Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tim Kampanye Jokowi-Ma'ruf Bahas Kesiapan Logistik untuk Saksi dan Advokat

Kompas.com - 29/08/2018, 18:38 WIB
Dylan Aprialdo Rachman,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Tim Kampanye Nasional pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin kembali melakukan pertemuan di Rumah Cemara 19, Jakarta, Rabu (29/8/2018). Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Arsul Sani mengungkapkan, pihaknya membahas rancangan agenda kerja di bidang logistik, saksi, serta hukum dan advokasi.

"Saya kan wakil ketua yang membidangi tiga direktorat. Direktorat saksi, logistik, dan hukum advokasi. Nah ini yang tadi kita lakukan rapat itu adalah menyusun agenda kerja, perencanaan-perencanaan kerja dari tiga direktorat ini," kata Arsul di Rumah Cemara 19, Jakarta, Rabu (29/8/2018).

Arsul mencontohkan, terkait saksi, tim kampanye membahas pengerahan dukungan saksi dari sembilan partai Koalisi Indonesia Kerja. Hal itu guna memastikan pengerahan dukungan saksi berlangsung secara proporsional.

Baca juga: Dipilih Jadi Jubir Jokowi-Maruf, Deddy Mizwar Dinilai Bisa Hadirkan Kampanye Sejuk

"Karena kan dalam pilpres ini, apalagi koalisi ini diisi sembilan partai ya, tentu jangan sampai rebutan. 'Saya mau ini, saya mau ini'. itulah yang kita bicarakan secara baik ya," kata dia.

Selain itu, terkait bidang hukum dan advokasi, tim kampanye nasional mulai berkoordinasi dengan seluruh pimpinan partai di daerah untuk menyiapkan tenaga-tenaga profesional dalam bidang hukum dan advokasi.

"Ini kan kita juga sampaikan mulai kepada pimpinan partai di tingkat wilayah agar menyiapkan juga tenaga-tenaga profesional seperti advokat untuk menjadi tim hukum dan advokasi," ujar dia.

Kendati demikian, Arsul mengaku tim kampanye belum membahas persiapan anggaran untuk mendukung agenda kerja di tiga bidang tersebut. Ia menuturkan, persoalan anggaran merupakan kewenangan bendahara.

"Kalau itu anggarannya biar bendahara yang memikirkan. Kita menyiapkan dulu desainnya. Bahwa kemudian misalnya duitnya kurang bisa kita tambah, kalau lebih kita rampingkan," ujar dia.

Kompas TV Sekjen PKB Abdul Kadir Karding menyatakan para sekjen koalisi Jokowi akan membahas terkait pengganti Gumiwang.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Projo Ungkap Kemungkinan Jokowi Akan Gabung Parpol Lain Setelah Tak Dianggap PDI-P

Projo Ungkap Kemungkinan Jokowi Akan Gabung Parpol Lain Setelah Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Jokowi Makan Mie Gacoan di NTB, Pesan Mi Level 0

Jokowi Makan Mie Gacoan di NTB, Pesan Mi Level 0

Nasional
Kaum Intelektual Dinilai Tak Punya Keberanian, Justru Jadi Penyokong Kekuasaan Tirani

Kaum Intelektual Dinilai Tak Punya Keberanian, Justru Jadi Penyokong Kekuasaan Tirani

Nasional
[POPULER NASIONAL] Para Sesepuh Kopassus Bertemu | Prabowo Ingin Libatkan Megawati Susun Kabinet

[POPULER NASIONAL] Para Sesepuh Kopassus Bertemu | Prabowo Ingin Libatkan Megawati Susun Kabinet

Nasional
Rute Transjakarta 9F Rusun Tambora - Pluit

Rute Transjakarta 9F Rusun Tambora - Pluit

Nasional
Tanggal 4 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 4 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 3 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 3 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sidang Perdana Hakim Agung Gazalba Saleh di Kasus Gratifikasi dan TPPU Digelar 6 Mei 2024

Sidang Perdana Hakim Agung Gazalba Saleh di Kasus Gratifikasi dan TPPU Digelar 6 Mei 2024

Nasional
Respons MA soal Pimpinan yang Dilaporkan ke KY karena Diduga Ditraktir Makan Pengacara

Respons MA soal Pimpinan yang Dilaporkan ke KY karena Diduga Ditraktir Makan Pengacara

Nasional
KY Verifikasi Laporan Dugaan Pelanggaran Etik Pimpinan MA, Dilaporkan Ditraktir Makan Pengacara

KY Verifikasi Laporan Dugaan Pelanggaran Etik Pimpinan MA, Dilaporkan Ditraktir Makan Pengacara

Nasional
Terbaik di Jatim, KPK Nilai Pencegahan Korupsi dan Integritas Pemkot Surabaya di Atas Rata-rata Nasional

Terbaik di Jatim, KPK Nilai Pencegahan Korupsi dan Integritas Pemkot Surabaya di Atas Rata-rata Nasional

BrandzView
Saksi Sebut SYL Bayar Biduan Rp 100 Juta Pakai Duit Kementan

Saksi Sebut SYL Bayar Biduan Rp 100 Juta Pakai Duit Kementan

Nasional
Dukung Pemasyarakatan Warga Binaan Lapas, Dompet Dhuafa Terima Penghargaan dari Kemenkumham

Dukung Pemasyarakatan Warga Binaan Lapas, Dompet Dhuafa Terima Penghargaan dari Kemenkumham

Nasional
Menginspirasi, Local Hero Pertamina Group Sabet 8 Penghargaan dari Kementerian LHK

Menginspirasi, Local Hero Pertamina Group Sabet 8 Penghargaan dari Kementerian LHK

Nasional
Prabowo Terima Menhan Malaysia, Jalin Kerja Sama Industri Pertahanan dan Pertukaran Siswa

Prabowo Terima Menhan Malaysia, Jalin Kerja Sama Industri Pertahanan dan Pertukaran Siswa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com