Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketua DPR Sapa Idham Aziz "Pak Wakapolri"

Kompas.com - 15/08/2018, 10:56 WIB
Fabian Januarius Kuwado,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPR RI Bambang Soesatyo memanggil Kapolda Metro Jaya Irjen (Pol) Idham Azis dengan sebutan "Pak Wakapolri." Panggilan itu membuat suasana riuh seketika.

Momen itu terjadi di pintu samping Istana Negara Jakarta, Rabu (15/8/2018) pagi, sesaat sebelum pelantikan Komisaris Jenderal (Pol) Syafruddin sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Sebelum memasuki ruangan pelantikan, Bambang menyempatkan diri berbincang dengan jurnalis di depan pintu samping.

Baca juga: Syafruddin Resmi Jabat Menteri PAN-RB

Topik perbincangan adalah apakah Syafruddin mesti mundur dari Polri terlebih dahulu sebelum dilantik menteri.

"Harusnya memang sudah mundur dulu," ujar dia.

Tak beberapa lama kemudian, Idham Azis melintas di depan Bambang dan para wartawan. Ia tidak menyadari keberadaan Bambang di sana.

Baca juga: Tak Ingin Jadi Beban Presiden Jokowi, Asman Abnur Ingin Mundur dari Kabinet

Para wartawan sempat menyapa Idham. Namun, ia hanya menaruh jari telunjuk menempel di depan bibirnya sambil terus berjalan menuju ruangan acara pelantikan.

Bambang yang melihat Idham terus berjalan langsung memanggilnya.

"Woy, Dham..." ujar Bambang setengah berteriak.

Baca juga: Jusuf Kalla Puji Kinerja Asman Abnur, tetapi...

Namun, Idham tidak mendengarnya dan terus berjalan.

Bambang kemudian memangilnya untuk yang kedua kali.

"Pak Wakapolri, nyelonong aja..." kata Bambang.

Sontak panggilan itu membuat Idham menoleh ke arah Bambang.

"Wah, Pak Ketua," ujar dia sambil memberikan salam hormat.

Suasana menjadi riuh. Terutama oleh wartawan yang mendengar panggilan "Wakapolri" tersebut.

Idham dan Bambang terlibat bincang-bincang sejenak sebelum akhirnya memasuki ruangan pelantikan.

Nama Idham memang digadang-gadang menjadi calon kuat Wakapolri selepas Komjen (Pol) Syafruddin dilantik sebagai Menteri PAN-RB.

Meski demikian, belum ada konfirmasi terkait rumor tersebut.

Kompas TV Keputusan untuk mundur dilakukan setelah Partai Amanat Nasional resmi mendeklarasikan dukungannya kepada Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Koalisi Vs Oposisi: Mana Cara Sehat Berdemokrasi?

Koalisi Vs Oposisi: Mana Cara Sehat Berdemokrasi?

Nasional
Pansel Capim KPK Diminta Tak Buat Kuota Pimpinan KPK Harus Ada Unsur Kejaksaan atau Kepolisian

Pansel Capim KPK Diminta Tak Buat Kuota Pimpinan KPK Harus Ada Unsur Kejaksaan atau Kepolisian

Nasional
Berkaca dari Kasus Firli, Pansel Capim KPK Diminta Lebih Dengarkan Masukan Masyarakat

Berkaca dari Kasus Firli, Pansel Capim KPK Diminta Lebih Dengarkan Masukan Masyarakat

Nasional
Sidang Kasus SYL Menguak Status Opini WTP BPK Masih Diperjualbelikan

Sidang Kasus SYL Menguak Status Opini WTP BPK Masih Diperjualbelikan

Nasional
Kemenag Sepakat Proses Hukum Penggerudukan Ibadah di Indekos Dilanjutkan

Kemenag Sepakat Proses Hukum Penggerudukan Ibadah di Indekos Dilanjutkan

Nasional
Soal Komposisi Pansel Capim KPK, Pukat UGM: Realitanya Presiden Amankan Kepentingan Justru Mulai dari Panselnya

Soal Komposisi Pansel Capim KPK, Pukat UGM: Realitanya Presiden Amankan Kepentingan Justru Mulai dari Panselnya

Nasional
PAN Lempar Kode Minta Jatah Menteri Lebih ke Prabowo, Siapkan Eko Patrio hingga Yandri Susanto

PAN Lempar Kode Minta Jatah Menteri Lebih ke Prabowo, Siapkan Eko Patrio hingga Yandri Susanto

Nasional
Kaitkan Ide Penambahan Kementerian dengan Bangun Koalisi Besar, BRIN: Mengajak Pasti Ada Bonusnya

Kaitkan Ide Penambahan Kementerian dengan Bangun Koalisi Besar, BRIN: Mengajak Pasti Ada Bonusnya

Nasional
Membedah Usulan Penambahan Kementerian dari Kajian APTHN-HAN, Ada 2 Opsi

Membedah Usulan Penambahan Kementerian dari Kajian APTHN-HAN, Ada 2 Opsi

Nasional
Zulhas: Indonesia Negara Besar, Kalau Perlu Kementerian Diperbanyak

Zulhas: Indonesia Negara Besar, Kalau Perlu Kementerian Diperbanyak

Nasional
Menag Cek Kesiapan Hotel dan Dapur Jemaah Haji di Madinah

Menag Cek Kesiapan Hotel dan Dapur Jemaah Haji di Madinah

Nasional
Usung Bima Arya atau Desy Ratnasari di Pilkada Jabar, PAN Yakin Ridwan Kamil Maju di Jakarta

Usung Bima Arya atau Desy Ratnasari di Pilkada Jabar, PAN Yakin Ridwan Kamil Maju di Jakarta

Nasional
[POPULER NASIONAL] Mahfud Singgung soal Kolusi Tanggapi Ide Penambahan Kementerian | Ganjar Disarankan Buat Ormas

[POPULER NASIONAL] Mahfud Singgung soal Kolusi Tanggapi Ide Penambahan Kementerian | Ganjar Disarankan Buat Ormas

Nasional
Zulhas Sebut Kader PAN yang Siap Jadi Menteri, Ada Yandri Susanto dan Eddy Soeparno

Zulhas Sebut Kader PAN yang Siap Jadi Menteri, Ada Yandri Susanto dan Eddy Soeparno

Nasional
Prabowo: Bung Karno Milik Seluruh Rakyat, Ada yang Ngaku-ngaku Seolah Milik Satu Partai

Prabowo: Bung Karno Milik Seluruh Rakyat, Ada yang Ngaku-ngaku Seolah Milik Satu Partai

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com