KPU Belum Selesaikan DPT di Papua, Papua Barat, dan Maluku

Kompas.com - 27/08/2018, 15:58 WIB
Komisioner KPU Wahyu Setiawan KOMPAS.Com/Fitria Chusna FarisaKomisioner KPU Wahyu Setiawan

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) belum menyelesaikan daftar pemilih tetap (DPT) di sejumlah daerah, antara lain di Papua, Papua Barat, dan Maluku.

"Sebagian besar sudah mampu menyelesaikan DPT berbasis sidalih (sistem data pemilih). Hanya beberapa provinsi yang belum, antara lain Papua, Papua Barat, juga Maluku," kata Komisioner KPU Wahyu Setiawan di kantor KPU, Jakarta Pusat, Senin (27/8/2018).

Ditargetkan, penyusunan DPT di tiga wilayah tersebut akan selesai pada Selasa (28/8/2018).

Menurut Wahyu, DPT disusun dari data DPT pilkada yang kemudian dimutakhirkan. Proses pemutakhiran data itulah yang membutuhkan waktu.

"Jadi data-data itu memang sudah ada, tetapi kan proses pemutakhiran dan lain-lain juga menjadi elemen yang dilaksanakan juga," ujarnya.

Menurut dia, penyusunan DPT terkendala sejumlah hal teknis, seperti wilayah geografis, juga jaringan internet di beberapa daerah.

Namun demikian, pihaknya secara substansial telah mencatat daftar orang-orang yang sudah punya hak pilih untuk dapat menggunakan hak pilihnya di pemilu 2019.

"Substansinya kita sudah dapat, tetapi aspek teknisnya itu yang masih perlu kita rampungkan sampai dengan tanggal 28 (Agustus) besok. Target kami seakurat mungkin," katanya.

KPU berkomitmen mengutamakan akurasi data pemilih. Hal itu mencerminkan pelayanan penyelenggara pemilu kepada pemilih.

"Bagaimana mungkin kita bisa melayani dengan baik memilih menggunakan hak pilihnya kalau kita tidak mencatat pemilihnya itu dalam daftar pemilih," ujarnya.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi: Belum Ada Penelitan Tunjukkan Virus Corona B.1.1.7 Lebih Mematikan

Jokowi: Belum Ada Penelitan Tunjukkan Virus Corona B.1.1.7 Lebih Mematikan

Nasional
Jokowi: Indonesia Telah Memiliki 38 Juta Dosis Vaksin Covid-19

Jokowi: Indonesia Telah Memiliki 38 Juta Dosis Vaksin Covid-19

Nasional
VIDEO: Cerita Pasien 01 Covid-19 Sita Tyasutami soal Penyakit dan Stigma yang Dialaminya

VIDEO: Cerita Pasien 01 Covid-19 Sita Tyasutami soal Penyakit dan Stigma yang Dialaminya

Nasional
Kementerian PAN-RB Siapkan Penerimaan 189.000 Pegawai Pemda di Seluruh Indonesia

Kementerian PAN-RB Siapkan Penerimaan 189.000 Pegawai Pemda di Seluruh Indonesia

Nasional
ICW Menentang Rencana KPK Terbitkan SP3

ICW Menentang Rencana KPK Terbitkan SP3

Nasional
Kasus Pengadaan Alkes Unair, Mantan Pejabat Kemenkes Didakwa Rugikan Negara Rp 14,1 Miliar

Kasus Pengadaan Alkes Unair, Mantan Pejabat Kemenkes Didakwa Rugikan Negara Rp 14,1 Miliar

Nasional
KPK: Terungkapnya Kasus Suap di Ditjen Pajak Berasal dari Laporan Masyarakat

KPK: Terungkapnya Kasus Suap di Ditjen Pajak Berasal dari Laporan Masyarakat

Nasional
KPK: Pencegahan Pejabat Ditjen Pajak ke Luar Negeri Terkait Dugaan Suap

KPK: Pencegahan Pejabat Ditjen Pajak ke Luar Negeri Terkait Dugaan Suap

Nasional
Jokowi: Angka Kematian Pasien Covid-19 di Indonesia Masih Lebih Tinggi Dibanding Rata-rata Dunia

Jokowi: Angka Kematian Pasien Covid-19 di Indonesia Masih Lebih Tinggi Dibanding Rata-rata Dunia

Nasional
Jokowi Minta Kasus Aktif Covid-19 Turun Tanpa Kurangi Testing Harian

Jokowi Minta Kasus Aktif Covid-19 Turun Tanpa Kurangi Testing Harian

Nasional
Januari hingga Juni, Jokowi Targetkan 40 Juta Orang Divaksinasi

Januari hingga Juni, Jokowi Targetkan 40 Juta Orang Divaksinasi

Nasional
ICJR: Kita Mengkhianati Akal Sehat jika UU ITE Tak Direvisi

ICJR: Kita Mengkhianati Akal Sehat jika UU ITE Tak Direvisi

Nasional
Jokowi Minta Masyarakat Tak Khawatir dengan Mutasi Virus Corona B.1.1.7

Jokowi Minta Masyarakat Tak Khawatir dengan Mutasi Virus Corona B.1.1.7

Nasional
Jokowi: 4,6 Juta Dosis Vaksin AstraZeneca Tiba di Indonesia Maret Ini

Jokowi: 4,6 Juta Dosis Vaksin AstraZeneca Tiba di Indonesia Maret Ini

Nasional
Satu Tahun Pandemi, Kejagung Lakukan Lebih dari 500.000 Sidang Online

Satu Tahun Pandemi, Kejagung Lakukan Lebih dari 500.000 Sidang Online

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X