Biarkan Kadernya Dukung Jokowi, Demokrat Terkesan Setengah Hati Menangkan Prabowo

JAKARTA, KOMPAS.com — Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Syamsuddin Haris menilai suatu hal yang tidak lazim jika parpol membiarkan dan membolehkan jajaran pimpinan di bawahnya berbeda sikap dan pilihan politik dengan pimpinan pusat (DPP).

Hal itu dikatakan Syamsuddin menanggapi sikap Partai Demokrat yang memberikan dispensasi bagi kadernya yang mendukung Presiden Joko Widodo pada Pilpres 2019.

Dengan sikap seperti itu, Syamsuddin menilai Demokrat justru setengah hati mendukung Prabowo-Sandiaga.

“Jika DPP Demokrat sudah putuskan untuk mendukung koalisi Prabowo-Sandi, semua jajaran partai di bawahnya harus mengamankan hal itu. Itulah risiko berpartai, di mana disiplin dan soliditas partai harus ditegakkan,” ujar Syamsuddin saat dihubungi Kompas.com, Senin (10/9/2018).

Syamsuddin berpendapat, bila ada yang berbeda sikap dan pilihan politik, mau tidak mau kader Demokrat yang bersangkutan harus mundur.

Baca juga: Kader Demokrat Dukung Jokowi, Gerindra Yakin Koalisi Prabowo Solid

Syamsuddin mengatakan, bila ada kader yang tidak mau mundur, DPP Partai Demokrat harus memberi hukuman, memecat, atau memberhentikan yang bersangkutan.

“Jadi, kalau ada pengurus Demokrat di pusat, provinsi, dan kabupaten atau kota yang dukung Jokowi ya harus mundur atau dimundurkan oleh DPP (Partai Demokrat),” ujar Syamsuddin.

“Jika DPP membiarkan, itu artinya Demokrat dan SBY setengah hati mendukung Prabowo-Sandi. Dan jika DPP membolehkan kader pilih yang lain (Jokowi-Ma’ruf Amin) jelas akan berdampak buruk bagi citra partai sehingga tidak mustahil dalam pileg suara Demokrat akan makin terperosok,” Syamsuddin menambahkan.

Sebelumnya, Partai Demokrat akan memberikan dispensasi kepada kadernya yang mendukung capres-cawapres Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Baca juga: PDI-P Tak Merasa Diuntungkan dengan Dukungan DPD Demokrat kepada Jokowi

Kepala Divisi Advokasi dan Hukum Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean mengatakan, hingga saat ini baru satu daerah yang sedang dipertimbangkan serius mendapatkan dispensasi.

"Hanya Papua yang sedang serius kami pertimbangkan," ujar Ferdinand kepada Kompas.com, Minggu (9/9/2018) malam.

Selain Papua, kata dia, ada tiga DPD lainnya yang juga berkeinginan mendukung Jokowi-Ma'ruf Amin di Pilpres 2019.

Ia menyebutkan, hal itu untuk menjaga suara partai.

"Kami lihat opini dan animo masyarakat di sana untuk mendukung Pak Jokowi tinggi sehingga kami harus berpikir juga menyelamatkan partai kami dengan demikian nanti akan ada dispensasi khusus dari DPP terhadap daerah tertentu. Tidak banyak, sedikit sekali," kata dia.