BNPB: Masih Banyak yang Salah Kaprah Terkait Status Bencana Nasional

Kompas.com - 20/08/2018, 22:30 WIB
Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB, Sutopo Purwo Nugroho ketika ditemui di kantornya, Jakarta, Jumat (23/2/2018).KOMPAS.com/ MOH NADLIR Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB, Sutopo Purwo Nugroho ketika ditemui di kantornya, Jakarta, Jumat (23/2/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana ( BNPB) Sutopo Purwo Nugroho mengatakan, masih banyak pihak yang salah kaprah terhadap status bencana nasional.

Hal itu disampaikannya menanggapi desakan berbagai pihak untuk menyematkan status bencana nasional terhadap gempa bumi yang mengguncang Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB).

"Banyak pihak yang tidak paham mengenai manajemen bencana secara utuh, termasuk penetapan status dan tingkatan bencana," ujar Sutopo dalam keterangan persnya, Senin (20/8/2018).

Baca juga: Pemerintah Tidak Akan Tetapkan Bencana Nasional di NTB, Ini Alasannya...


"Banyak pihak beranggapan dengan status bencana nasional akan ada kemudahan akses terhadap sumber daya nasional. Tanpa ada status itu pun saat ini, sudah mengerahkan sumber daya nasional," lanjutnya.

Perihal bantuan, ada hal lain yang membedakan pemasangan status bencana nasional yaitu terkait bantuan internasional. Namun, Sutopo mengatakan bahwa masuknya bantuan tersebut tidak selalu berbuah baik.

"Dengan adanya status bencana nasional maka terbuka pintu seluas-luasnya bantuan internasional oleh negara-negara lain dan masyarakat internasional membantu penanganan kemanusiaan," jelas dia.

Baca juga: DPRD NTB Surati Jokowi, Minta Gempa Lombok Jadi Bencana Nasional

"Seringkali timbul permasalahan baru terkait bantuan internasional ini karena menyangkut politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan," ujarnya.

Pemerintah sebenarnya memiliki pertimbangan untuk menetapkan status bencana nasional, yang terdiri dari jumlah korban, kerugian harta benda, kerusakan prasarana dan sarana, luas wilayah yang terdampak, serta dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan.

Namun, ada hal mendasar untuk diperhatikan yaitu masih ada atau tidaknya jajaran pemerintah daerah. Jika masih ada, pemerintah daerah yang memegang kendali dalam penanganan bencana. Sementara, pemerintah pusat akan membantu sepenuhnya.

Baca juga: Pemerintah Khawatir Pariwisata Terganggu jika Gempa Lombok Jadi Bencana Nasional

Hal itulah yang terjadi pada proses penanganan gempa Lombok. Bantuan yang sudah berskala nasional tersebut sebagian besarnya sudah berasal dari pemerintah pusat. Akan tetapi, kendali penanganan tetap dipegang oleh pemda.

Ia menegaskan bahwa sampai saat ini sumber daya nasional pun mencukupi untuk melakukan penanganan tersebut.

"Jadi tidak perlu berpolemik dengan status bencana nasional, yang penting adalah penanganan dapat dilakukan secara cepat kepada masyarakat yang terdampak," tuturnya.

Kompas TV Pemerintah NTB dinilai masih berfungsi, sehingga bisa menangani korban dan kerusakan yang terjadi.

 



Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:

Terkini Lainnya


Close Ads X