BNPB: Masih Banyak yang Salah Kaprah Terkait Status Bencana Nasional

Kompas.com - 20/08/2018, 22:30 WIB
Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB, Sutopo Purwo Nugroho ketika ditemui di kantornya, Jakarta, Jumat (23/2/2018).KOMPAS.com/ MOH NADLIR Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB, Sutopo Purwo Nugroho ketika ditemui di kantornya, Jakarta, Jumat (23/2/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana ( BNPB) Sutopo Purwo Nugroho mengatakan, masih banyak pihak yang salah kaprah terhadap status bencana nasional.

Hal itu disampaikannya menanggapi desakan berbagai pihak untuk menyematkan status bencana nasional terhadap gempa bumi yang mengguncang Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB).

"Banyak pihak yang tidak paham mengenai manajemen bencana secara utuh, termasuk penetapan status dan tingkatan bencana," ujar Sutopo dalam keterangan persnya, Senin (20/8/2018).

Baca juga: Pemerintah Tidak Akan Tetapkan Bencana Nasional di NTB, Ini Alasannya...

"Banyak pihak beranggapan dengan status bencana nasional akan ada kemudahan akses terhadap sumber daya nasional. Tanpa ada status itu pun saat ini, sudah mengerahkan sumber daya nasional," lanjutnya.

Perihal bantuan, ada hal lain yang membedakan pemasangan status bencana nasional yaitu terkait bantuan internasional. Namun, Sutopo mengatakan bahwa masuknya bantuan tersebut tidak selalu berbuah baik.

"Dengan adanya status bencana nasional maka terbuka pintu seluas-luasnya bantuan internasional oleh negara-negara lain dan masyarakat internasional membantu penanganan kemanusiaan," jelas dia.

Baca juga: DPRD NTB Surati Jokowi, Minta Gempa Lombok Jadi Bencana Nasional

"Seringkali timbul permasalahan baru terkait bantuan internasional ini karena menyangkut politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan," ujarnya.

Pemerintah sebenarnya memiliki pertimbangan untuk menetapkan status bencana nasional, yang terdiri dari jumlah korban, kerugian harta benda, kerusakan prasarana dan sarana, luas wilayah yang terdampak, serta dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan.

Namun, ada hal mendasar untuk diperhatikan yaitu masih ada atau tidaknya jajaran pemerintah daerah. Jika masih ada, pemerintah daerah yang memegang kendali dalam penanganan bencana. Sementara, pemerintah pusat akan membantu sepenuhnya.

Baca juga: Pemerintah Khawatir Pariwisata Terganggu jika Gempa Lombok Jadi Bencana Nasional

Hal itulah yang terjadi pada proses penanganan gempa Lombok. Bantuan yang sudah berskala nasional tersebut sebagian besarnya sudah berasal dari pemerintah pusat. Akan tetapi, kendali penanganan tetap dipegang oleh pemda.

Ia menegaskan bahwa sampai saat ini sumber daya nasional pun mencukupi untuk melakukan penanganan tersebut.

"Jadi tidak perlu berpolemik dengan status bencana nasional, yang penting adalah penanganan dapat dilakukan secara cepat kepada masyarakat yang terdampak," tuturnya.

Kompas TV Pemerintah NTB dinilai masih berfungsi, sehingga bisa menangani korban dan kerusakan yang terjadi.

 


Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:

Terkini Lainnya

Iran Luncurkan Latihan Angkatan Laut di Rute Pelayaran Global

Iran Luncurkan Latihan Angkatan Laut di Rute Pelayaran Global

Internasional
Gubernur Sulut Beberkan Pencapaian 10 Program Prioritasnya

Gubernur Sulut Beberkan Pencapaian 10 Program Prioritasnya

Regional
Dua Perempuan Saudi Mengaku Kabur dan Dicegat di Bandara Hong Kong

Dua Perempuan Saudi Mengaku Kabur dan Dicegat di Bandara Hong Kong

Internasional
Anggota DPRD Buru Selatan Sengaja Menghilang karena Kecewa Dipecat

Anggota DPRD Buru Selatan Sengaja Menghilang karena Kecewa Dipecat

Megapolitan
Pejabat  yang Tembak Bocah 8 Tahun di Ambon Resmi Jadi Tersangka

Pejabat yang Tembak Bocah 8 Tahun di Ambon Resmi Jadi Tersangka

Regional
Setelah Serang Prabowo soal Penguasaan Lahan, Jokowi Juga Harus Terbuka

Setelah Serang Prabowo soal Penguasaan Lahan, Jokowi Juga Harus Terbuka

Nasional
Soal Senam di Sajadah, Bawaslu Jakbar Sebut Keterangan Saksi Beda dengan yang Viral di Medsos

Soal Senam di Sajadah, Bawaslu Jakbar Sebut Keterangan Saksi Beda dengan yang Viral di Medsos

Megapolitan
Memohon Agar Ambulans Dapat Lewat, Seorang Ibu di China Bersujud di Tengah Jalan

Memohon Agar Ambulans Dapat Lewat, Seorang Ibu di China Bersujud di Tengah Jalan

Internasional
Kabut Asap di Bengkalis, Warga Terserang Penyakit Batuk hingga Sesak Napas

Kabut Asap di Bengkalis, Warga Terserang Penyakit Batuk hingga Sesak Napas

Regional
Cuaca Buruk, KRL Tanah Abang-Rangkasbitung Gangguan Sinyal

Cuaca Buruk, KRL Tanah Abang-Rangkasbitung Gangguan Sinyal

Megapolitan
Sejumlah Tips Hadapi Banjir

Sejumlah Tips Hadapi Banjir

Megapolitan
Tipu 96.000 Jemaah Umrah, Istri Bos Abu Tours Divonis 19 Tahun Penjara

Tipu 96.000 Jemaah Umrah, Istri Bos Abu Tours Divonis 19 Tahun Penjara

Regional
Wapres Kalla Minta Para Gubernur Perbanyak Industri di Daerah

Wapres Kalla Minta Para Gubernur Perbanyak Industri di Daerah

Nasional
Diiringi Tangis Pilu, Puluhan Mahasiswa dan Masyarakat Tolak PLTU

Diiringi Tangis Pilu, Puluhan Mahasiswa dan Masyarakat Tolak PLTU

Regional
Disangka Penyelundup Manusia, Pembuat Film asal Jerman Dihajar Warga Rohingya

Disangka Penyelundup Manusia, Pembuat Film asal Jerman Dihajar Warga Rohingya

Internasional

Close Ads X