itu jangan selalu dimaknai bagian dari curi start kampanye. Jadi ada sikap-sikap bijak untuk kemudian bisa memulai peristiwa dengan bijaksana, tidak menimbulkan kegaduhan untuk menghadapi Pemilu 2019," ujar Ratna.