Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Para Koruptor Banyak Terlihat Cengar-Cengir, Ini Kata Psikolog Politik

Kompas.com - 08/09/2018, 19:02 WIB
Mela Arnani,
Bayu Galih

Tim Redaksi

KOMPAS.com - Baru-baru ini, masyarakat dihebohkan dengan kasus suap tentang pembahasan APBD Pemerintah Kota Malang.

Kasus tersebut menyeret 43 orang pejabat pemerintah, terdiri dari dua pejabat eksekutif pemerintah dan 41 anggota DPRD Kota Malang.

Bukan hanya sekali ini, rentetan kasus korupsi sering muncul di sistem pemerintahan kita.

Anehnya, tak ada rasa malu dari beberapa pelaku kasus korupsi ini. Bahkan, mereka terlihat cengar-cengir, melebarkan senyum, tetap tenang, dan tidak ada rasa malu yang muncul dari dirinya.

Psikolog politik Hamdi Muluk mengatakan, sikap yang ditunjukkan para koruptor tersebut disebabkan belum adanya etika publik yang terbentuk dengan baik.

Etika publik yang dimaksud di sini adalah munculnya rasa malu dan bersalah dari dalam diri politikus jika mereka melakukan kesalahan kepada publik, seperti korupsi atau penyalahgunaan wewenang.

"Kalau etika (publik) tinggi, itu ada dua perasaan yang ditimbulkan. Satu (perasaan) malu, dua (merasa) bersalah karena mengkhianati kepercayaan publik," kata Hamdi kepada Kompas.com, Sabtu (8/9/2018).

Baca juga: Pimpinan DPR Minta MA Segera Putuskan soal PKPU Larangan Caleg Eks Koruptor

Perilaku ketika seseorang merasa bersalah, menurut Hamdi, akan ditunjukkan dengan diam, menunduk malu, menutupi wajahnya, tidak mau membuka suara, bahkan menghindar.

"Kalau cengar-cengir semakin tidak ada rasa malu tersebut," ujar Hamdi.

Hamdi menyampaikan, menjadi seorang legislator itu berarti seseorang siap menjadi abdi negara.

"Kalau menurut kajian, teori, prinsip, orang yang menjadi legislator itu adalah orang yang sudah selesai dengan urusan dirinya sendiri," ucap Hamdi.

"(Mereka) tidak lagi cari duit, dia ingin mengabdikan dirinya dan ujungnya menjadi negarawan," kata dia.

Keadaan politik Indonesia

Karut-marut kedaan politik saat ini, menurut Hamdi, salah satunya disebabkan besarnya biaya yang dikeluarkan oleh seorang calon legislator ketika ia ingin mendapatkan jabatan di pemerintahan.

"Ketika dia (calon legislator) maju, di depan jor-joran (menyogok) atau dari partai ia beli uang untuk mendapatkan kursi. Sampai di daerah pilihan (dapil) ia main money politic," kata Hamdi.

Ketua Laboratorium Psikologi Politik UI Hamdi MulukKahfi Dirga Cahya Ketua Laboratorium Psikologi Politik UI Hamdi Muluk
Kemudian, biaya yang dikeluarkan oleh calon legislator tersebut akan ditebus ketika mereka terpilih menjadi wakil rakyat.

Halaman:


Terkini Lainnya

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Nasional
Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Nasional
Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Nasional
Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Nasional
Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Nasional
Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Nasional
Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Nasional
Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Nasional
Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Nasional
Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Nasional
Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Nasional
Bawaslu Akui Kesulitan Awasi 'Serangan Fajar', Ini Sebabnya

Bawaslu Akui Kesulitan Awasi "Serangan Fajar", Ini Sebabnya

Nasional
Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com