Kompas.com - 14/08/2018, 16:44 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Politisi PDI Perjuangan Puan Maharani mengatakan, pencopotan Asman Abnur dari jabatan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi adalah untuk memperkuat partai politik koalisi pendukung Jokowi pada Pemilu 2019 atau yang bernama Koalisi Indonesia Kerja.

Sebab, komposisi partai politik pendukung Jokowi saat ini sudah berubah dibandingkan pasca-Pemilu 2014. Partai Amanat Nasional (PAN), partai politik tempat Asman bernaung, memilih tidak lagi mendukung Jokowi pada Pemilu 2019.

"Kalau melihat secara etika, apa pun, PAN sudah menyatakan mendukung capres dan cawapres berbeda dengan yang ada di pemerintahan hingga 2019," ujar Puan saat dijumpai di Kompleks Istana Presiden Jakarta, Selasa (14/8/2018).

"Kalau melihat seperti itu, memang sangat dimungkinkan (pencopotan Asman) untuk memperkokoh dan memperkuat koalisi yang terbentuk sekarang, ya mengundurkan diri saja," ujar Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan tersebut.

Baca juga: Sekjen PPP: Parpol Koalisi Tak Pernah Mendorong Menteri Asman Abnur Mundur

Saat ditanya apakah pencopotan menteri asal PAN itu merupakan dorongan dari koalisi partai politik pendukung Jokowi di Pemilu 2019, Puan mengaku tidak mengetahuinya.

Ia mengaku tidak terlibat di dalam perbincangan di antara ketua-ketua umum partai politik mengenai nasib menteri asal PAN.

Demikian juga ketika ditanya soal apakah koalisi pendukung Jokowi juga mengajukan pengganti Asman, Puan mengaku tidak mengetahuinya.

"Saya enggak dengar soal itu. Saya belum dengar sama sekali. Tapi itu kan hak prerogatifnya Pak Presiden. Jadi ya tunggu saja keputusannya Bapak Presiden seperti apa," kata dia.

Sebelumnya, Asman Abnur mengatakan bahwa dia telah menemui Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Kamis pagi tadi. Ia menyampaikan keinginan untuk mundur dari kabinet.

Baca juga: Tak Ingin Jadi Beban Presiden Jokowi, Asman Abnur Ingin Mundur dari Kabinet

Langkah tersebut ingin dia ambil karena PAN mengusung pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno pada Pilpres 2019.

"Tadi pagi saya menghadap Pak Pratikno ingin menyampaikan kegalauan saya. Kan saya ini menteri dari PAN, sementara PAN ini tidak mendukung Pak Jokowi," kata Asman kepada Kompas.com, Selasa.

"Tentu saya harus berpikir jangan sampai saya jadi beban pemerintah, beban Pak Presiden. Kalau diperkenankan, saya mohon kalau bisa diizinkan untuk mundur," kata dia.

Kompas TV Penarikan tersebut juga akan membuat kinerja pemerintahan semakin jelas dan juga akan berpengaruh pada jelasnya garis antara kubu penguasa dan oposisi.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

ICW Sebut Tuntutan Untuk Koruptor Ringan, Ini Respons Kejagung

ICW Sebut Tuntutan Untuk Koruptor Ringan, Ini Respons Kejagung

Nasional
Panglima Andika Sebut 10 Prajurit TNI Jadi Tersangka Kasus Kerangkeng Manusia Langkat

Panglima Andika Sebut 10 Prajurit TNI Jadi Tersangka Kasus Kerangkeng Manusia Langkat

Nasional
Puan Apresiasi Kontingen Indonesia Berada di Urutan Ketiga SEA Games Vietnam

Puan Apresiasi Kontingen Indonesia Berada di Urutan Ketiga SEA Games Vietnam

Nasional
PAN Tak Masalah Muhaimin Maju jadi Capres, Asal Menang

PAN Tak Masalah Muhaimin Maju jadi Capres, Asal Menang

Nasional
ELSAM Sebut Perlindungan Data Pribadi di Bawah Kominfo Bukan Opsi Terbaik, Mengapa?

ELSAM Sebut Perlindungan Data Pribadi di Bawah Kominfo Bukan Opsi Terbaik, Mengapa?

Nasional
Aturan Baru: Penulisan Nama di E-KTP Tak Boleh Disingkat

Aturan Baru: Penulisan Nama di E-KTP Tak Boleh Disingkat

Nasional
Kelakar Gus Yahya ke Panglima TNI: Jangan-jangan Pak Andika NU Juga

Kelakar Gus Yahya ke Panglima TNI: Jangan-jangan Pak Andika NU Juga

Nasional
Jokowi Ajak Projo Tak Buru-buru Bicara Pilpres, PDI-P: Kepentingan Nasional Harus Didahulukan

Jokowi Ajak Projo Tak Buru-buru Bicara Pilpres, PDI-P: Kepentingan Nasional Harus Didahulukan

Nasional
Soal Informasi Harun Masiku, KPK Minta Novel Menyampaikannya ke Penegak Hukum

Soal Informasi Harun Masiku, KPK Minta Novel Menyampaikannya ke Penegak Hukum

Nasional
Aturan Baru Mendagri, Perubahan Nama Penduduk Berdasarkan Ketetapan Pengadilan

Aturan Baru Mendagri, Perubahan Nama Penduduk Berdasarkan Ketetapan Pengadilan

Nasional
Mobil Ferrari Indra Kenz yang Disita Polisi Tiba di Bareskrim, Begini Penampakannya

Mobil Ferrari Indra Kenz yang Disita Polisi Tiba di Bareskrim, Begini Penampakannya

Nasional
Indonesia Dorong Pengelolaan Data Lintas Negara di G20, tapi Belum Punya Regulasi Perlindungan Data Pribadi

Indonesia Dorong Pengelolaan Data Lintas Negara di G20, tapi Belum Punya Regulasi Perlindungan Data Pribadi

Nasional
Cak Imin Siap Gabung KIB asal Jadi Capres, PPP: Nanti Dimusyawarahkan

Cak Imin Siap Gabung KIB asal Jadi Capres, PPP: Nanti Dimusyawarahkan

Nasional
Propam Dalami Motif Oknum Polisi Lepaskan 8 Tembakan di Kompleks Polri Ragunan

Propam Dalami Motif Oknum Polisi Lepaskan 8 Tembakan di Kompleks Polri Ragunan

Nasional
Cak Imin Mau Gabung KIB Asal jadi Capres, Golkar: Kita Ngopi-ngopi Dulu, Baru Bahas Figur

Cak Imin Mau Gabung KIB Asal jadi Capres, Golkar: Kita Ngopi-ngopi Dulu, Baru Bahas Figur

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.