Sah, Jokowi Lantik Agus Gumiwang Menjadi Menteri Sosial

Kompas.com - 24/08/2018, 15:47 WIB
Presiden Joko Widodo memberikan selamat kepada Agus Gumiwang Kartasasmita yang baru saja dilantik menjadi Menteri Sosial menggantikan Idrus Marham di Istana Negara Jakarta, Jumat (24/8/2018). Fabian Januarius KuwadoPresiden Joko Widodo memberikan selamat kepada Agus Gumiwang Kartasasmita yang baru saja dilantik menjadi Menteri Sosial menggantikan Idrus Marham di Istana Negara Jakarta, Jumat (24/8/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com — Politikus Partai Golkar Agus Gumiwang Kartasasmita resmi menjabat sebagai menteri sosial menggantikan Idrus Marham yang mengundurkan diri karena dijadikan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Jabatan barunya itu diemban melalui prosesi pelantikan yang dipimpin langsung Presiden Joko Widodo, Jumat (24/8/2018) pukul 15.20 WIB di Istana Negara, Jakarta.

Baca juga: Agus Gumiwang Jadi Mensos karena Urut Kacang di Golkar

Prosesi pelantikan diawali dengan pembacaan Surat Keputusan Presiden Nomor 148p Tahun 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri Sosial dalam Sisa Masa Jabatan Tahun 2014-2019 oleh Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara Cecep Sutiawan.

"Menetapkan, pertama, memberhentikan saudara Idrus Marham sebagai Menteri Sosial Kabinet Kerja dalam sisa masa jabatan 2014-2019 disertai ucapan terima kasih atas pengabdian kepada bangsa dan negara selama memangku jabatan tersebut," ujar Cecep.

Baca juga: Istana Benarkan Jokowi Lantik Agus Gumiwang sebagai Mensos

"Kedua, mengangkat Saudara Agus Gumiwang Kartasasmita sebagai Menteri Sosial Kabinet Kerja dalam sisa masa jabatan periode 2014-2019," lanjut dia.

Keputusan Presiden itu mulai berlaku sejak saat pelantikan dan ditetapkan langsung oleh Presiden Joko Widodo pada 24 Agustus 2018.

Setelah itu, Agus mengucapkan sumpah jabatan dipimpin langsung Presiden Jokowi. Sepanjang pengucapan sumpah jabatan itu, Agus didampingi rohaniwan yang menumpangkan Al Quran di atas kepala Agus.

Baca juga: Idrus Marham, Menteri Pertama Jokowi yang Jadi Tersangka KPK

Berikut salah satu bait sumpah jabatan yang diucapkan Agus:

Demi Allah aaya bersumpah, bahwa saya, setia kepada UUD Negara Republik Indonesia19945 dan akan memelihara segala undang-undang dan peraturan yang berlaku bagi negara Republik Indonesia.

Prosesi pelantikan dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara pelantikan, baik oleh Agus sendiri maupun oleh Presiden Jokowi.

Baca juga: Fakta Kasus Korupsi yang Menjerat Idrus Marham

Acara ditutup dengan pengucapan selamat oleh Presiden Jokowi, Wakil Presiden Jusuf Kalla, dan seluruh tamu undangan.

Pelantikan itu turut dihadiri Ketua DPD RI Oesman Sapta Odang, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri ESDM Ignasius Jonan, Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, dan Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kejagung Sita Sejumlah Dokumen Usai Geledah Tiga Kantor terkait Kasus Jiwasraya

Kejagung Sita Sejumlah Dokumen Usai Geledah Tiga Kantor terkait Kasus Jiwasraya

Nasional
 Periksa Ketua KPU Sumatera Selatan, Ini yang Didalami KPK

Periksa Ketua KPU Sumatera Selatan, Ini yang Didalami KPK

Nasional
Walhi Sebut Pemindahan Ibu Kota Baru Akan Diikuti Beban Ekologis

Walhi Sebut Pemindahan Ibu Kota Baru Akan Diikuti Beban Ekologis

Nasional
Disebut Dukung Keluarga Jokowi-Ma'ruf di Pilkada, PSI Tegaskan Tolak Politik Dinasti

Disebut Dukung Keluarga Jokowi-Ma'ruf di Pilkada, PSI Tegaskan Tolak Politik Dinasti

Nasional
Saran MK Dinilai Memberatkan, Pemohon Cabut Gugatan Uji Materi Terkait Kasus First Travel

Saran MK Dinilai Memberatkan, Pemohon Cabut Gugatan Uji Materi Terkait Kasus First Travel

Nasional
Gugatannya Ditolak MK, Perludem dan KPI Gantungkan Harapan ke DPR

Gugatannya Ditolak MK, Perludem dan KPI Gantungkan Harapan ke DPR

Nasional
Periksa 4 Saksi, Kejagung Dalami Modus Kasus Jiwasraya

Periksa 4 Saksi, Kejagung Dalami Modus Kasus Jiwasraya

Nasional
Walhi Prediksi Kebijakan Pemerintah Terkait Investasi Akan Timbulkan Krisis Multidimensi

Walhi Prediksi Kebijakan Pemerintah Terkait Investasi Akan Timbulkan Krisis Multidimensi

Nasional
PBNU Minta Pemerintah Segera Pulangkan WNI di Wuhan

PBNU Minta Pemerintah Segera Pulangkan WNI di Wuhan

Nasional
Periksa Muhaimin Iskandar, KPK Dalami Aliran Suap Kasus Kementerian PUPR

Periksa Muhaimin Iskandar, KPK Dalami Aliran Suap Kasus Kementerian PUPR

Nasional
Partai Nonparlemen Juga Minta Pemerintah Turunkan Presidential Treshold

Partai Nonparlemen Juga Minta Pemerintah Turunkan Presidential Treshold

Nasional
MK Kabulkan Gugatan soal Panitia Pengawas, Bawaslu Sebut UU Pilkada Tak Harus Direvisi

MK Kabulkan Gugatan soal Panitia Pengawas, Bawaslu Sebut UU Pilkada Tak Harus Direvisi

Nasional
Jokowi Targetkan Omnibus Law 100 Hari, Ketua DPR: Jangan Terburu-buru

Jokowi Targetkan Omnibus Law 100 Hari, Ketua DPR: Jangan Terburu-buru

Nasional
Bawaslu Sebut Putusan MK soal Frasa Panwas Berikan Kepastian Hukum

Bawaslu Sebut Putusan MK soal Frasa Panwas Berikan Kepastian Hukum

Nasional
Perludem Kecewa MK Menolak Hapus Syarat Kawin untuk Pemilih Pilkada

Perludem Kecewa MK Menolak Hapus Syarat Kawin untuk Pemilih Pilkada

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X