Sekjen PPP Yakin Romahurmuziy Tak Terlibat Dugaan Korupsi RAPBN-P

Kompas.com - 21/08/2018, 13:44 WIB
Ketua umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Muhammad Romahurmuziy atau Gus Romy saat mengisi workshop Aplikasi Keuangan Desa di Pendopo Pemkab Purbalingga, Jawa Tengah, Jumat (4/5/2018). KOMPAS.com/Iqbal FahmiKetua umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Muhammad Romahurmuziy atau Gus Romy saat mengisi workshop Aplikasi Keuangan Desa di Pendopo Pemkab Purbalingga, Jawa Tengah, Jumat (4/5/2018).
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekjen PPP Arsul Sani meyakini Ketua Umum PPP Romahurmuziy tak terlibat dalam kasus dugaan korupsi perimbangan keuangan daerah pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P).

Hal itu disampaikan Arsul menanggapi pemanggilan Romahurmuziy oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk diperiksa sebagai saksi terkait kasus korupsi perimbangan keuangan daerah.

"Masa mas Romi mempertaruhkan jabatan ketum untuk hal seperti ini. Kan bisa saja ditanya apa benar orang ini pengurus PPP sejak kapan. Ya kami sikapi biasa saja. Siapapun saya kira ketua partai, Ketua DPR dipanggil penegak hukum ya harus datang karena kewajiban," kata Arsul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (21/8/2018).

Ia meyakini Romi akan hadir pada panggilan berikutnya. Ia menambahkan, ketidakhadiran Romi pada panggilan pertama juga bukan disengaja.

Baca juga: Kasus RAPBN-P 2018, KPK Panggil Ketum PPP Romahurmuziy

Arsul menuturkan, Romi tak hadir pada pemanggilan pertama lantaran terlanjur dijadwalkan menjadi penceramah di salah satu masjid di Yogyakarta.

"Beliau memang masih ada kegiatan di luar kota terjadwal sampai besok karena menjadi khotib di salah satu masjid di Yogyakarta sejak tiga atau empat hari lalu," lanjut Arsul.

Sebelumnya Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah menuturkan, pihaknya berharap Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Muhammad Romahurmuziy atau Romy bisa memenuhi jadwal pemeriksaan ulang pada Kamis (23/8/2018).

Romahurmuziy rencananya diperiksa dalam kasus dugaan suap terkait usulan dana perimbangan keuangan daerah pada Rancangan APBN-Perubahan Tahun Anggaran 2018 pada Senin (20/8/2018).

Ia akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka pejabat nonaktif Kementerian Keuangan Yaya Purnomo. Namun, Romy berhalangan hadir karena ada kegiatan lain di luar kota.

"Kami percaya yang bersangkutan akan datang hari Kamis. Kan tadi ada pemberitahuan dan ada surat yang disampaikan juga ke KPK karena hari ini ada bentrok dengan kegiatan lain," kata Febri di gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin.

Baca juga: KPK Harap Ketum PPP Romahurmuziy Penuhi Pemeriksaan Ulang Kamis Nanti

Menurut Febri, salah satu hal yang ingin digali adalah sejauh mana pengetahuan Romahurmuziy tentang orang-orang di dalam kepengurusan PPP atau pihak lainnya terkait kasus ini.

KPK juga akan mengonfirmasi hasil penggeledahan di salah satu rumah pengurus PPP di Graha Raya Bintaro, Tangerang Selatan beberapa waktu lalu.

Dalam penggeledahan itu KPK menemukan uang senilai Rp 1,4 miliar dalam pecahan dollar Singapura dan menyita dokumen terkait permohonan anggaran daerah.

"Yang bersangkutan akan diperiksa terkait kapasitas jabatannya sebagi ketua umum PPP," kata dia.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jajal Tol Terpanjang, Jokowi Tempuh 155 Km Kurang dari 2 Jam

Jajal Tol Terpanjang, Jokowi Tempuh 155 Km Kurang dari 2 Jam

Nasional
Tutup Gebyar Karya Pertiwi 2019, Panglima TNI Bicara Potensi Ekonomi Kreatif

Tutup Gebyar Karya Pertiwi 2019, Panglima TNI Bicara Potensi Ekonomi Kreatif

Nasional
Cegah Intoleransi, BPIP Minta Materi Keberagaman Diajarkan di Sekolah

Cegah Intoleransi, BPIP Minta Materi Keberagaman Diajarkan di Sekolah

Nasional
Soal Jiwasraya, Kejaksaan Agung Tunggu Hasil Perhitungan Kerugian Negara

Soal Jiwasraya, Kejaksaan Agung Tunggu Hasil Perhitungan Kerugian Negara

Nasional
Ibas Apresiasi Pemerintah yang Teruskan Pembangunan Era Presiden SBY

Ibas Apresiasi Pemerintah yang Teruskan Pembangunan Era Presiden SBY

Nasional
Usai Diperiksa KPK, Lukman Hakim Sebut Tak Etis Bawa Materi Hukum ke Ranah Publik

Usai Diperiksa KPK, Lukman Hakim Sebut Tak Etis Bawa Materi Hukum ke Ranah Publik

Nasional
Tak Diizinkan Menikah jika Belum Lulus Pembekalan akan Berlaku Bagi Semua Pasangan dan Agama

Tak Diizinkan Menikah jika Belum Lulus Pembekalan akan Berlaku Bagi Semua Pasangan dan Agama

Nasional
Polri Petakan Daerah Rawan Gangguan Keamanan Terkait Pilkada 2020

Polri Petakan Daerah Rawan Gangguan Keamanan Terkait Pilkada 2020

Nasional
Presiden PKS Tak Khawatir Kadernya Pindah ke Partai Gelora

Presiden PKS Tak Khawatir Kadernya Pindah ke Partai Gelora

Nasional
Kemendagri Luncurkan Mesin Cetak Dokumen Dukcapil Layaknya ATM

Kemendagri Luncurkan Mesin Cetak Dokumen Dukcapil Layaknya ATM

Nasional
Koordinasi Penanganan Terorisme di Bawah Komando Ma'ruf Amin

Koordinasi Penanganan Terorisme di Bawah Komando Ma'ruf Amin

Nasional
Wapres Sebut Radikalisme Perlu Ditangani Sejak Usia Dini, Hulu ke Hilir

Wapres Sebut Radikalisme Perlu Ditangani Sejak Usia Dini, Hulu ke Hilir

Nasional
Pasca-Bom Medan, Polda Metro Jaya Ingatkan SOP Masuk Markas Kepolisian

Pasca-Bom Medan, Polda Metro Jaya Ingatkan SOP Masuk Markas Kepolisian

Nasional
Presiden PKS: Sebagai Oposisi, Bukan Berarti Kami Akan Jatuhkan Pemerintah

Presiden PKS: Sebagai Oposisi, Bukan Berarti Kami Akan Jatuhkan Pemerintah

Nasional
KPK Ingatkan Pengusaha Lapor ke Aparat Bila Dimintai Uang oleh Pejabat

KPK Ingatkan Pengusaha Lapor ke Aparat Bila Dimintai Uang oleh Pejabat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X