"Dia (calon legislator) tahu biayanya besar. (Ketika terpilih) itu kesempatan mengembalikan modal. Akan mencari cara untuk penyelewengan, (seperti) korupsi," ujarnya.
Menurut Hamdi, tindakan seperti korupsi ini juga didukung oleh sistem pengawasan yang masih kurang.
Baca juga: Polemik Caleg Eks Koruptor, Mahfud MD Sebut Bawaslu yang Bikin Kacau
Hamdi menyampaikan, masyarakat juga mempunyai peran penting untuk memberikan rasa jera kepada para koruptor ini.
"Kita belum pada kultur yang menghukum dan mengutuk dengan keras orang-orang yang melakukan pelanggaran etika tadi," ujarnya.
Menurut dia, masyarakat dapat memberikan sanksi sosial terhadap para koruptor tersebut.
"Jangan di elu-elukan, kalau perlu kita kucilkan," ucapnya.
Hamdi mengungkapkan, perbaikan sistem seperti menghilangkan "budaya uang" dapat mengubah kondisi dan situasi politik yang ada.
"Itu akan mendorong orang baik-baik, orang yang ingin menjadi legislator, orang yang punya kompetensi menjadi politisi yang profesional untuk bergabung di politik," ujar dia.
Transaksi politik dapat dihilangkan salah satunya adalah dengan mengubah sistem pembiayaan suatu partai.
"Saya setuju partai itu dibiayai APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) sepenuhnya. Kan bisa diaudit, diawasi, diperjelas uangnya dari mana, lebih transparan, lebih profesional," ucap Hamdi.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.