Algooth Putranto

Pengajar Ilmu Komunikasi Universitas Bina Sarana Informatika (UBSI).

Komunikasi Publik Pemerintah, Sisi Lemah Jokowi?

Kompas.com - 22/08/2018, 11:28 WIB
Presiden Joko Widodo didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla menyampaikan sambutan dalam pembukaan Asian Games ke-18 tahun 2018  di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Sabtu (18/8/2018). INASGOC/WahyudinPresiden Joko Widodo didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla menyampaikan sambutan dalam pembukaan Asian Games ke-18 tahun 2018 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Sabtu (18/8/2018).

Belum cukup? Pada masa SBY, tak sedikit tenaga honorer yang diangkat sebagai PNS. Itu masih ditambah gula-gula berupa gaji ke-13 menjelang Pemilu 2009. Hasilnya? Pilpres 2009 relatif mudah dimenangkan.

Bagaimana di masa Jokowi? Sejak awal, penunjukkan Yuddy Chrisnandi sebagai menteri di luar PDI Perjuangan sudah cukup mengejutkan. Namun kejutan terbesar adalah pemberlakukan keputusan moratorium PNS.

Itu belum termasuk keputusan menteri Yuddy saat merilis kinerja akuntabilitas kementerian dan lembaga-lembaga negara. Sejumlah kementerian diberi nilai dan diberi peringkat. Ada yang mendapat nilai tertinggi ada pula yang paling rendah.

Kegaduhan pun terjadi yang pada akhirnya, kondisi konstelasi politik pun menyingkirkan Yuddy ke Ukraina untuk digantikan wakil PAN, Asman Abnur. Pergantian menteri rupanya, tak cukup memuaskan Presiden Jokowi yang gregetan dengan komunikasi publik.

Dalam Rapat Kabinet di Istana Negara pada 1 Februari 2017, Presiden pun mengungkapkan kekecewaannya terhadap komunikasi publik. Bukan sekali, Presiden mengungkapkan harapannya pada para pembantunya agar memperbaiki komunikasi yang hasilnya belum tampak.

Jika sistem dan pola komunikasi publik pemerintah stagnan dalam kondisi sekarang, pada akhirnya kerja pemerintah tenggelam oleh kabar yang lain. Sayangnya, tak banyak disadari komunikasi publik di Kementerian dan lembaga negara dikerjakan oleh PNS dan ASN.

Presiden Jokowi pun menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Komunikasi Publik sekaligus mendukung PP Kominfo No 35 Tahun 2014 yang memberikan ketetapan pengelolaan narasi tunggal komunikasi publik di bawah Kominfo.

Untuk mempercepat harapan Presiden, Menteri Kominfo Rudiantara pun merilis program Tenaga Humas Pemerintah (THP) pada 2015. Harapannya, tenaga profesional humas dapat menjadi ujung tombak komunikasi publik setiap Kementerian dan Lembaga.

Hasilnya? Ditemukan sejumlah fakta. Pertama, sejumlah THP justru dikembalikan ke Kominfo. Kedua, Presiden pun mengungkapkan kekecewaannya. Di luar itu, jarang disadari, gerak langkah Pranata Humas pemerintah diatur oleh Permen PAN RB No 6 Tahun 2014 yang diteken Menteri Azwar Abubakar.

Bagi praktisi humas, akan mudah melihat bagaimana Permen tersebut membuat komunikasi publik pemerintah berjalan lambat dan tidak memacu pranata humas pemerintah untuk mengimbangi derasnya arus informasi negatif.

Satu contoh, sangat rendahnya poin yang didapatkan pranata humas setiap kali mentwit atau mengunggah keberhasilan pemerintah di media sosial. Jadi, mau ganti menteri sekalipun, tanpa Permen baru, wajah pemerintah Jokowi akan selalu minimalis.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemerintah Waspada, Luhut Sebut Angka Reproduksi Efektif Covid-19 di Jawa-Bali Meningkat

Pemerintah Waspada, Luhut Sebut Angka Reproduksi Efektif Covid-19 di Jawa-Bali Meningkat

Nasional
Kapolri Tidak Ragu Pecat Anggotanya yang Merusak Institusi Kepolisian

Kapolri Tidak Ragu Pecat Anggotanya yang Merusak Institusi Kepolisian

Nasional
Bupati Langkat Punya Penjara untuk Perbudak Puluhan Pekerja Sawit

Bupati Langkat Punya Penjara untuk Perbudak Puluhan Pekerja Sawit

Nasional
Luhut: Positivity Rate PCR Hampir 9 Persen, Pemerintah Waspada

Luhut: Positivity Rate PCR Hampir 9 Persen, Pemerintah Waspada

Nasional
KPU Sebut Pemerintah Setuju Usul Pemilu 2024 Digelar 14 Februari

KPU Sebut Pemerintah Setuju Usul Pemilu 2024 Digelar 14 Februari

Nasional
Majelis Angka: Ketika Harga Keadilan Bertarif

Majelis Angka: Ketika Harga Keadilan Bertarif

Nasional
Menantu Luhut Jadi Pangkostrad, TB Hasanuddin Minta Publik Jangan Lihat Silsilah Keluarga

Menantu Luhut Jadi Pangkostrad, TB Hasanuddin Minta Publik Jangan Lihat Silsilah Keluarga

Nasional
Prediksi Kasus Omicron Terus Meningkat, Pemerintah Belum Akan Setop Sekolah Tatap Muka

Prediksi Kasus Omicron Terus Meningkat, Pemerintah Belum Akan Setop Sekolah Tatap Muka

Nasional
Komisi I-Panglima TNI Gelar Rapat, Bahas Isu Laut China Selatan hingga Papua

Komisi I-Panglima TNI Gelar Rapat, Bahas Isu Laut China Selatan hingga Papua

Nasional
UPDATE: 1.626 Kasus Omicron, 678 di Antaranya Sembuh, 2 Meninggal

UPDATE: 1.626 Kasus Omicron, 678 di Antaranya Sembuh, 2 Meninggal

Nasional
Polri Pastikan Pergantian Warna Pelat Nomor Kendaraan dan Pemasangan Cip RFID Gratis

Polri Pastikan Pergantian Warna Pelat Nomor Kendaraan dan Pemasangan Cip RFID Gratis

Nasional
Dimulai Hari Ini, Simak Syarat 'Travel Bubble' dari Singapura ke Batam-Bintan

Dimulai Hari Ini, Simak Syarat "Travel Bubble" dari Singapura ke Batam-Bintan

Nasional
Pemerintah Akan Buka Data PeduliLindungi ke Publik

Pemerintah Akan Buka Data PeduliLindungi ke Publik

Nasional
MAKI Laporan Dugaan Pungli Oknum Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta, Capai Rp 1,7 Miliar

MAKI Laporan Dugaan Pungli Oknum Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta, Capai Rp 1,7 Miliar

Nasional
Wapres Minta Semua Pihak Bersiap Hadapi Penyebaran Omicron

Wapres Minta Semua Pihak Bersiap Hadapi Penyebaran Omicron

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.