Staf Fayakhun Mengaku Serahkan Dollar Singapura kepada Keponakan Novanto

Kompas.com - 03/09/2018, 13:50 WIB
Irvanto Hendra Pambudi di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (5/3/2018). KOMPAS.com/ABBA GABRILLINIrvanto Hendra Pambudi di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (5/3/2018).
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghadirkan mantan staf anggota Komisi I DPR Fayakhun Andriadi, Agus Gunawan, dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin (3/9/2018). Gunawan bersaksi untuk terdakwa Fayakhun Andriadi.

Dalam persidangan, Gunawan mengaku pernah beberapa kali diperintah Fayakhun untuk mengirimkan dan menerima uang. Salah satunya, Gunawan pernah diminta menyerahkan uang dalam mata uang dollar Singapura kepada Irvanto Hendra Pambudi.

"Awalnya saya tidak tahu Irvan siapa, tapi belakangan tahu dia keponakan Pak Setya Novanto," ujar Gunawan kepada jaksa KPK.

Baca juga: Fayakhun Minta Perantara Suap Gunakan Signal Privat Messenger agar Komunikasi Aman

Menurut Gunawan, suatu hari dia mendampingi Fayakhun dalam kegiatan di Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Setelah itu, Fayakhun memberikan sebuah tas kepadanya.

Fayakhun memerintahkan agar Gunawan menyerahkan tas itu kepada Irvanto. Gunawan kemudian menggunakan ojek menuju showroom milik Irvanto di Kemang, Jakarta Selatan.

"Saya sampaikan, ada titipan dari Bapak (Fayakhun), tolong dicek. Setelah itu, Pak Irvan buka tas, ada lima bundel dollar Singapura, kurang lebih 100-500 ribu dollar Singapura," kata Gunawan.

Menurut Gunawan, setelah uang diberikan, ia melaporkan kembali penyerahan kepada Fayakhun.

Fayakhun Andriadi didakwa menerima suap 911.480 dollar Amerika Serikat. Uang tersebut diduga diberikan oleh Direktur Utama PT Merial Esa Fahmi Darmawansyah.

Baca juga: Fayakhun Mengaku Dikenalkan Staf Kepala Bakamla oleh TB Hasanuddin

Menurut jaksa, uang tersebut patut diduga diberikan agar Fayakhun selaku anggota Komisi I DPR mengupayakan alokasi atau ploting penambahan anggaran pada Badan Keamanan Laut (Bakamla). Anggaran tersebut rencananya untuk pengadaan satelit monitoring dan drone.

Menurut jaksa, anggaran tersebut diusulkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) tahun 2016.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemerintah Diminta Pastikan Ketersediaan APD untuk Penyelenggara Pilkada 2020

Pemerintah Diminta Pastikan Ketersediaan APD untuk Penyelenggara Pilkada 2020

Nasional
Ketua KPU: Pilkada Tetap Desember 2020, Tidak Akan Mundur Lagi

Ketua KPU: Pilkada Tetap Desember 2020, Tidak Akan Mundur Lagi

Nasional
Ketua MPR Minta Penerapan 'New Normal' Berbasis Data yang Valid

Ketua MPR Minta Penerapan "New Normal" Berbasis Data yang Valid

Nasional
Ketua MPR: Jangan Sampai New Normal Jadi Pemicu Gelombang Kedua Covid-19

Ketua MPR: Jangan Sampai New Normal Jadi Pemicu Gelombang Kedua Covid-19

Nasional
Kejagung Periksa 48 Staf KONI Pusat Terkait Dugaan Korupsi Dana Hibah

Kejagung Periksa 48 Staf KONI Pusat Terkait Dugaan Korupsi Dana Hibah

Nasional
Kritik Lemahnya Pemberantasan Korupsi, ICW: KPK Memasuki Era 'New Normal'

Kritik Lemahnya Pemberantasan Korupsi, ICW: KPK Memasuki Era "New Normal"

Nasional
Sambut New Normal, Ada Senyum Tito di Selubung Masker

Sambut New Normal, Ada Senyum Tito di Selubung Masker

Nasional
Pelaksanaan New Normal di Daerah Perlu Koordinasi dengan Kemendagri

Pelaksanaan New Normal di Daerah Perlu Koordinasi dengan Kemendagri

Nasional
Indonesia Diprediksi Kehilangan Kunjungan 4 Juta Wisatawan Mancanegara Selama Pandemi

Indonesia Diprediksi Kehilangan Kunjungan 4 Juta Wisatawan Mancanegara Selama Pandemi

Nasional
MUI Laporkan Hoaks soal Penolakan Rapid Test Covid-19 ke Bareskrim Polri

MUI Laporkan Hoaks soal Penolakan Rapid Test Covid-19 ke Bareskrim Polri

Nasional
97 Pendaftar Calon Anggota Komisi Yudisial, Tiga di Antaranya Petahana

97 Pendaftar Calon Anggota Komisi Yudisial, Tiga di Antaranya Petahana

Nasional
Menparekraf Sebut Pariwisata Bali Berpotensi Dibuka Kembali, Ini Alasannya

Menparekraf Sebut Pariwisata Bali Berpotensi Dibuka Kembali, Ini Alasannya

Nasional
Era 'New Normal', Pemerintah Diminta Libatkan Ahli Epidemiologi Ketimbang TNI-Polri

Era "New Normal", Pemerintah Diminta Libatkan Ahli Epidemiologi Ketimbang TNI-Polri

Nasional
UPDATE 28 Mei: RSD Wisma Atlet Tangani 763 Pasien Positif Covid-19

UPDATE 28 Mei: RSD Wisma Atlet Tangani 763 Pasien Positif Covid-19

Nasional
Zulkifli Minta Kader PAN Perjuangkan Ambang Batas Parlemen Tetap 4 Persen

Zulkifli Minta Kader PAN Perjuangkan Ambang Batas Parlemen Tetap 4 Persen

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X