PDI-P Minta Kenaikan Gaji PNS Tak Dikaitkan dengan Politik

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto meminta kenaikan gaji PNS tak dikaitkan dengan aspek politik, terutama menjelang Pilpres 2019.

Hasto menilai, tak ada kaitannya kenaikan gaji PNS dengan Pilpres 2019. Ia mengatakan hal itu justru bagus karena meningkatkan kesejahteraan para birokrat yang menjadi abdi negara.

"Kesejahteraan bagi rakyat, bagi PNS itu merupakan hal yang positif yang tidak perlu kita kaitkan dengan upaya-upaya elektoral," kata Hasto saat ditemui di Kantor DPP PDI-P, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat (17/8/2018).

Hasto justru mengkritik kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) di era kepresidenan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Ia menilai, saat itu SBY menggunakan APBN untuk kepentingan elektoral lantaran BLT dan bantuan sosial (bansos) baru digelontorkan di tahun 2008 dan 2009 menjelang pilpres.

"Pak Jokowi terpilih dari prestasinya melalui kepemimpinan yang merakyat bukan karena politik bansos sebagaimana terjadi secara massif pada tahun 2009 lalu. Tahun 2008-2009 sebagaimana kita ketahui terjadi politik bansos melalui BLT," ucap Hasto.

"Kemudian distribusi raskin, segala sesuatunya dikaitkan dengan elektoral pihak tertentu, Pak Jokowi belajar dari itu dan kami kemudian tidak ingin menjadikan APBN hanya sekedar alat elektoral," lanjut dia.

Sebelumnya, pemerintah berencana menaikkan gaji pokok dan pensiun pokok bagi para aparatur negara pada 2019 mendatang.

Rencana itu bakal dimasukkan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2019.

"Pada 2019, pemerintah akan menaikkan gaji pokok dan pensiun pokok bagi aparatur negara serta pensiunan sebesar rata-rata 5 persen," ucap Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam Rapat Paripurna RAPBN 2019 di Gedung DPR-RI, Senayan, Jakarta, Kamis (16/8/2018).

Rencana tersebut dicanangkan pemerintah untuk melanjutkan tren positif yang terjadi pada birokrasi selama 2018. Pada 2018, pemerintah telah melakukan percepatan pelaksanaan reformasi di 86 kementerian/lembaga (K/L) guna memberikan pelayanan publik yang lebih mudah, baik, dan cepat, serta transparan.

Rencana kenaikan gaji pokok dan pensiun pokok itu pun diharapkan Jokowi bisa semakin memberikan peningkatan kualitas birokrasi dalam negeri.

"Peningkatan kualitas dan motivasi birokrasi terus dilakukan agar aparatur negara makin profesional, bersih, dan terjaga kesejahteraannya," tutur Jokowi.