KPK Klarifikasi soal Foto Karangan Bunga untuk Salah Satu Media Online

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengklarifikasi beredarnya foto karangan bunga bertuliskan KPK yang ditujukan kepada salah satu perusahaan media massa dengan nama identik dengan KPK.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah menegaskan, KPK tidak pernah mengirimkan karangan bunga itu.

"KPK tidak pernah mengirimkan karangan bunga tersebut dan KPK tidak terafiliasi dengan nama organisasi yang disebutkan di sana," ujar Febri melalui pesan singkat, Sabtu (8/9/2018).

Ia menyebutkan, media resmi yang dikelola KPK adalah www.kpk.go.id, Adapun, KPK juga memiliki media televisi dan radio resmi, yakni http://kanal.kpk.go.id.

Febri sekaligus memberikan klarifikasi soal pemberitaan yang dimuat pada media daring tersebut.

Berita itu menyebutkan bahwa KPK telah menetapkan Direktur Utama PLN dan Direktur Utama Pertamina sebagai tersangka dalam perkara dugaan suap proyek PLTU Riau-1.

"Kami tegaskan, juru bicara KPK tidak pernah diwawancarai oleh pihak-pihak yang mengaku dari pengelola website tersebut," kata Febri.

Febri mengatakan, dalam kasus PLTU Riau-1, KPK sudah memproses tiga orang sebagai tersangka. Mereka adalah EMS (anggota DPR RI), JBK (swasta) dan IM (mantan Plt Ketua Umum Golkar yang juga mantan Menteri Sosial).

"Dengan demikian, penulisan di website itu tidak benar. Jika ada pihak yang dirugikan, silakan mengambil langkah etik atau langkah hukum," ujar dia.

Klarifikasi soal ini juga disampaikan Wakil Ketua KPK Laode M Syarif melalui akun Twitter-nya.

"@KPK_RI MENEGASKAN BAHWA TIDAK ADA HUBUNGANNYA DENGAN KPK ON-ONLINE (Portal berita yang menulis banyak berita yang salah soal korupsi) Note: karangan bunga itu bukan dari KPK-RI," demikian twit Laode.

Twitter Foto karangan bunga yang menyebutkan karangan bunga berasal dari KPK untuk salah satu media online yang namanya identik dengan KPK. KPK menyatakan tak pernah mengirim karangan bunga ini dan tak ada hubungan dengan media tersebut.

KPK mengingatkan kepada semua pihak untuk bertindak profesional dan tidak mengatasnamakan institusi negara. Apalagi, jika ada kepentingan yang melawan hukum.

Febri menambahkan, KPK beberapa kali bekerja sama dengan kepolisian untuk melakukan penindakan terhadap pihak-pihak yang mengatasnamakan KPK dan melakukan penipuan atau pemerasan.

"Kami imbau juga kepada seluruh pejabat atau penyelenggara negara agar segera melaporkan pada KPK atau kantor kepolisian setempat jika ada pihak-pihak yang mengaku dari KPK, menyampaikan janji dapat mengurus perkara atau meminta imbalan dan bahkan sejumlah uang," ujar Febri.

Jika masyarakat menemukan tindakan di atas, harap melaporkan ke layanan pengaduan masyarakat di telepon (021) 2557 8300, faksimili di (021) 5289 2456 atau melalui SMS di 08558575575 dan 0811959575.

Selain itu, bisa juga melalui e-mail: pengaduan@kpk.go.id.