Bertemu Mahasiswa Muhammadiyah, Jokowi Ditanya soal Freeport hingga TKA

Kompas.com - 06/08/2018, 18:47 WIB
Presiden Joko Widodo menerima 177 mahasiswa dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) di Istana Negara, Jakarta, Senin (6/8/2018) siang. KOMPAS.com/IhsanuddinPresiden Joko Widodo menerima 177 mahasiswa dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) di Istana Negara, Jakarta, Senin (6/8/2018) siang.
Penulis Ihsanuddin
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menerima 177 mahasiswa dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) di Istana Negara, Jakarta, Senin (6/8/2018) siang.

Para mahasiswa itu merupakan perangkat dan peserta Muktamar XVIII IMM di Malang, Jawa Timur, Rabu, 31 Juli 2018 lalu. Namun, pertemuan tertutup lebih banyak berlangsung tertutup.

Wartawan hanya diperbolehkan meliput pada menit-menit awal pidato Jokowi.

Baca juga: Muhammadiyah Harap Institusi Agama Tak jadi Alat Kepentingan Politik

Ketua PP Muhammadiyah Hajriyanto Y Thohari mengungkapkan, saat sesi yang tertutup dari media, Jokowi lebih banyak berinteraksi dengan mahasiswa.

Kepala Negara membuka kesempatan kepada para mahasiswa tersebut untuk bertanya.

Para mahasiswa pun mengajukan pertanyaan kritis. Salah satu mahasiswa dari IMM Pusat bertanya soal divestasi saham PT Freeport sebesar 51 persen.

Baca juga: Muhammadiyah Usul 6 Poin Nawacita ke-2 untuk Jokowi

Ketua PP Muhammadiyah Hajriyanto Y Thohari usai mendampingi Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah bertemu Presiden Jokowi di Istana, Senin (6/8/2018).KOMPAS.com/Ihsanuddin Ketua PP Muhammadiyah Hajriyanto Y Thohari usai mendampingi Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah bertemu Presiden Jokowi di Istana, Senin (6/8/2018).

Ia menilai bahwa keberhasilan pemerintah mendapatkan mayoritas saham perusahaan tambah yang berbasis di Amerika Serikat itu hanya permainan kata-kata.

"Yang 51 persen itu sebetulnya cuman permainan kata atau bahasa yang sejatinya kita itu rugi karena sejatinya kontrak itu kan sudah selesai (pada 2021), mestinya sudah selesai kembali saja ke Indonesia," kata Hajriyanto menirukan pertanyaan kritis Mahasiswa.

Menjawab hal itu, menurut Hajriyanto, Jokowi memberikan beberapa argumentasi kenapa divestasi saham Freeport 51 persen adalah jalan terbaik.

Baca juga: Presiden Jokowi Bertemu 177 Mahasiswa Muhammadiyah di Istana

Pertama, adalah menyangkut teknologi. Menurut Jokowi, alat-alat untuk bekerja di Freeport adalah alat yang sangat canggih yang belum dimiliki oleh Indonesia.

"Sehingga kalau kita mau beli perlu investasi yang sangat besar. Karena kalau kita mau ambil sepenuhnya begitu, maka kemudian investasi untuk alat-alat itu menyampai ratusan triliun, kira-kira darimana," kata Hajriyanto menirukan jawaban Jokowi.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ayu Kartika Dewi, Pejuang Toleransi dan Keberagaman yang Jadi Stafsus Presiden

Ayu Kartika Dewi, Pejuang Toleransi dan Keberagaman yang Jadi Stafsus Presiden

Nasional
Kecewa terhadap Kinerja BNN, Komisi III Bakal Bentuk Panja Pemberantasan Narkoba

Kecewa terhadap Kinerja BNN, Komisi III Bakal Bentuk Panja Pemberantasan Narkoba

Nasional
Menurut Wakil Ketua MPR, Presiden Tetap Dipilih Rakyat meski Ada GBHN

Menurut Wakil Ketua MPR, Presiden Tetap Dipilih Rakyat meski Ada GBHN

Nasional
Bantah DPR, Kepala BNN Klaim Pemberantasan Narkoba Berjalan Efektif

Bantah DPR, Kepala BNN Klaim Pemberantasan Narkoba Berjalan Efektif

Nasional
Dugaan Korupsi Penanganan Flu Burung,  Freddy Lumban Tobing Dituntut 2 Tahun Penjara

Dugaan Korupsi Penanganan Flu Burung, Freddy Lumban Tobing Dituntut 2 Tahun Penjara

Nasional
Wakil Ketua MPR: GBHN Perlu Dihidupkan agar Pembangunan Lebih Terencana

Wakil Ketua MPR: GBHN Perlu Dihidupkan agar Pembangunan Lebih Terencana

Nasional
Staf Khusus Milenial Jokowi Kerja Bareng, Tak Ada Pembidangan

Staf Khusus Milenial Jokowi Kerja Bareng, Tak Ada Pembidangan

Nasional
PDI-P: Masa Jabatan Presiden Cukup 2 Periode

PDI-P: Masa Jabatan Presiden Cukup 2 Periode

Nasional
Periksa Eks Petinggi Waskita Karya, Ini yang Didalami KPK

Periksa Eks Petinggi Waskita Karya, Ini yang Didalami KPK

Nasional
Arif Budimanta, Politisi PDI-P yang Jadi Staf Khusus Presiden

Arif Budimanta, Politisi PDI-P yang Jadi Staf Khusus Presiden

Nasional
Polisi Dilarang Pamer Harta, Bagaimana Situasi Lapangan Parkir Mabes Polri?

Polisi Dilarang Pamer Harta, Bagaimana Situasi Lapangan Parkir Mabes Polri?

Nasional
Anggota Komisi III Dukung Mahfud MD Bubarkan TP4 Pusat dan Daerah

Anggota Komisi III Dukung Mahfud MD Bubarkan TP4 Pusat dan Daerah

Nasional
Diaz Hendropriyono, Ketum PKPI yang Jadi Staf Khusus Presiden

Diaz Hendropriyono, Ketum PKPI yang Jadi Staf Khusus Presiden

Nasional
Wacana Ubah Sistem Pilkada Dinilai akibat Tak Adanya Perangkat Evaluasi Demokrasi

Wacana Ubah Sistem Pilkada Dinilai akibat Tak Adanya Perangkat Evaluasi Demokrasi

Nasional
Profil Dini Shanti, Kader PSI dan Ahli Hukum yang Jadi Stafsus Jokowi

Profil Dini Shanti, Kader PSI dan Ahli Hukum yang Jadi Stafsus Jokowi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X