Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ali Mochtar: Jangan Sedikit-sedikit Larinya ke Presiden...

Kompas.com - 28/08/2018, 20:51 WIB
Fabian Januarius Kuwado,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Politikus Partai Golkar Ali Mochtar Ngabalin meminta pembubaran gerakan #2019GantiPresiden oleh aparat tidak dikait-kaitkan dengan sosok Presiden Joko Widodo.

"Kok larinya malah ke rezim? Jangan sedikit-sedikit larinya ke pemerintah, sedikit-sedikit larinya ke Presiden, sedikit-sedikit larinya ke Istana. Jangan 'baper' (bawa perasaan) gitu loh. Masak politikus itu bawa perasaan, enggak boleh," ujar Ali saat dijumpai di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Selasa (28/8/2018).

Ali yang juga menjabat sebagai Tenaga Ahli Utama Kedeputian IV bidang Komunikasi Politik dan Diseminasi Informasi Kantor Staf Presiden (KSP) menegaskan bahwa massa #2019GantiPresiden terpaksa dibubarkan oleh aparat atas alasan keamanan.

Baca juga: Tim Kampanye Optimistis #2019GantiPresiden Tak Lemahkan Elektabilitas Jokowi

Ali menilai, aktivitas yang mereka lakukan bukanlah sebatas kritik terhadap pemerintah. Apalagi memaparkan program kerja pasangan calon presiden dan wakil presiden yang mereka usung di dalam Pilpres 2019.

Ali menilai, mereka juga menggunakan ujaran kebencian, fitnah serta hasutan. Hal tersebut tentunya berpotensi bersinggungan dengan masyarakat yang mendukung Jokowi. Alhasil, muncul potensi gesekkan antara kelompok masyarakat.

Dengan alasan demikian, aparat dinilai berwenang untuk membubarkan aktivitas kelompok itu.

"Jadi ini murni persoalan keamanan. Begitu ada pro kontra, kemudian diperkirakan ini menimbulkan kekacauan keamanan di kedua belah pihak, maka polisi diperintahkan undang-undang untuk segera menghentikannya. Jadi mereka juga enggak usah marah-marah sama polisi, polisi adalah representasi hukum," ujar Ali.

"Pasal 15 UU Nomor 9 Tahun 1994 itu jelas diatur, unsur-unsurnya, keamanan, ketertiban, menghargai perbedaan pendapat, menjaga persatuan dan kesatuan, hukum dan norma yang berlaku. Jadi kalau dia datang ke Surabaya, Batam, Makassar, masyarakat merasa terganggu, ya bisa dibubarkan," lanjut dia.

Diberitakan, sejumlah tokoh penggerak aksi #2019GantiPresiden ditolak di sejumlah daerah di Indonesia. Beberapa aksi bahkan nyaris berujung dengan kericuhan. Antara lain Neno Warisman yang diadang massa ketika tiba di Bandara Sultan Syarif Kasim (SSK) II, Pekanbaru.

Baca juga: Mardani Klaim #2019GantiPresiden Tingkatkan Partisipasi Politik Publik

Sebelumnya, acara diskusi yang menghadirkan Ratna Sarumpaet sebagai pembicara juga ditolak massa di Bangka Belitung.

Mengenai kasus Neno, Juru Bicara Badan Intelijen Negara (BIN) Wawan Hari Purwanto mengatakan bahwa pembubaran aksi massa #2019GantiPresiden dan melarang Neno hadir dalam acara Tour Musik bertajuk "#2019GantiPresiden" di Pekanbaru, adalah untuk mencegah situasi yang tak kondusif.

"Kebetulan Mbak Neno (Neno Warisman) datang, sudah ada pelemparan seperti itu. Kalau dibiarkan, nanti merangsek pada acara tur musik ini bisa berdampak luas," kata Wawan.

Kompas TV Pro dan kontra deklarasi #2019GantiPresiden masih terus berlanjut.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Dewas KPK Tetap Bacakan Putusan Sidang Etik Nurul Ghufron Hari Ini

Dewas KPK Tetap Bacakan Putusan Sidang Etik Nurul Ghufron Hari Ini

Nasional
Sukseskan WWF 2024, Pertamina Group Paparkan Aksi Dukung Keberlanjutan Air Bersih

Sukseskan WWF 2024, Pertamina Group Paparkan Aksi Dukung Keberlanjutan Air Bersih

Nasional
ICW Dorong Dewas KPK Tetap Bacakan Putusan Kasus Nurul Ghufron, Sebut Putusan Sela PTUN Bermasalah

ICW Dorong Dewas KPK Tetap Bacakan Putusan Kasus Nurul Ghufron, Sebut Putusan Sela PTUN Bermasalah

Nasional
Anies Dinilai Sulit Cari Partai yang Mau Mengusungnya Sebagai Cagub DKI Jakarta

Anies Dinilai Sulit Cari Partai yang Mau Mengusungnya Sebagai Cagub DKI Jakarta

Nasional
PAN Klaim Dapat Jatah 4 Menteri, Zulkifli hingga Viva Yoga Mauladi

PAN Klaim Dapat Jatah 4 Menteri, Zulkifli hingga Viva Yoga Mauladi

Nasional
SYL Klaim Tak Pernah 'Cawe-cawe' soal Teknis Perjalanan Dinas

SYL Klaim Tak Pernah "Cawe-cawe" soal Teknis Perjalanan Dinas

Nasional
Ribut dengan Dewas KPK, Nurul Ghufron: Konflik Itu Bukan Saya yang Menghendaki

Ribut dengan Dewas KPK, Nurul Ghufron: Konflik Itu Bukan Saya yang Menghendaki

Nasional
Kemenag Kecewa 47,5 Persen Penerbangan Haji yang Gunakan Garuda Indonesia Alami Keterlambatan

Kemenag Kecewa 47,5 Persen Penerbangan Haji yang Gunakan Garuda Indonesia Alami Keterlambatan

Nasional
Klarifikasi Korps Marinir soal Kematian Lettu Eko, Akui Awalnya Tak Jujur demi Jaga Marwah

Klarifikasi Korps Marinir soal Kematian Lettu Eko, Akui Awalnya Tak Jujur demi Jaga Marwah

Nasional
Anies dan Sudirman Said Sama-sama Ingin Maju Pilkada DKI, Siapa yang Mengalah?

Anies dan Sudirman Said Sama-sama Ingin Maju Pilkada DKI, Siapa yang Mengalah?

Nasional
Bertolak ke Sumbar, Jokowi dan Iriana Akan Tinjau Lokasi Banjir Bandang

Bertolak ke Sumbar, Jokowi dan Iriana Akan Tinjau Lokasi Banjir Bandang

Nasional
Dititip Kerja di Kementan dengan Gaji Rp 4,3 Juta, Nayunda Nabila Cuma Masuk 2 Kali

Dititip Kerja di Kementan dengan Gaji Rp 4,3 Juta, Nayunda Nabila Cuma Masuk 2 Kali

Nasional
Jabat Tangan Puan dan Jokowi di Tengah Isu Tak Solidnya Internal PDI-P

Jabat Tangan Puan dan Jokowi di Tengah Isu Tak Solidnya Internal PDI-P

Nasional
Saat Anak Buah Biayai Keperluan Pribadi SYL, Umrah hingga Servis 'Mercy'

Saat Anak Buah Biayai Keperluan Pribadi SYL, Umrah hingga Servis "Mercy"

Nasional
26 Tahun Reformasi: Robohnya Etika Bernegara

26 Tahun Reformasi: Robohnya Etika Bernegara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com