Mantan Kepala BPPN Syafruddin Temenggung Dituntut 15 Tahun Penjara - Kompas.com

Mantan Kepala BPPN Syafruddin Temenggung Dituntut 15 Tahun Penjara

Kompas.com - 03/09/2018, 15:45 WIB
Mantan Kepala BPPN, Syafruddin Arsyad Temenggung di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (3/9/2018).KOMPAS.com/ABBA GABRILLIN Mantan Kepala BPPN, Syafruddin Arsyad Temenggung di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (3/9/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Terdakwa mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), Syafruddin Arsyad Temenggung dituntut 15 tahun penjara oleh jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Syafruddin juga dituntut membayar denda Rp 1 miliar subsider 6 bulan kurungan.

"Kami menuntut supaya hakim menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan korupsi secara bersama-sama," ujar jaksa Haerudin saat membaca amar tuntutan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (3/9/2018).

Dalam pertimbangan, jaksa menilai, perbuatan Syafruddin tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas korupsi.


Syafruddin dinilai sebagai pelaku yang aktif dan melakukan peran besar dalam pelaksanan kejahatan.

Kemudian, menurut jaksa, perbuatan kejahatan yang dilakukan Syafruddin menunjukkan adanya derajat keahlian dan perencanaan lebih dulu.

Selain itu, perbuatan Syafruddin menimbulkan kerugian negara cukup besar. Syafruddin juga tidak mau mengakui kesalahan dan tidak menyesal.

Syafruddin dinilai merugikan negara sekitar Rp 4,58 triliun terkait penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) BLBI kepada Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI).

Menurut jaksa, perbuatan Syafruddin telah memperkaya Sjamsul Nursalim, selaku pemegang saham pengendali BDNI tahun 2004.

Menurut jaksa, Syafruddin selaku Kepala BPPN melakukan penghapusan piutang BDNI kepada petani tambak yang dijamin oleh PT Dipasena Citra Darmadja (PT DCD) dan PT Wachyuni Mandira (PT WM).

Selain itu, Syafruddin disebut telah menerbitkan Surat Pemenuhan Kewajiban Pemegang Saham.

Padahal, menurut jaksa, Sjamsul Nursalim belum menyelesaikan kewajibannya terhadap kesalahan (misrepresentasi) dalam menampilkan piutang BDNI kepada petambak, yang akan diserahkan kepada BPPN.

Perbuatan Syafruddin dinilai telah menghilangkan hak tagih negara terhadap Sjamsul Nursalim.

Syafruddin dinilai melanggar Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.


Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:

Terkini Lainnya

Kemendagri Sebut Perekaman E-KTP Sudah Mencapai 97,21 Persen

Kemendagri Sebut Perekaman E-KTP Sudah Mencapai 97,21 Persen

Nasional
Kapal Motor Tenggelam di Sungai Kapuas, 1 Tewas dan 12 Hilang

Kapal Motor Tenggelam di Sungai Kapuas, 1 Tewas dan 12 Hilang

Regional
Gelombang di Perairan Talaud Capai 4 Meter, Nelayan Diimbau Hati-hati

Gelombang di Perairan Talaud Capai 4 Meter, Nelayan Diimbau Hati-hati

Regional
Percepat Perekaman E-KTP, Kemendagri Kirim Tim ke 5 Provinsi di Wilayah Timur

Percepat Perekaman E-KTP, Kemendagri Kirim Tim ke 5 Provinsi di Wilayah Timur

Nasional
5 Hari Pasca-operasi Bariatrik, Titi Wati Hanya Diizinkan Minum Susu Khusus

5 Hari Pasca-operasi Bariatrik, Titi Wati Hanya Diizinkan Minum Susu Khusus

Regional
Penjemput Wisatawan Pangandaran Dihadang Orang Tak Dikenal di Stasiun Banjar

Penjemput Wisatawan Pangandaran Dihadang Orang Tak Dikenal di Stasiun Banjar

Regional
Mendikbud: Akan Ada Simulasi Nasional Kebencanaan Secara Serempak

Mendikbud: Akan Ada Simulasi Nasional Kebencanaan Secara Serempak

Edukasi
Dua Biksu Thailand Tewas Ditembak di Kuil oleh Kelompok Bersenjata

Dua Biksu Thailand Tewas Ditembak di Kuil oleh Kelompok Bersenjata

Internasional
Di Depan Santri, Ma'ruf Sebut Dorongan Ulama Membuatnya Maju Jadi Cawapres

Di Depan Santri, Ma'ruf Sebut Dorongan Ulama Membuatnya Maju Jadi Cawapres

Nasional
Apakah Anak Perlu Belajar tentang 'Literasi Keuangan'?

Apakah Anak Perlu Belajar tentang "Literasi Keuangan"?

Edukasi
1.500 Surat Tilang Sudah Dikirim ke Pelanggar ETLE

1.500 Surat Tilang Sudah Dikirim ke Pelanggar ETLE

Megapolitan
Usai Kecelakaan, Pangeran Philip Menyetir Tidak Pakai Sabuk Pengaman

Usai Kecelakaan, Pangeran Philip Menyetir Tidak Pakai Sabuk Pengaman

Internasional
Ini Dia, Daftar Lembaga Beasiswa Belanda dari Dalam dan Luar Negeri

Ini Dia, Daftar Lembaga Beasiswa Belanda dari Dalam dan Luar Negeri

Edukasi
Bujuk PKL Mau Direlokasi, Pengelola Pasar Baru Bekasi Gratiskan Biaya Sewa Kios 6 Bulan

Bujuk PKL Mau Direlokasi, Pengelola Pasar Baru Bekasi Gratiskan Biaya Sewa Kios 6 Bulan

Megapolitan
Polisi Sebut Truk Pasir Kelebihan Tonase Pemicu Kecelakaan di Tasikmalaya

Polisi Sebut Truk Pasir Kelebihan Tonase Pemicu Kecelakaan di Tasikmalaya

Regional

Close Ads X