Kompas.com - 13/08/2018, 12:33 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar menegaskan, dirinya tidak menginginkan jabatan ketua tim sukses atau tim pemenangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin dalam Pemilihan Presiden 2019.

"Enggak, saya enggak," ujar Muhaimin saat dijumpai di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Senin (13/8/2018).

Ia juga membantah kader PKB mendorong-dorong agar dirinya menjadi ketua tim sukses Jokowi-Ma'ruf.

"Belum ada yang dorong-dorong. Lagian siapa sih yang dorong," ujar dia.

Pria yang akrab disapa Cak Imin melanjutkan, pada dasarnya, semua tokoh pendukung Jokowi-Ma'ruf siap ditugaskan sebagai apapun di dalam tim sukses. Namun, semua itu berpulang pada keputusan Jokowi.

"Jadi semua nama-nama, semua pendukung harus siap. Tapi keputusan soal siapa ketua tim sukses, Pak Jokowi yang akan menunjuk. Nantilah Pak Jokowi yang akan segera memutuskan," ujar Cak Imin.

Ia hanya berharap semua tokoh pendukung Jokowi-Ma'ruf yang memiliki jaringan massa, masuk ke dalam timses untuk mempertebal dukungan.

Diberitakan, PKB mendorong Koalisi Indonesia Kerja menunjuk Muhaimin Iskandar sebagai ketua tim pemenangan pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin dalam Pemilihan Presiden 2019.

Baca juga: PKB Dorong Cak Imin Jadi Ketua Timses Jokowi-Maruf Amin

"Iya memang betul. Kami mendorong Cak Imin untuk menjadi ketua tim sukses Jokowi-Ma'ruf," ujar Koordinator Bidang Hukum DPP PKB Razman Arif Nasution saat dijumpai di bilangan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (11/8/2018).

Razman berharap koalisi jangan menunjuk Puan Maharani sebagai ketua tim sukses. Sebab, pada Pemilihan Presiden 2014 yang lalu, kader PDI Perjuangan yang menjadi ketua tim pemenangan.

"Saya berharap ketua tim pemenangan itu bukan Puan Maharani. Dulu kan sudah Tjahjo Kumolo. Ya, gantian dululah," ujar Razman.

Kompas TV Pertemuan dengan para kiai di antaranya membahas mandat cak imin sebagai cawapres.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tanggal 8 Juli Hari Memperingati Apa?

Tanggal 8 Juli Hari Memperingati Apa?

Nasional
Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif di Indonesia

Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif di Indonesia

Nasional
Aturan Perkawinan Campuran di Indonesia

Aturan Perkawinan Campuran di Indonesia

Nasional
Kakak Bupati Langkat Disebut Bisa Atur Tender Proyek, Hanya Menangkan Perusahaan Pribadi dan Orang Terdekat Terbit

Kakak Bupati Langkat Disebut Bisa Atur Tender Proyek, Hanya Menangkan Perusahaan Pribadi dan Orang Terdekat Terbit

Nasional
Muncul Istilah 'Ring 1' di Kasus Bupati Langkat, Berisi Orang Dekat Terbit Perangin-angin

Muncul Istilah "Ring 1" di Kasus Bupati Langkat, Berisi Orang Dekat Terbit Perangin-angin

Nasional
PKS Ajukan Judicial Review Presidential Threshold ke MK, HNW: Membuktikan Parpol Peduli pada Rakyat

PKS Ajukan Judicial Review Presidential Threshold ke MK, HNW: Membuktikan Parpol Peduli pada Rakyat

Nasional
Peneliti LSI: Poros PDI-P Cenderung Unggul di Kelompok Pendapatan dan Pendidikan Rendah

Peneliti LSI: Poros PDI-P Cenderung Unggul di Kelompok Pendapatan dan Pendidikan Rendah

Nasional
Ada Perubahan Ancaman Pidana Unjuk Rasa Tanpa Izin dalam Draf RKUHP, dari 1 Tahun Jadi 6 Bulan

Ada Perubahan Ancaman Pidana Unjuk Rasa Tanpa Izin dalam Draf RKUHP, dari 1 Tahun Jadi 6 Bulan

Nasional
Demokrat Komunikasi Intens dengan Beberapa Parpol, Jubir: Mengarah ke Kesepakatan Koalisi

Demokrat Komunikasi Intens dengan Beberapa Parpol, Jubir: Mengarah ke Kesepakatan Koalisi

Nasional
Keppres Pemindahan Ibu Kota dari Jakarta ke IKN Akan Diterbitkan pada 2024

Keppres Pemindahan Ibu Kota dari Jakarta ke IKN Akan Diterbitkan pada 2024

Nasional
Presiden ACT Kaget atas Pencabutan Izin dari Kemensos

Presiden ACT Kaget atas Pencabutan Izin dari Kemensos

Nasional
Peneliti LSI Sebut KIB Cenderung Unggul di Pemilih Komunitas Digital

Peneliti LSI Sebut KIB Cenderung Unggul di Pemilih Komunitas Digital

Nasional
Mendag Klaim Harga Minyak Goreng Rp 14.000, Pedagang Pasar: Faktanya Tidak Begitu

Mendag Klaim Harga Minyak Goreng Rp 14.000, Pedagang Pasar: Faktanya Tidak Begitu

Nasional
Tegur Saksi di Sidang Bupati Langkat, Hakim: Plong Saja, Ngomong Apa Adanya!

Tegur Saksi di Sidang Bupati Langkat, Hakim: Plong Saja, Ngomong Apa Adanya!

Nasional
Bantah Muhaimin Langgar Kode Etik Terkait Panja Vaksin, Fraksi PKB Beberkan Alasannya

Bantah Muhaimin Langgar Kode Etik Terkait Panja Vaksin, Fraksi PKB Beberkan Alasannya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.