Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sabtu Sore, Sekjen Parpol Kubu Jokowi Susun Tim Kampanye

Kompas.com - 11/08/2018, 14:42 WIB
Kristian Erdianto,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Partai Politik pendukung pasangan calon presiden-calon wakil presiden Joko Widodo dan Ma'ruf Amin akan bertemu di Posko Cemara 19, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (11/8/2018) pukul 15.00 WIB.

Sekjen Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Raja Juli Antoni mengatakan, dalam pertemuan tersebut, tim akan membahas tim kampanye nasional.

"Kami akan diundang rapat bersama sekjen-sekjen partai lain di cemara 19, tugas kami hari ini adalah merampungkan struktur tim kampanye nasional," ujar Toni saat ditemui di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu (11/8/2018).

Baca juga: JK Bicara soal Tikungan Akhir Cawapres Jokowi

Menurut Toni, tim kampanye akan diisi oleh perwakilan dari seluruh partai pendukung.

Tim Kesekjenan akan menentukan anggota tim kampanye berdasarkan faktor kapabilitas dan akseptabilitas.

"Nanti akan sepakati itu (tim kampanye) akan diisi secara inklusif, secara proporsional dan tentu juga melihat aspek meritokrasi atau melihat kapabilitas dan akseptabilitas orang-orang yang akan mengisi posisi itu," kata dia.

Baca juga: Jokowi, Capres yang Hanya Ingin Gelar Insinyur...

Terkait ketua tim pemenangan, kata Toni, para sekjen dari sembilan parpol pendukung masih mencari figur yang cocok untuk menempati posisi tersebut

Toni mengatakan, ketua tim pemenangan harus memiliki kewibawaan dalam dunia politik dan kemampuan manajerial.

"Mengenai ketua tim pemenangan, kami masih mencari figur yang paling cocok, figur yang memiliki wibawa politik, tetapi juga memiliki skill manajerial yang cukup baik untuk pemenangan. Mungkin akan segera diumumkan secara formal oleh tim kesekjenan," ucap Toni.

Baca juga: Drama Mahfud MD dalam Dua Pilpres...

Sebelumnya, pasangan calon presiden dan wakil presiden Joko Widodo dan Ma'ruf Amin telah mendaftar sebagai peserta Pilpres 2019 ke KPU pada Jumat (10/8/2018).

Pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin diusung oleh tujuh partai, yakni PDI-P, Golkar, PKB, PPP, Nasdem, Hanura dan PKPI.

Sementara PSI dan Perindo merupakan partai pendukung karena tidak menjadi parpol peserta Pemilu 2014.

Kompas TV Mantan Rais Aam PBNU Kyai Haji Ahmad Mustofa atau Gus Mus meminta Ma'ruf Amin mundur dari jabatannya sebagai Rais Aam PBNU.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com