Soal Iklan Pemerintah di Bioskop, Bawaslu Minta Jangan Semua Aktivitas Dianggap Kampanye

Kompas.com - 13/09/2018, 18:29 WIB
Anggota Bawaslu RI Ratna Dewi Pettalolo saat ditemui di Kantor Bawaslu, Jakarta, Senin (25/6/2018). Reza JurnalistonAnggota Bawaslu RI Ratna Dewi Pettalolo saat ditemui di Kantor Bawaslu, Jakarta, Senin (25/6/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Badan Pengawas Pemilu ( Bawaslu) Ratna Dewi Pettalolo meminta masyarakat untuk tidak selalu memaknai suatu aktivitas sebagai 'curi start' kampanye. Menurut dia, harus ada sikap bijaksana untuk menghadapi Pemilu 2019.

Pernyataan itu muncul usai publik meminta Bawaslu menindak adanya iklan hasil pembangunan pemerintah sebelum pemutaran film di bioskop.

Banyak yang menilai iklan tersebut sebagai aksi kampanye kubu Joko Widodo. Padahal, kampanye baru akan dimulai 23 September 2019 mendatang.

"Segala aktivitas itu jangan selalu dimaknai itu bagian dari curi start kampanye. Jadi ada sikap-sikap bijak untuk kemudian bisa memulai persitwa itu dengan bijaksana, tidak menimbulkan kegaduhan untuk menghadapi Pemilu 2019," kata Ratna saat dihubungi Kompas.com, Kamis (13/9/2018).


Baca juga: Kemenkominfo Sebut Iklan Pemerintah di Bioskop Bukan Hal Baru

Ratna menjelaskan, iklan pembangunan pemerintah itu bukan bagian dari kampanye. Sebab, jika dilihat dari aspek waktu, hingga saat ini belum ada bakal capres-cawapres yang ditetapkan sebagai peserta pemilu. Penetapan baru akan dilakukan 20 September 2019 mendatang.

Kedua, jika dilihat dari kontennya, iklan tersebut berkaitan dengan kinerja pemerintah. Tidak didapati unsur kepesertaan pemilu, seperti tercantumnya visi, misi, program kerja, atau citra diri yang meliputi nomor urut pasangan calon dan logo partai pendukung.

Iklan tersebut, dinilai Ratna sebagai sosialisasi program pemerintah kepada masyarakat, dengan menggunakan media alternatif seperti bioskop.

Oleh karena itu ia meminta kepada masyarakat untuk tidak selalu memaknai suatu aktivitas sebagai kampanye.

"Tidak semua aktivitas itu harus diartikan bahwa itu bagian dari kampanye," ujar Ratna.

Baca juga: YLKI Nilai Iklan Pemerintah Berpotensi Dianggap Propaganda Politik

Sebagaimana gerakan #2019GantiPresiden, iklan pembangunan pemerintah itu bisa dikatakan sebagai ekspresi dan kebebasan berpendapat.

Ratna menegaskan, jika pihaknya menemukan pelanggaran-pelanggaran kampanye pun, Bawaslu akan segera bertindak.

Layar sejumlah bioskop semalam menampilkan iklan hasil pembangunan pemerintah yang dikeluarkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo).

Tak sedikit yang menyebut iklan itu sebagai bagian dari kampanye Presiden Joko Widodo untuk Pemilihan Presiden atau Pilpres 2019.

Namun, hal itu telah dibantah Pelaksana Tugas Kepala Biro Humas Kemenkominfo Ferdinandus Setu melalui video klarifikasi yang diunggah melalui akun Facebook pribadinya, Rabu (12/9/2018) malam.

Baca juga: PDI-P: Iklan Pemerintahan Jokowi di Bioskop Tak Perlu Ditanggapi Sinis

 

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X