Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Zulkifli Hasan: Yang Terpenting Bagi PAN, Jumlah Kursi di DPR Meningkat

Kompas.com - 09/08/2018, 09:12 WIB
Dylan Aprialdo Rachman,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan mengungkapkan, dirinya memprioritaskan peningkatan perolehan kursi di parlemen pada Pileg 2019. Namun, ia juga mengakui bahwa PAN juga perlu menentukan sikapnya secara jelas terkait dukungan di Pilpres 2019

"Bagi ketum partai yang penting itu dapat kursinya naik. Itu pertimbangan utama. Bukan menang berapa banyak pilkada dan sebagainya. Yang sepanjang lima tahun itu ditanya berapa urutannya di DPR," kata Zulkifli dalam program Satu Meja The Forum di Kompas TV, Rabu (8/8/2018) malam.

Oleh karena itu, ia menyatakan berbagai strategi untuk mewujudkan itu akan ditentukan dalam rapat kerja nasional PAN, Kamis (9/8/2018) ini.

Baca juga: Jokowi Mengaku Selalu Membuka Pintu untuk PAN

"Tentu pada akhirnya dalam rakernas kita akan memahami persoalan ini dan pada akhirnya semoga ada keputusan terbaik agar kursinya bertambah. Fokus utamanya itu," kata dia.

Selain itu, PAN saat ini juga tak bergantung pada keunggulan caleg dari kalangan artis. Ia menilai saat ini publik cenderung melihat caleg-caleg yang berprestasi dan memiliki kompetensi.

Baca juga: PAN di Persimpangan Jalan, Pilih Kubu Jokowi atau Prabowo?

"Jadi era ini artis masih (digunakan) tetapi tidak (diunggulkan) seperti dulu lagi. Yang sekarang, justru yang memiliki kompetensi dan prestasi," ujarnya.

Terkait Pilpres 2019, Ia meminta publik untuk bersabar terkait sikap PAN. PAN, kata dia, harus mendengarkan aspirasi yang masuk dari kader-kader PAN di daerah.

Setiap perwakilan wilayah telah memberikan surat tertutup kepada dirinya apakah mereka mendukung Jokowi atau Prabowo.

"Nah ini daerah-daerah sudah ada rapat. Amplop sudah di kirim, saya belum periksa. (Surat) sudah kumpul di kita. Nanti akan dibahas. (Dalam surat) masing-masing wilayah menyampaikan apakah ke Prabowo dan Jokowi," kata dia.

"Nah antara lain kenapa kita teknisnya harus besok, karena dalam rakernas harus diputuskan siapa capresnya siapa wakilnya. Harus jelas," sambungnya.

Kompas TV Partai Amanat Nasional justru masih bersikap abu-abu dalam koalisi partai politik pengusung Prabowo Subianto.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com