Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tifatul: Kiai Ma'ruf Amin Ulama Besar, Jangan Dibuli

Kompas.com - 16/08/2018, 15:16 WIB
Ihsanuddin,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera Tifatul Sembiring meminta semua pihak, termasuk pendukung pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, untuk tidak mem-bully Ma'ruf Amin.

Sebab, bakal calon wakil presiden pasangan Joko Widodo itu adalah ulama yang disegani.

"Saya imbau kepada semua pihak jangan menghujat ulama. Pak Kiai Ma'ruf Amin itu ulama besar, jadi jangan di-bully," kata Tifatul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/8/2018).

Baca juga: Ketua DPR Ajak Politisi Tak Saling Rendahkan Capres-Cawapres

Hal ini disampaikan Tifatul menanggapi desakan sejumlah pihak agar Ma'ruf Amin mundur dari posisinya sebagai Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Tifatul mengatakan, pada prinsipnya, ia setuju Ma'ruf Amin yang akan berkontestasi di Pilpres 2019 mundur dari Ketua Umum MUI.

Dengan begitu, urusan politik sebagai cawapres tidak tercampur dengan urusan di MUI.

Baca juga: Ketua MPR: Capres Boleh Beda, tetapi Merah Putih Kita Sama

Namun, Tifatul mengimbau agar desakan untuk mundur itu dilakukan dengan cara-cara yang santun, bukan dengan menghujat atau mem-bully.

"Kalau PKS, saya ini, bully saja lah. Cuma kalau ulama jangan lah," kata dia.

Ma'ruf Amin sebelumnya tidak menjawab dengan tegas saat ditanya apakah ia akan mundur dari Ketua Umum MUI.

Baca juga: Presiden Jokowi: Barek Samo Dipikua, Ringan Samo Dijinjiang

Ia mengaku akan mengikuti mekanisme aturan yang berlaku terkait kelanjutan jabatannya itu.

Ma'ruf menyebut, saat ini belum mengundurkan diri atau dilengserkan sebagai Ketua MUI.

"Nanti akan ada mekanisme penyelesainnya. Nanti diproses secara orginasatori, bukan mundur atau dimundurkan," ujar Ma'ruf Amin, kepada awak media, setelah melakukan tes pemeriksaan kesehatan di RSPAD Gatot Soebroto, Jakarta Pusat, Minggu (12/8/2018) malam.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tingkatkan Pengamanan Objek Vital Nasional, Pertamina Sepakati Kerja Sama dengan Polri

Tingkatkan Pengamanan Objek Vital Nasional, Pertamina Sepakati Kerja Sama dengan Polri

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Tak Jadi Ajang 'Sapi Perah'

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Tak Jadi Ajang "Sapi Perah"

Nasional
Ganjar Deklarasi Jadi Oposisi, Budiman Sudjatmiko: Kalau Individu Bukan Oposisi, tapi Kritikus

Ganjar Deklarasi Jadi Oposisi, Budiman Sudjatmiko: Kalau Individu Bukan Oposisi, tapi Kritikus

Nasional
Telat Sidang, Hakim MK Kelakar Habis 'Maksiat': Makan, Istirahat, Sholat

Telat Sidang, Hakim MK Kelakar Habis "Maksiat": Makan, Istirahat, Sholat

Nasional
Ditanya Kans Anies-Ahok Duet di Pilkada DKI, Ganjar: Daftar Dulu Saja

Ditanya Kans Anies-Ahok Duet di Pilkada DKI, Ganjar: Daftar Dulu Saja

Nasional
Ke Ribuan Perwira Siswa, Sekjen Kemenhan Bahas Rekonsiliasi dan Tampilkan Foto Prabowo-Gibran

Ke Ribuan Perwira Siswa, Sekjen Kemenhan Bahas Rekonsiliasi dan Tampilkan Foto Prabowo-Gibran

Nasional
Resmikan Tambak BINS, Jokowi: Ini Langkah Tepat Jawab Permintaan Ikan Nila yang Tinggi

Resmikan Tambak BINS, Jokowi: Ini Langkah Tepat Jawab Permintaan Ikan Nila yang Tinggi

Nasional
Terus Berpolitik, Ganjar Akan Bantu Kader PDI-P yang Ingin Maju Pilkada

Terus Berpolitik, Ganjar Akan Bantu Kader PDI-P yang Ingin Maju Pilkada

Nasional
Kentalnya Aroma Politik di Balik Wacana Penambahan Kementerian di Kabinet Prabowo-Gibran

Kentalnya Aroma Politik di Balik Wacana Penambahan Kementerian di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Pejabat Kementan Patungan untuk Gaji Pembantu SYL di Makassar Rp 35 Juta

Pejabat Kementan Patungan untuk Gaji Pembantu SYL di Makassar Rp 35 Juta

Nasional
Panglima TNI Perintahkan Pengamanan Pilkada Harus Serius karena Ancaman dan Risiko Lebih Besar

Panglima TNI Perintahkan Pengamanan Pilkada Harus Serius karena Ancaman dan Risiko Lebih Besar

Nasional
Hari Pertama Penyerahan Dukungan, Mayoritas Provinsi Nihil Cagub Independen

Hari Pertama Penyerahan Dukungan, Mayoritas Provinsi Nihil Cagub Independen

Nasional
Hakim MK Sebut Sirekap Bikin Kacau Penghitungan Suara, Minta KPU Perbaiki

Hakim MK Sebut Sirekap Bikin Kacau Penghitungan Suara, Minta KPU Perbaiki

Nasional
Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

Nasional
PAN Cabut Gugatan soal PPP Dapat Suara 'Gaib' di Bengkulu

PAN Cabut Gugatan soal PPP Dapat Suara "Gaib" di Bengkulu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com