"Aneh, Pak Jokowi Belum Tetapkan Gempa di Lombok sebagai Bencana Nasional"

Kompas.com - 20/08/2018, 22:44 WIB
Gempa susulan yang kembali mengguncang Nusa Tenggara Barat, Kamis (9/8/2018) sekitar pukul 13.25 Wita, menimbulkan kepanikan warga di Lombok Utara, NTB. dok. Kompas TVGempa susulan yang kembali mengguncang Nusa Tenggara Barat, Kamis (9/8/2018) sekitar pukul 13.25 Wita, menimbulkan kepanikan warga di Lombok Utara, NTB.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid mengaku merasa aneh terhadap sikap pemerintah yang hingga saat ini belum menetapkan gempa di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB) sebagai bencana nasional.

Menurut Hidayat, jika melihat dari banyaknya korban, luasnya daerah yang terdampak bencana dan kondisi masyarakat pasca-bencana, maka gempa Lombok memenuhi kriteria untuk ditetapkan sebagai bencana nasional.

"Itu jelas memenuhi kriteria untuk dijadikan sebagai bencana nasional. Tapi aneh sekali sampai hari ini bahkan Pak Jokowi belum mengisyaratkan ke sana, baru akan membuat satu Perpres untuk bantuan ke Lombok," ujar Hidayat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (20/8/2018).

Baca juga: BNPB: Masih Banyak yang Salah Kaprah Terkait Status Bencana Nasional

Di sisi lain, lanjut Hidayat, kondisi psikologis masyarakat yang mengungsi juga terganggu dengan adanya gempa susulan yang tak dapat diprediksi.

Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/8/2018).KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTO Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/8/2018).

Bahkan pemerintah tidak dapat memprediksi kapan gempa susulan akan berhenti. Oleh sebab itu Hidayat menilai sebaiknya pemerintah segera menetapkan gempa di Lombok sebagai bencama nasional.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Itu kondisi psikologis yang amat mengerikan. Jadi saya sangat setuju jika sesegera mungkin Pak Jokowi di tengah tengah menyukseskan Asian Games juga beliau tidak lupa kondisi di Lombok untuk segera menetapkan sebagai bencana nasional," tuturnya.

Baca juga: Pemerintah Tidak Akan Tetapkan Bencana Nasional di NTB, Ini Alasannya...

Sebelumnya, gempa kembali mengguncang Lombok pada Minggu (19/8/2018) malam.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan ada 10 orang meninggal dunia akibat gempa bermagnitudo 6,9 itu.

Selain itu, 24 orang luka-luka, 151 unit rumah dan 6 rumah ibadah rusak.

"Ini adalah data sementara karena pendataan masih berlangsung. Kendala listrik padam total menyebabkan komunikasi dan pendataan terhambat," ujar Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho melalui keterangan tertulis yang diterima Senin (20/8/2018).

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wapres: RI Berpotensi Jadi Negara Terbesar Sektor Ekonomi Syariah

Wapres: RI Berpotensi Jadi Negara Terbesar Sektor Ekonomi Syariah

Nasional
MKD Sebut Pergantian Kursi Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Jadi Wewenang Golkar

MKD Sebut Pergantian Kursi Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Jadi Wewenang Golkar

Nasional
Dapat Motor Roda Tiga dari Kemensos, Sucipto: Alhamdulillah, Saya Senang Sekali

Dapat Motor Roda Tiga dari Kemensos, Sucipto: Alhamdulillah, Saya Senang Sekali

Nasional
Cerita Eks Sopir Saat Jokowi Dorong Mobil Mogok Ketika Tinjau Banjir

Cerita Eks Sopir Saat Jokowi Dorong Mobil Mogok Ketika Tinjau Banjir

Nasional
Golkar Siapkan Nama Wakil Ketua DPR Pengganti Azis Syamsuddin

Golkar Siapkan Nama Wakil Ketua DPR Pengganti Azis Syamsuddin

Nasional
Golkar Tawarkan Bantuan Hukum pada Azis Syamsuddin yang Tersandung Kasus Dugaan Suap

Golkar Tawarkan Bantuan Hukum pada Azis Syamsuddin yang Tersandung Kasus Dugaan Suap

Nasional
Kompolnas: Polri Harus Evaluasi Strategi Keamanan di Papua Pasca Penyerangan Puskemas Kiwirok

Kompolnas: Polri Harus Evaluasi Strategi Keamanan di Papua Pasca Penyerangan Puskemas Kiwirok

Nasional
Azis Syamsuddin Nyatakan Mundur dari Jabatan Wakil Ketua DPR

Azis Syamsuddin Nyatakan Mundur dari Jabatan Wakil Ketua DPR

Nasional
Wapres: Indonesia Berpotensi Jadi Produsen Produk Halal Terbesar Dunia, tapi Belum Dioptimalkan

Wapres: Indonesia Berpotensi Jadi Produsen Produk Halal Terbesar Dunia, tapi Belum Dioptimalkan

Nasional
Komnas HAM Bernegosiasi dengan KKB Untuk Evakuasi Nakes Gerald Sokoy

Komnas HAM Bernegosiasi dengan KKB Untuk Evakuasi Nakes Gerald Sokoy

Nasional
Terjadi Pembakaran Mimbar Masjid di Makassar, JK Minta Masyarakat Tak Terprovokasi

Terjadi Pembakaran Mimbar Masjid di Makassar, JK Minta Masyarakat Tak Terprovokasi

Nasional
Wapres: Tak Boleh Lagi Bertumpu pada SDA, tapi SDM yang Kuasai Riset dan Inovasi

Wapres: Tak Boleh Lagi Bertumpu pada SDA, tapi SDM yang Kuasai Riset dan Inovasi

Nasional
Pemerintah Diharapkan Jamin Keamanan Nakes di Daerah Konflik

Pemerintah Diharapkan Jamin Keamanan Nakes di Daerah Konflik

Nasional
Menlu Harap Negara-negara Lain Pertimbangkan Indonesia Keluar dari Red List Dunia

Menlu Harap Negara-negara Lain Pertimbangkan Indonesia Keluar dari Red List Dunia

Nasional
Komnas HAM Minta Polda Tingkatkan Jaminan Keamanan untuk Nakes di Papua

Komnas HAM Minta Polda Tingkatkan Jaminan Keamanan untuk Nakes di Papua

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.