Zulkifli: Jubir kalau 100 Semuanya Bicara, Susah...

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan mengomentari jumlah juru bicara Joko Widodo-Ma'ruf Amin di dalam Pemilihan Presiden 2019 yang dinilainya terlalu banyak.

"Jubir itu enggak semua boleh bicara. Nanti bingung. Jubir kalau seratus semuanya bicara, gimana? Susah," ujar Zulkifli saat dijumpai di Lantai 5, Menara Kompas, Palmerah, Jakarta Barat, Senin (13/8/2018).

Baca juga: Sekjen Partai Koalisi Indonesia Kerja Gelar Pelatihan Juru Bicara Tim Kampanye Nasional

Tim pemenangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno tidak akan menerapkan cara yang sama seperti yang dilakukan timses Jokowi-Ma'ruf itu.

"Harusnya menurut saya (jubir Prabowo-Sandiaga berjumlah sedikit), begitu," ujar Zulkifli.

"Kalau juru kampanye, ya mungkin bisa jumlahnya ratusan. Tapi kalau jubir enggak," lanjut dia.

Baca juga: Alasan Koalisi Jokowi Rekrut 225 Juru Bicara di Tim Kampanye Nasional

Saat ini, struktur tim pemenangan sendiri masih dalam pembahasan. Koalisi pendukung Prabowo-Sandiaga baru membentuk struktur. Mulai dari ketua, dewan pembina dan divisi di bawahnya.

Namun demikian, koalisi belum membahas siapa saja yang akan mengisi jabatan di struktur tersebut.

"Jadi kemarin sore kami baru rapat, tadi pagi baru garis besarnya saja, struktur dulu, belum bicara orang-orangnya. Saya kira nanti malam atau besok akan lebih detail lagi. Mudah-mudahan dua hari ini selesai," ujar Zulkifli.

Baca juga: Koalisi Jokowi Siapkan 25 Juru Bicara dari Masing-masing Partai

Zulkifli yang juga merupakan Ketua MPR RI itu sekaligus menekankan dalam pembentukan tim sukses, prinsip yang dipegang adalah kebersamaan. Tidak ada parpol anggota koalisi yang memaksakan kehendaknya agar sang kader menempati jabatan tertentu.

"Kita musyawarah, enggak ada ngotot kita. Cari yang terbaik. Kan tujuannya yakni memberi penjelasan sebaik-baiknya kepada pemilih," ujar Zulkifli.

Ia juga menekankan bahwa pembentukan tim sukses merupakan hasil pembahasan parpol koalisi, bukan semata-mata wewenang pasangan capres cawapres yang diusung.