Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tim Kampanye Jokowi Sambut Baik Dukungan Sejumlah DPD Demokrat

Kompas.com - 10/09/2018, 18:38 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Tim Kampanye Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Abdul Kadir Karding, menyatakan pihaknya menyambut baik dan terbuka atas dispensasi Partai Demokrat terhadap dukungan sejumlah Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Demokrat.

Diketahui, Demokrat memberikan dispensasi kepada DPD Demokrat di beberapa daerah yang mendukung Jokowi-Ma'ruf.

Padahal, Demokrat bersama Gerindra, PKS, dan PAN telah mengusung pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno di Pilpres 2019.

"Ya saya sampaikan bahwa kami welcome. Kami sangat terbuka bahkan terima kasih atas dukungan dari teman-teman Demokrat dan itu juga pasti akan kami sinergikan menjadi kekuatan, menjadi potensi di sini. Sekali lagi terima kasih," kata Karding di Kantor Tim Kampanye Jokowi-Ma'ruf, Gedung High End, Menteng, Jakarta, Senin (10/9/2018).

Baca juga: Politisi-politisi Demokrat yang Dukung Jokowi-Maruf Amin

Ia menambahkan jika ada aturan di internal Demokrat terkait sanksi atau dispensasi, hal tersebut sepenuhnya menjadi kewenangan partai besutan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Bahwa kemudian di internal teman-teman Demokrat ada aturan, itu kami enggak mau ikut campur, enggak mau kepo. Tapi siapapun yang akan mendukung termasuk Demokrat, kami terima kasih," lanjut dia.

Diberitakan sebelumnya, Partai Demokrat akan memberikan dispensasi kepada Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Demokrat yang mendukung pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin pada Pemilihan Presiden 2019 dengan berbagai pertimbangan.

Baca juga: Gerindra Minta Klarifikasi Demokrat soal Dispensasi Dukungan ke Jokowi-Maruf

Menurut Kapala Divisi Advokasi dan Hukum Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean, hingga saat ini baru satu daerah yang sedang dipertimbangkan serius mendapatkan dispensasi.

"Hanya Papua yang sedang serius kami pertimbangkan," ujar Ferdinand kepada Kompas.com, Minggu (9/9/2018) malam.

Selain Papua, kata dia, ada tiga DPD lainnya yang juga berkeinginan mendukung Jokowi-Ma'ruf Amin di Pilpres 2019.

Namun, untuk tiga DPD itu, Partai Demokrat belum sampai pada tahap pertimbangan.

Kompas TV Setelah sejumlah kadernya mendukung pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin, kader Demokrat tak hadir di rapat perdana pada Jumat lalu.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com