Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PPP Yakin Mundurnya Asman Abnur Tak Akan Ganggu Kinerja Pemerintah

Kompas.com - 14/08/2018, 15:36 WIB
Kristian Erdianto,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani menilai, mundurnya Asman Abnur dari jabatan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) tak akan mengganggu kinerja pemerintah.

Pasalnya, menurut Arsul, jabatan menteri bukan sebagai pelaksana teknis kebijakan di suatu kementerian.

"Kalau menteri  itu kan sebetulnya peletak kebijakan, tidak melakukan kerja kerja teknis. Kalaupun ada gangguan itu sangat minimal sekali," ujar Arsul Sani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/8/2018).

Selain itu, lanjut Arsul, sepanjang komunikasi terus dilakukan maka proses penggantian posisi menteri tidak akan mengganggu kinerja pemerintah.

Baca juga: Jusuf Kalla Puji Kinerja Asman Abnur, tetapi...

Ia juga menilai proses pengunduran diri Asman dilakukan di saat yang tepat.

"Sepanjang prosesnya itu baik, misalnya proses mengundurkan diri dilakukan dengan timing yang tepat," kata Arsul.

Sebelumnya, Asman Abnur mengatakan telah menemui Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Kamis (14/8/2018) pagi tadi.

Ia menyampaikan keinginan untuk mundur dari kabinet.

Langkah tersebut ingin dia ambil karena Partai Amanat Nasional (PAN) mengusung pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno pada Pilpres 2019.

"Tadi pagi saya menghadap Pak Pratikno ingin menyampaikan kegalauan saya. Kan saya ini menteri dari PAN, sementara PAN ini tidak mendukung Pak Jokowi," ujar Asman kepada Kompas.com, Selasa (14/8/2018).

"Tentu saya harus berpikir jangan sampai saya jadi beban pemerintah, beban Pak Presiden. Kalau diperkenankan, saya mohon kalau bisa diizinkan untuk mundur," kata dia.

Kompas TV Penarikan tersebut juga akan membuat kinerja pemerintahan semakin jelas dan juga akan berpengaruh pada jelasnya garis antara kubu penguasa dan oposisi.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Soal Sengketa Pilpres, Pengamat Nilai MK Tak Bisa Hanya Diskualifikasi Gibran

Soal Sengketa Pilpres, Pengamat Nilai MK Tak Bisa Hanya Diskualifikasi Gibran

Nasional
Profil Marsda Arif Widianto, Pati AU yang Kini Jabat Dansesko TNI

Profil Marsda Arif Widianto, Pati AU yang Kini Jabat Dansesko TNI

Nasional
Sudirman Said Sebut Pertemuan JK dan Megawati Kemungkinan Terjadi Setelah Putusan MK

Sudirman Said Sebut Pertemuan JK dan Megawati Kemungkinan Terjadi Setelah Putusan MK

Nasional
Kaesang Ingin Pileg 2029 Proporsional Tertutup: Pilih Partai, Bukan Caleg

Kaesang Ingin Pileg 2029 Proporsional Tertutup: Pilih Partai, Bukan Caleg

Nasional
KSAU Temui KSAL, Bahas Peningkatan Interoperabilitas dan Penyamaan Prosedur Komunikasi KRI-Pesud

KSAU Temui KSAL, Bahas Peningkatan Interoperabilitas dan Penyamaan Prosedur Komunikasi KRI-Pesud

Nasional
Pengamat Heran 'Amicus Curiae' Megawati Dianggap Konflik Kepentingan, Singgung Kasus Anwar Usman

Pengamat Heran "Amicus Curiae" Megawati Dianggap Konflik Kepentingan, Singgung Kasus Anwar Usman

Nasional
Sudirman Said Berharap Anies dan Prabowo Bisa Bertemu

Sudirman Said Berharap Anies dan Prabowo Bisa Bertemu

Nasional
Marak 'Amicus Curiae', Pakar: Jadi Pertimbangan Hakim MK untuk Gali Rasa Keadilan dalam Masyarakat

Marak "Amicus Curiae", Pakar: Jadi Pertimbangan Hakim MK untuk Gali Rasa Keadilan dalam Masyarakat

Nasional
Menpan-RB Setujui 40.839 Formasi CASN Kemensos demi Kuatkan Layanan Sosial Nasional

Menpan-RB Setujui 40.839 Formasi CASN Kemensos demi Kuatkan Layanan Sosial Nasional

Nasional
Prabowo Disebut Sudah Minta AHY Berikan Nama Kader Demokrat untuk Masuk Kabinet Mendatang

Prabowo Disebut Sudah Minta AHY Berikan Nama Kader Demokrat untuk Masuk Kabinet Mendatang

Nasional
Pangkoarmada I Akan Buat Kajian agar Kapal Patroli yang Dibeli dari Italia Ditempatkan di Wilayahnya

Pangkoarmada I Akan Buat Kajian agar Kapal Patroli yang Dibeli dari Italia Ditempatkan di Wilayahnya

Nasional
Pakar: 'Amicus Curiae' untuk Sengketa Pilpres Fenomena Baru

Pakar: "Amicus Curiae" untuk Sengketa Pilpres Fenomena Baru

Nasional
Densus 88 Polri Kembali Tangkap 1 Teroris Jaringan JI di Sulteng, Totalnya Jadi 8

Densus 88 Polri Kembali Tangkap 1 Teroris Jaringan JI di Sulteng, Totalnya Jadi 8

Nasional
Yusril Tertawa Ceritakan Saksi Ganjar-Mahfud Bawa Beras 5 Kg untuk Buktikan Politisasi Bansos

Yusril Tertawa Ceritakan Saksi Ganjar-Mahfud Bawa Beras 5 Kg untuk Buktikan Politisasi Bansos

Nasional
Jelang Putusan Sengketa Pilpres, Karangan Bunga Bernada Sindiran Muncul di MK

Jelang Putusan Sengketa Pilpres, Karangan Bunga Bernada Sindiran Muncul di MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com