Bantah Isu Serbuan 10 Juta TKA China, Jokowi Sebut Hanya 23.000 Orang

BOGOR, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menegaskan, kabar serbuan 10 juta tenaga kerja China ke Indonesia, merupakan isu semata.

Ia memastikan, jumlah tenaga kerja China yang berada di Indonesia tidak sebanyak itu.

"Katanya ada 10 juta tenaga kerja Tiongkok masuk ke Indonesia. Enggak ada. Yang ada, kira-kira 23.000 orang. Kalau itu, iya," ujar Jokowi dalam pidato Pembukaan Pendidikan Kader Ulama (PKU) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Bogor Angkatan XII Tahun 2018 di Gedung Tegar Beriman, Cibinong, Rabu (8/8/2018).

Baca juga: Moeldoko: Terbukti kan, Jutaan TKA di Morowali Industrial Park Hoaks...

Sebanyak 23.000 tenaga kerja Tiongkok itu bukan tenaga low skill alias pekerja kasar, namun tenaga high skill.

Mereka memenuhi pekerjaan yang belum dapat diisi oleh tenaga kerja lokal.

"Mereka itu, misalnya, masang turbin yang di mana kita belum bisa masang. Lagipula mereka kerja enggak terus-terusan kok," ujar Jokowi.

Presiden mengaku heran mengapa tenaga kerja asing, khususnya China, di Indonesia menjadi isu negatif.

Baca juga: Bertemu Mahasiswa Muhammadiyah, Jokowi Ditanya soal Freeport hingga TKA

Pasalnya, jumlah tenaga kerja Indonesia yang berada di China sendiri justru berjumlah sekitar 80.000 orang.

Demikian pula tenaga kerja Indonesia yang membanjiri negara-negara tetangga, jumlahnya sangat banyak.

"TKI di China, ada 80.000, mereka diam saja. Belum lagi di Malaysia, TKI kita yang ilegal saja ada 2 juta, mereka juga diam-diam saja. Tenaga kerja kita di Arab Saudi ada 500.000. Itu yang legal. Yang ilegal pasti lebih banyak lagi," ujar Jokowi.

Jokowi kemudian mencontohkan Uni Emirat Arab (UEA) yang juga dibanjiri tenaga kerja asing.

"Kalau dilihat, tenaga kerja asing di Indonesia dibandingkan dengan penduduk Indonesia sendiri, itu hanya 0,03 persen. Satu persen saja enggak ada. Bandingkan dengan tenaga kerja asing di Uni Emirat Arab, itu 80 persen asing. Mereka senang-senang saja," lanjut dia.

Jokowi mengatakan, masyarakat harus diberikan informasi yang akurat. Jangan justru diberikan kabar tidak benar.

"Intinya, jangan sampai fitnah-fitnah seperti ini terus berkembang," ujar Jokowi.