Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

BERITA POPULER: Roy Suryo Diminta Kembalikan Aset Negara dan Cepatnya Bonus Atlet Cair

Kompas.com - 05/09/2018, 05:29 WIB
Ana Shofiana Syatiri

Penulis

Hal tersebut terungkap dalam surat dengan kop Kemenpora yang ditujukan kepada Roy Suryo tertanggal 3 Mei 2018. Dalam surat itu, Kemenpora meminta Roy mengembalikan 3.226 unit barang milik negara. 

Surat itu beredar di media sosial dan ramai menjadi perbincangan. Kutipan isi surat tersebut ada dalam tautan ini.

 

4. Tanggapan Anies soal OK OCE Mart disebut sepi

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan santai menanggapi OK OCE Mart yang disebut sepi pembeli. Anies mengatakan, usaha lain juga mengalami pasang surut, termasuk usaha online. 

"Usaha online juga banyak yang tutup dan banyak yang buka. Usaha ya usaha saja, mengikuti nature bisnis," ujar Anies di Hotel Aryaduta, Selasa (4/9/2018). 

Anies mengatakan, sampai saat ini program OK OCE di Pemprov DKI masih dibantu Perkumpulan Gerakan OK OCE yang dipimpin Faransyah Jaya.

Baca selengkapnya tanggapan Gubernur DKI Jakarta.

 

5. Polisi bermotor serobot akses masuk pengendara mobil di pintu tol

Oknum polisi serobot akses masuk tol seorang pengendara.Facebook Oknum polisi serobot akses masuk tol seorang pengendara.
Beredar di sejumlah media sosial video yang menunjukkan seorang polisi yang menggunakan motor besar menyerobot akses masuk tol seorang pengendara mobil. 

Video tersebut diunggah oleh pemilik akun Facebook Zenrin Zen pada Minggu (2/9/2018) hingga kemudian diunggah kembali oleh sejumlah pengguna media sosial pada Selasa (4/9/2018). 

Dalam video tersebut terlihat seorang pengendara mobil berhenti di depan gerbang tol otomatis untuk melakukan tapping gate sebagai langkah pertama memasuki jalan tol.

Baca selengkapnya dalam tautan ini.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Nasional
DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

Nasional
Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Nasional
Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Nasional
BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Nasional
Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Nasional
Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Nasional
PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com