Sekjen PPP Pastikan Romahurmuziy Penuhi Panggilan KPK Kamis Ini

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani memastikan Ketua Umum PPP M Romahurmuziy bakal memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis (23/8/2018) ini.

Romahurmuziy rencananya diperiksa dalam kasus dugaan suap terkait usulan dana perimbangan keuangan daerah pada Rancangan APBN-Perubahan Tahun Anggaran 2018.

Ia akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka pejabat nonaktif Kementerian Keuangan Yaya Purnomo.

"Akan datang jam 13-an (sekitar pukul 13.00 WIB), karena pagi ini menerima dulu tamu-tamu dari luar negeri yang sudah terjadwal," kata Arsul dalam keterangan tertulisnya, Kamis (23/8/2018).

Baca juga: Sekjen PPP Yakin Romahurmuziy Tak Terlibat Dugaan Korupsi RAPBN-P

Arsul menilai kedatangan politisi yang akrab disapa Romy itu guna menunjukkan niat baik dalam membantu proses penyidikan perkara tersebut. Ia mengungkapkan, Romy dipanggil dalam kapasitasnya sebagai Ketua Umum PPP.

"Sehubungan dengan adanya fungsionaris PPP yang sebelumnya telah dipanggil dalam perkara di atas. Diperkirakan panggilan ini sehubungan dengan tupoksi kepengurusan di DPP PPP dan komunikasinya kepada beliau," kata Arsul.

PPP, kata dia, menghormati upaya penegakan hukum di Indonesia. Ia berharap kedatangan Romy akan membantu para penegak hukum, khususnya KPK mewujudkan keadilan.

Ia mengungkapkan, ketidakhadiran Romy pada Senin (20/8/2018) lalu dikarenakan sudah memiliki jadwal kegiatan hingga Rabu (22/8/2018) di sejumlah daerah yang melibatkan banyak massa.

"Sehingga sulit dijadwal ulang dalam waktu pendek setelah datangnya panggilan pekan lalu," katanya.

Baca juga: Kamis Ini, KPK Panggil Lagi Ketum PPP Romahurmuziy sebagai Saksi Kasus RAPBN-P

Juru Bicara KPK Febri Diansyah sebelumnya mengatakan, salah satu hal yang ingin digali adalah sejauh mana pengetahuan Romahurmuziy tentang orang-orang di dalam kepengurusan PPP atau pihak lainnya terkait kasus ini.

KPK juga akan mengonfirmasi hasil penggeledahan di salah satu rumah pengurus PPP di Graha Raya Bintaro, Tangerang Selatan beberapa waktu lalu.

Dalam penggeledahan itu KPK menemukan uang senilai Rp 1,4 miliar dalam pecahan dollar Singapura dan menyita dokumen terkait permohonan anggaran daerah.

"Yang bersangkutan akan diperiksa terkait kapasitas jabatannya sebagi ketua umum PPP," kata dia.