JAKARTA, KOMPAS.com - Politikus Partai Golkar Ali Mochtar Ngabalin meminta pembubaran gerakan #2019GantiPresiden oleh aparat tidak dikait-kaitkan dengan sosok Presiden Joko Widodo.
"Kok larinya malah ke rezim? Jangan sedikit-sedikit larinya ke pemerintah, sedikit-sedikit larinya ke Presiden, sedikit-sedikit larinya ke Istana. Jangan 'baper' (bawa perasaan) gitu loh. Masak politikus itu bawa perasaan, enggak boleh," ujar Ali saat dijumpai di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Selasa (28/8/2018).
Ali yang juga menjabat sebagai Tenaga Ahli Utama Kedeputian IV bidang Komunikasi Politik dan Diseminasi Informasi Kantor Staf Presiden (KSP) menegaskan bahwa massa #2019GantiPresiden terpaksa dibubarkan oleh aparat atas alasan keamanan.
Baca juga: Tim Kampanye Optimistis #2019GantiPresiden Tak Lemahkan Elektabilitas Jokowi
Ali menilai, aktivitas yang mereka lakukan bukanlah sebatas kritik terhadap pemerintah. Apalagi memaparkan program kerja pasangan calon presiden dan wakil presiden yang mereka usung di dalam Pilpres 2019.
Ali menilai, mereka juga menggunakan ujaran kebencian, fitnah serta hasutan. Hal tersebut tentunya berpotensi bersinggungan dengan masyarakat yang mendukung Jokowi. Alhasil, muncul potensi gesekkan antara kelompok masyarakat.
Dengan alasan demikian, aparat dinilai berwenang untuk membubarkan aktivitas kelompok itu.
"Jadi ini murni persoalan keamanan. Begitu ada pro kontra, kemudian diperkirakan ini menimbulkan kekacauan keamanan di kedua belah pihak, maka polisi diperintahkan undang-undang untuk segera menghentikannya. Jadi mereka juga enggak usah marah-marah sama polisi, polisi adalah representasi hukum," ujar Ali.
"Pasal 15 UU Nomor 9 Tahun 1994 itu jelas diatur, unsur-unsurnya, keamanan, ketertiban, menghargai perbedaan pendapat, menjaga persatuan dan kesatuan, hukum dan norma yang berlaku. Jadi kalau dia datang ke Surabaya, Batam, Makassar, masyarakat merasa terganggu, ya bisa dibubarkan," lanjut dia.
Diberitakan, sejumlah tokoh penggerak aksi #2019GantiPresiden ditolak di sejumlah daerah di Indonesia. Beberapa aksi bahkan nyaris berujung dengan kericuhan. Antara lain Neno Warisman yang diadang massa ketika tiba di Bandara Sultan Syarif Kasim (SSK) II, Pekanbaru.
Baca juga: Mardani Klaim #2019GantiPresiden Tingkatkan Partisipasi Politik Publik
Sebelumnya, acara diskusi yang menghadirkan Ratna Sarumpaet sebagai pembicara juga ditolak massa di Bangka Belitung.
Mengenai kasus Neno, Juru Bicara Badan Intelijen Negara (BIN) Wawan Hari Purwanto mengatakan bahwa pembubaran aksi massa #2019GantiPresiden dan melarang Neno hadir dalam acara Tour Musik bertajuk "#2019GantiPresiden" di Pekanbaru, adalah untuk mencegah situasi yang tak kondusif.
"Kebetulan Mbak Neno (Neno Warisman) datang, sudah ada pelemparan seperti itu. Kalau dibiarkan, nanti merangsek pada acara tur musik ini bisa berdampak luas," kata Wawan.